Suara.com - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengajak semua kalangan menjaga momentum positif penanganan pandemi di Indonesia. Dia mengemukakan dalam beberapa waktu belakangan, laju penyebaran pandemi di Indonesia relatif terkendali.
Mantan Danjen Kopassus ini mengungkapkan, kasus aktif secara nasional saat ini berada pada posisi 6,12 persen dengan angka kesembuhan 91,16 persen.
"Mari kita jaga momentum keberhasilan yang telah kita raih. Ini bukan pekerjaan satu-dua institusi, tapi ini adalah pekerjaan besar bangsa kita. Oleh karenanya mari sama-sama kita jaga agar kita bisa mempertahankan kondisi sekarang ini," ujar Doni di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/4/2021)
Kendati demikian, pihaknya mengakui, jika saat ini tingkat fatalitas akibat Covid-19 di Indonesia masih berada di atas rata-rata global. Pun belakangan, ada kecenderungan peningkatan kasus penularan di sejumlah daerah.
Untuk itu, Doni mengajak pemerintah daerah beserta elemen terkait pendukungnya untuk meningkatkan kewaspadaan dengan lebih mengarahkan kedisiplinan protokol kesehatan di tengah masyarakat.
Dalam hal ini, aparat satuan tugas penanganan Covid-19 di daerah, utamanya dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP dapat hadir di titik-titik yang diperkirakan dapat menimbulkan kerumunan dan mengingatkan warga untuk patuh terhadap protokol kesehatan.
"Beberapa daerah yang tadi disampaikan bapak presiden, ada kecenderungan kasusnya meningkat. Mohon para pimpinan di daerah didukung oleh TNI Polri untuk betul-betul melakukan evaluasi," ucap Doni.
Selain itu, Kepala BNPB ini juga meminta masyarakat menangguhkan niat mudik ke kampung halaman pada momen Idulfitri tahun ini.
Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, tiap libur panjang akan selalu diikuti dengan peningkatan kasus Covid-19 yang juga menyebabkan bertambahnya pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit.
Baca Juga: Satgas: Tren Kasus Covid-19 Cukup Menggembirakan, Tapi Jangan Lengah
"Salah satu solusi dalam mengatasi kerinduan terhadap keluarga untuk tidak mudik ini adalah melakukan berbagai upaya silaturahmi secara virtual. Mohon berkenan posko-posko yang ada di tiap daerah bisa memberi kesempatan kepada yang mungkin belum memiliki fasilitas untuk berkomunikasi secara virtual untuk bisa difasilitasi," tuturnya.
Doni menuturkan berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Perhubungan, sebelum peniadaan mudik diberlakukan, sebanyak 33 persen masyarakat menyatakan niat untuk mudik ke kampung halaman.
Setelah kebijakan peniadaan mudik diberlakukan, jumlah tersebut berhasil turun ke angka 11 persen. Kemudian, setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan langsung kebijakan tersebut, jumlah tersebut kembali turun hingga ke angka 7 persen.
"Tugas kita adalah menurunkan angka tujuh persen ini menjadi lebih rendah lagi sehingga mobilitas bisa kita batasi dan kurangi yang akan bisa mengurangi penularan Covid di berbagai daerah," katanya .
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Pelibatan Taruna di Sekolah Rakyat Tuai Kritik, Dinilai Tak Tepat untuk Bentuk Karakter Siswa
-
Jelang MPLS 2026/2027, Gus Ipul Beri Pembekalan kepada 191 Sekolah Rakyat
-
Prabowo dan Narendra Modi Sambangi Candi Prambanan, PM India Dijadwalkan Beribadah
-
Menteri Imipas Buka Suara soal Usulan Napi Penerima Amnesti Wajib Ikut Komcad
-
Demo Pendukung MBG Digelar Hari Ini, 1.686 Personel Gabungan Turun Mengamankan
-
KPK Jangan Melempem! Usut Tuntas Skandal Amplop Menhut Raja Juli di Kasus Suap Hutan Kuansing
-
DPRD DKI Nilai Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp 5.000 Masih Wajar, Ini Alasannya
-
KPK Doakan Gus Yaqut Cepat Sembuh agar Proses Hukum Kasus Korupsi Haji Segera Rampung
-
Momen Akrab Gibran, Puan, Muzani, dan Sultan di Parlemen, Ternyata Bahas Soal Ini
-
Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!