Suara.com - Presiden Amerika Serikat Joe Biden diperkirakan pada Kamis (8/4/2021) mulai membeberkan tindakan eksekutif soal senjata setelah serangkaian penembakan massal di awal masa jabatannya di Gedung Putih memberi tekanan pada upaya sekian lama untuk memperketat kepemilikan senjata api.
Pengumuman tersebut diperkirakan mencakup deklarasi presiden yang pada akhirnya dapat meminta orang-orang yang membeli "senjata siluman" rakitan sendiri yang tidak dapat dilacak untuk menjalani pemeriksaan latar belakang, kata satu orang yang mengetahui situasi tersebut.
Langkah tersebut adalah salah satu dari beberapa tindakan yang telah dikerjakan oleh pemerintah selama berbulan-bulan untuk mencoba membatasi kekerasan senjata tanpa memulai pertarungan hukum, yang dapat menyebabkan pengadilan dengan cepat membatalkan kebijakan tersebut.
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, Rabu (7/4), mengonfirmasi bahwa Biden akan membahas masalah tersebut pada Kamis. Psaki menolak untuk memberikan perincian.
Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (ATF) AS mengatakan lebih dari 30 persen senjata ilegal yang disita di beberapa wilayah California adalah "senjata siluman", tetapi saat ini senjata tersebut tidak diatur sebagai senjata api yang memerlukan pemeriksaan latar belakang.
Penembakan massal pada April di Georgia dan Colorado telah menekan Gedung Putih untuk bertindak, karena Kongres kemungkinan tidak akan dengan cepat mengesahkan undang-undang seperti itu.
Aktivis pengendalian senjata telah diundang ke acara Gedung Putih pada Kamis, menurut orang lain yang mengetahui pergerakan tersebut. Departemen Kehakiman tidak menanggapi permintaan komentar.
"Presiden akan berbicara lebih banyak besok," kata Psaki kepada wartawan.
Psaki mengonfirmasi kepada wartawan bahwa Biden telah memilih David Chipman, mantan agen khusus ATF, untuk menjabat sebagai direktur ATF. Aktivis pengendalian senjata dan beberapa rekan Demokrat Biden di Kongres sebelumnya memohon kepada Gedung Putih untuk menunjuk seseorang untuk jabatan tersebut.
Chipman adalah penasihat Giffords, sebuah organisasi pencegahan kekerasan senjata yang dipelopori oleh mantan anggota parlemen Gabrielle Giffords, yang selamat dari penembakan massal pada 2011 di Arizona. (Sumber: Antara/Reuters)
Baca Juga: Rencana Biden Ajukan Proposal Infrastruktur 2 Triliun Dolar Tuai Tantangan
Berita Terkait
-
Rencana Biden Ajukan Proposal Infrastruktur 2 Triliun Dolar Tuai Tantangan
-
April Mop! Ibu Negara AS Nyamar Jadi Pramugari dan Bagikan Es Krim
-
Lagi! Penembakan Brutal di AS, Empat Orang Tewas Termasuk Anak-anak
-
Gedung Putih Sebut Joe Biden Tak Berniat Ketemu Kim Jong Un
-
Ogah Tiru Donald Trump, Joe Biden Tak Berniat Temui Kim Jong Un
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Misteri Kerangka Manusia Nyangkut di Sampah Citarum, Ciri Kawat Jadi Kunci
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata