Suara.com - Sejumlah serikat buruh akan turun ke jalan dalam peringatan Hari Buruh Sedunia pada Sabtu (1/5/2021) besok.
Juru bicara Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak), Nining Elitos, menyayangkan kalau nantinya ada upaya dari pemerintah untuk membubarkan aksi penyamapaian pendapat dari para buruh tersebut.
Nining menjelaskan aksi yang bakal digelar itu bersifat aksi damai di mana para buruh bakal menyampaikan beragam tuntutan dengan harapan dapat didengarkan oleh penguasa negara. Karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19, para buruh akan beraksi lengkap dengan menggunakan alat pelindung diri.
"Aksi besok juga kita menggunakan APD, terus kemudian aksi damai, sampaikan apa yang menjadi problem dihadapi oleh kaum buruh dan rakyat Indonesia," jelas Nining dalam konferensi pers Tim Advokasi untuk Demokrasi secara daring, Jumat (30/4/2021).
Namun, rencana aksi buruh turun ke jalan tersebut juga beriringan dengan berhembusnya kabar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang bakal membubarkan massa apabila menimbulkan kerumunan. Nining menyampaikan rasa kekecewaannya apabila kabar tersebut benar terjadi pada Sabtu esok.
Ia menilai langkah tersebut memperlihatkan posisi rakyat yang hanya ada di kelas dua di mana kerap mendapatkan ancaman atau diskriminasi ketika menyuarakan pendapat.
"Artinya itu yang kemudian kita lihat bahwa ternyata rakyat ini masih kelas nomor 2 di negeri ini. Padahal kita sudah menyampaikan, kita memenuhi standar protokol kesehatan," tuturnya.
Padahal, peringatan Hari Buruh Sedunia menjadi kesempatan bagi para buruh menyampaikan suaranya atas ketidakadilan yang dirasakan selama ini. Mulai dari adanya PHK, pemotongan upah para buruh dan tidak adanya prioritas kesehatan di pabrik di tengah pandemi Covid-19.
Nining juga berpendapat kalau selama ini banyak kegiatan-kegiatan lain yang dibiarkan berkerumunan namun tidak mendapatkan ancaman.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Serahkan Izin Demonstrasi Hari Buruh ke Pemerintah Daerah
"Nah kita menagih kepada pemerintah yang katanya mereka tidak boleh alergi terhadap kritik. Kenapa kemudian ketika kita mau menyampaikan pendapat di muka umum justru kita dihadapkan ancaman dibubarkan dengan berbagai macam dalih dengan alasan kerumunan."
Berita Terkait
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
-
Heboh Merger GrabGoTo, Begini Tanggapan Resmi Danantara dan Pemerintah!
Terkini
-
KPK Digugat Praperadilan! Ada Apa dengan Penghentian Kasus Korupsi Kuota Haji Pejabat Kemenag?
-
Tiga Hari ke Depan, Para Pemimpin Dunia Rumuskan Masa Depan Pariwisata di Riyadh
-
Terkuak! Siswa SMAN 72 Jakarta Siapkan 7 Peledak, Termasuk Bom Sumbu Berwadah Kaleng Coca-Cola
-
Drama 6 Jam KPK di Ponorogo: Tiga Koper Misterius Diangkut dari Ruang Kerja Bupati Sugiri Sancoko
-
Bukan Terorisme Jaringan, Bom SMAN 72 Ternyata Aksi 'Memetic Violence' Terinspirasi Dunia Maya
-
Revolusi Digital Korlantas: Urus SIM, STNK, BPKB Kini Full Online dan Transparan, Pungli Lenyap
-
Babak Baru Horor Nuklir Cikande: 40 Saksi Diperiksa, Jejak DNA Diburu di Lapak Barang Bekas
-
Dua Menko Ikut ke Sydney, Apa Saja Agenda Lawatan Prabowo di Australia?
-
Tak Hanya Game! Politisi PKB Desak Pemerintah Batasi Medsos Anak Usai Insiden Ledakan SMA 72 Jakarta
-
Rajiv Komisi IV Minta Kemenhut Gandeng Polri Jaga Taman Nasional dan Kawasan Hutan