Suara.com - Presiden Amerika Serikat Joe Biden diperkirakan pada Kamis (8/4/2021) mulai membeberkan tindakan eksekutif soal senjata setelah serangkaian penembakan massal di awal masa jabatannya di Gedung Putih memberi tekanan pada upaya sekian lama untuk memperketat kepemilikan senjata api.
Pengumuman tersebut diperkirakan mencakup deklarasi presiden yang pada akhirnya dapat meminta orang-orang yang membeli "senjata siluman" rakitan sendiri yang tidak dapat dilacak untuk menjalani pemeriksaan latar belakang, kata satu orang yang mengetahui situasi tersebut.
Langkah tersebut adalah salah satu dari beberapa tindakan yang telah dikerjakan oleh pemerintah selama berbulan-bulan untuk mencoba membatasi kekerasan senjata tanpa memulai pertarungan hukum, yang dapat menyebabkan pengadilan dengan cepat membatalkan kebijakan tersebut.
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, Rabu (7/4), mengonfirmasi bahwa Biden akan membahas masalah tersebut pada Kamis. Psaki menolak untuk memberikan perincian.
Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (ATF) AS mengatakan lebih dari 30 persen senjata ilegal yang disita di beberapa wilayah California adalah "senjata siluman", tetapi saat ini senjata tersebut tidak diatur sebagai senjata api yang memerlukan pemeriksaan latar belakang.
Penembakan massal pada April di Georgia dan Colorado telah menekan Gedung Putih untuk bertindak, karena Kongres kemungkinan tidak akan dengan cepat mengesahkan undang-undang seperti itu.
Aktivis pengendalian senjata telah diundang ke acara Gedung Putih pada Kamis, menurut orang lain yang mengetahui pergerakan tersebut. Departemen Kehakiman tidak menanggapi permintaan komentar.
"Presiden akan berbicara lebih banyak besok," kata Psaki kepada wartawan.
Psaki mengonfirmasi kepada wartawan bahwa Biden telah memilih David Chipman, mantan agen khusus ATF, untuk menjabat sebagai direktur ATF. Aktivis pengendalian senjata dan beberapa rekan Demokrat Biden di Kongres sebelumnya memohon kepada Gedung Putih untuk menunjuk seseorang untuk jabatan tersebut.
Chipman adalah penasihat Giffords, sebuah organisasi pencegahan kekerasan senjata yang dipelopori oleh mantan anggota parlemen Gabrielle Giffords, yang selamat dari penembakan massal pada 2011 di Arizona. (Sumber: Antara/Reuters)
Baca Juga: Rencana Biden Ajukan Proposal Infrastruktur 2 Triliun Dolar Tuai Tantangan
Berita Terkait
-
Rencana Biden Ajukan Proposal Infrastruktur 2 Triliun Dolar Tuai Tantangan
-
April Mop! Ibu Negara AS Nyamar Jadi Pramugari dan Bagikan Es Krim
-
Lagi! Penembakan Brutal di AS, Empat Orang Tewas Termasuk Anak-anak
-
Gedung Putih Sebut Joe Biden Tak Berniat Ketemu Kim Jong Un
-
Ogah Tiru Donald Trump, Joe Biden Tak Berniat Temui Kim Jong Un
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025