Suara.com - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengajak semua kalangan menjaga momentum positif penanganan pandemi di Indonesia. Dia mengemukakan dalam beberapa waktu belakangan, laju penyebaran pandemi di Indonesia relatif terkendali.
Mantan Danjen Kopassus ini mengungkapkan, kasus aktif secara nasional saat ini berada pada posisi 6,12 persen dengan angka kesembuhan 91,16 persen.
"Mari kita jaga momentum keberhasilan yang telah kita raih. Ini bukan pekerjaan satu-dua institusi, tapi ini adalah pekerjaan besar bangsa kita. Oleh karenanya mari sama-sama kita jaga agar kita bisa mempertahankan kondisi sekarang ini," ujar Doni di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/4/2021)
Kendati demikian, pihaknya mengakui, jika saat ini tingkat fatalitas akibat Covid-19 di Indonesia masih berada di atas rata-rata global. Pun belakangan, ada kecenderungan peningkatan kasus penularan di sejumlah daerah.
Untuk itu, Doni mengajak pemerintah daerah beserta elemen terkait pendukungnya untuk meningkatkan kewaspadaan dengan lebih mengarahkan kedisiplinan protokol kesehatan di tengah masyarakat.
Dalam hal ini, aparat satuan tugas penanganan Covid-19 di daerah, utamanya dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP dapat hadir di titik-titik yang diperkirakan dapat menimbulkan kerumunan dan mengingatkan warga untuk patuh terhadap protokol kesehatan.
"Beberapa daerah yang tadi disampaikan bapak presiden, ada kecenderungan kasusnya meningkat. Mohon para pimpinan di daerah didukung oleh TNI Polri untuk betul-betul melakukan evaluasi," ucap Doni.
Selain itu, Kepala BNPB ini juga meminta masyarakat menangguhkan niat mudik ke kampung halaman pada momen Idulfitri tahun ini.
Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, tiap libur panjang akan selalu diikuti dengan peningkatan kasus Covid-19 yang juga menyebabkan bertambahnya pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit.
Baca Juga: Satgas: Tren Kasus Covid-19 Cukup Menggembirakan, Tapi Jangan Lengah
"Salah satu solusi dalam mengatasi kerinduan terhadap keluarga untuk tidak mudik ini adalah melakukan berbagai upaya silaturahmi secara virtual. Mohon berkenan posko-posko yang ada di tiap daerah bisa memberi kesempatan kepada yang mungkin belum memiliki fasilitas untuk berkomunikasi secara virtual untuk bisa difasilitasi," tuturnya.
Doni menuturkan berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Perhubungan, sebelum peniadaan mudik diberlakukan, sebanyak 33 persen masyarakat menyatakan niat untuk mudik ke kampung halaman.
Setelah kebijakan peniadaan mudik diberlakukan, jumlah tersebut berhasil turun ke angka 11 persen. Kemudian, setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan langsung kebijakan tersebut, jumlah tersebut kembali turun hingga ke angka 7 persen.
"Tugas kita adalah menurunkan angka tujuh persen ini menjadi lebih rendah lagi sehingga mobilitas bisa kita batasi dan kurangi yang akan bisa mengurangi penularan Covid di berbagai daerah," katanya .
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
Pilihan
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
Terkini
-
Ungkap Bobroknya Pilkada Langsung, Pengamat Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
-
Noel Bongkar Teka-teki Parpol Tiga Huruf Berinisial 'K' di Kasus Korupsi K3 Kemenaker
-
Kelakar Prabowo Jawab Tuduhan Otoriter: Jangan-jangan Rakyat Ingin Itu Sedikit untuk Lawan Koruptor
-
Prabowo Tegaskan Berani Ambil Abolisi dan Amnesti: Hukum Jangan Jadi Alat Politik
-
DPR Kecam Keras Teror Terhadap Ketua BEM UGM: Itu Praktik Pembungkaman
-
Perempuan Mahardhika: Semakin RUU PPRT Tak Disahkan, Banyak Pekerja Rumah Tangga Mengalami Kekerasan
-
Golkar Dorong Pembentukan Koalisi Permanen demi Stabilitas Politik Nasional
-
Darurat Limbah! Menteri LH Gugat PT Biotek Saranatama Usai Pestisida Racuni Sungai Cisadane
-
Korupsi Bea Cukai Makin Canggih! Mantan Petinggi KPK Bongkar Modus Baru Berbasis Digital
-
Prabowo Ngaku Tahu Dalang yang Jelek-jelekan Indonesia: We Are Not Stupid