Suara.com - Anggota Streering Committe Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik Robertus Robet menyatakan kekhawatirannya Badan Riset dan Inovasi Nasional, lembaga pecahan dari Kementerian Riset dan Teknologi, akan bersifat birokratis. Apalagi badan ini terbentuk karena dorongan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Dilihat dari kultur birokrasi di Indonesia dalam satu model pelembagaan, yang apalagi dengan satu drive politik dan ideologi yang sangat sempit seperti itu dia akan berhenti pada birokratisasi nanti,” kata Robet, Jumat (16/4/2021).
Robert mengatakan hal itu akan menghambat perizinan bagi peneliti asing yang ingin terlibat dalam ilmu pengetahuan di Tanah Air.
“Yang saya khawatirkan yang terjadi adalah semacam nasionalisme sempit dan birokratisasi dari dunia riset. Nah kalau itu yang terjadi kita celaka,” ujarnya.
Padahal, menurut Robert, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, peneliti Indonesia tidak bisa begitu saja lepas dari peneliti asing.
“Kenapa, loh bagaimana kita mau maju, kalau kita nggak berani encountering itu dengan dunia luar, dengan penelitian-penelitian luar gitu lah. Yang itu akan terjadi dengan dalih nasionalisme yang sebenarnya nggak bisa juga, sebenarnya keliru itu,” ujar dia.
Sepeti pemberitaan beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan BRIN bakal berada di bawah Presiden.
Menurutnya, BRIN bakal menjadi sebuah infrastruktur yang sangat penting bagi percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia tidak mau apabila Indonesia kalah dengan Singapura dan Korea Selatan yang sudah maju lebih jauh karena risetnya yang sangat baik.
“Bagi PDI Perjuangan, dalam kerangka ideologis, BRIN inilah yang akan menjadi penopang agar Indonesia berdikari," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Disebut Akan Buat BRIN, Rocky Gerung: Saya Ingat Proyek Hitler
Hasto lantas bercerita ketika PDI Perjuangan mencalonkan Presiden Jokowi sebagai Presiden, Megawati bukan bicara soal bagi-bagi jabatan politik. Megawati menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki Badan Riset dan Inovasi.
"Ibu Mega menegaskan perlu empat hal. Yaitu meneliti tentang ilmu pengetahuan teknologi berkaitan dengan manusianya, berkaitan floranya, berkaitan fauna, dan berkaitan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi Ibu Mega tidak bicara tentang transaksional," tuturnya.
"Ibu Mega berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara agar kita jalan berdikari perlu BRIN. Maka BRIN ini sangat penting di dalam membangun spirit kita, melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Hasto.
Berita Terkait
-
Kekerasan Terus Berulang, Peneliti BRIN Minta Berhenti Gunakan Kata Oknum untuk Polisi Bermasalah
-
Singgung Tanggung Jawab Lembaga, Peneliti BRIN Minta Polri Setop Pakai Istilah Oknum
-
Kemenkeu Dukung Proyek Kapal Riset BRIN lewat Skema KPBU
-
Bahaya Pencemaran Sungai Cisadane, Peneliti BRIN Ungkap Risiko Kanker
-
Gandeng Lembaga Riset Negara, Pemkab Sumbawa Akhiri Polemik Komunitas Cek Bocek
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
Terkini
-
Saham BEBS Meroket 7.150 Persen, OJK Geledah Mirae Asset Sekuritas Terkait Dugaan Manipulasi
-
Bupati Pekalongan Jadi Tersangka, KPK Beberkan Aliran Rp19 Miliar ke Kantong Pribadi hingga Keluarga
-
Dasco: Kamis Besok Dengar Pendapat Publik soal RUU PPRT
-
KPK Sebut Dalil Praperadilan Gus Yaqut Salah Alamat dan Bukan Lingkup Hakim
-
Terjaring OTT, Bupati Pekalongan Alasan Tak Paham Birokrasi Karena Berlatar Belakang Musisi Dangdut
-
Waketum Golkar: Indonesia Harus Tegas Kutuk Serangan AS-Israel, Tapi Jangan Keluar dari BoP
-
OTT Bupati Pekalongan: Fadia Arafiq Diduga Atur Proyek Pemkab untuk Perusahaan Keluarga
-
Amerika Serikat Siap Tempur, Israel Justru Kelelahan Dibombardir Iran
-
Lulusan SD Bisa Jadi PPSU, Pramono Anung Pangkas Syarat Kerja Demi Tekan Jumlah Pengemis Jakarta
-
BMKG Prediksi Musim Kemarau 2026 Datang Lebih Awal dan Lebih Kering