DPR Minta Pemerintah Awasi dan Tindak Perusahaan yang Ogah Bayar THR

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan berperan aktif mengawasi pembayaran THR atau tunjangan hari raya dari perusahaan kepada pekerja maksimal tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tahu 2021.

Azis mengatakan, Kemenaker nantinya bisa membuat call center sebagai media pengaduan sekaligus informasi sebagai upaya pengawasan pembayaran THR. Selain Kemenaker, Azis meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait ikut memantau jalannya pembayaran THR.

"Kemenaker dan Disnaker untuk aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan membentuk call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan pembayaran THR," kata Azis kepada wartawan, Selasa (13/4/2021).

Azis meminta Kemenaker dan Disnasker turut memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR tahun 2020 yang masih tertunda. Mengingat, kata dia THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh negara.

Karena itu Kemenaker dan Disnaker diminta aktif mencari solusi pembayaran THR dengan melakukan dialog dan mediasi antara pekerja dengan perusahaan yang tidak mampu memberikan THR.

"Kemenaker dan Disnaker untuk sigap menindak tegas perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran THR, guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu membayar namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya," ujarnya.

Perusahaan Wajib Bayar THR Secara Penuh

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengumumkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan Tahun 2021 wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan tiba.

Bagi pengusaha yang tidak mampu memenuhinya juga wajib melakukan dialog secara kekeluargaan dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan.

Baca Juga: DPR Dorong Pemda Fasilitasi Pekerja Bentuk Posko Pengaduan Terkait THR

Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016.

"THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba," kata Ida dalam konferensi pers yang berlangsung secara virtual, Senin (12/4/2021).

Ida meminta kepada para kepala daerah untuk turut memastikan perusahaan membayar THR keagamaan sesaui dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk mewajiban para pengusaha melakukan komunikasi bersama pekerja atau buruh kalau merasa tidak mampu membayar THR.

"Untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik," ujarnya.

Kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis dengan syarat yang sudah ditentukan. Keterlambatan pembayaran THR itu maksimal sebelum hari raya keagamaannya berlangsung.

Ida menegaskan kalau kesepakatan itu dibuat bukan berarti kewajiban para perusahaan untuk membayar THR kepada pekerja atau buruh lantas hilang. Besaran THR yang diberikan juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Selanjutnya hasil dari kesepakatan dilaporkan kepada dinas ketenagakerjaan setempat," ucapnya.