Suara.com - Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Dian Adriawan menilai bahwa Habib Rizieq Shihab tidak perlu dipidanakan dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan jika sudah membayar sanksi denda.
Hal itu disampaikan Dian ketika dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan Rizieq Cs terkait kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (6/5/2021).
Awalnya kuasa hukum Rizieq bertanya kepada Dian soal penerapan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Dian menilai kalau adanya undangan keagamaan itu bukan merupakan bentuk penghasutan.
Kemudian kuasa hukum Rizieq kembali bertanya kepada Dian mengenai sanksi denda dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Dian pun memberikan jawabannya.
Ia menyampaikan, dalam sebuah acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan misalnya ada dua hal yang terlihat. Satu tindak pidana, atau kasus protokol kesehatan yang dilarang oleh Pemda DKI.
Ia menilai jika dalam kasus tersebut ada pelanggaran protokol kesehatan dan pelakunya sudah dikenakan sanksi denda oleh Pemda DKI Jakarta maka tidak perlu lagi dipidanakan.
"Nah, kalau itu adalah suatu pelanggaran protokol, maka itu sudah diselesaikan dengan pemberian denda," kata Dian dalam persidangan.
Kemudian Dian mengatakan, kasus pelanggaran protokol kesehatan bukan merupakan suatu kejahatan. Jika dijeratannya menggunakan Pasal 160 KUHP maka dianggap tidak pas.
Baca Juga: Tak Sudi Onar Disamakan dengan Kata Resah, Rizieq Bawa-bawa KBBI di Sidang
"Dan dalam pasal 160 itu tidak untuk suatu pelanggaran, itu untuk kejahatan sebetulnya. Jadi itu yang harus diketahui. Untuk pelanggaran, bukan untuk kejahatan," tuturnya.
"Nah protokol ini adalah pelanggaran atau perbuatan yang dilarang UU," sambungnya.
Untuk diketahui, dalam kasus kerumunan Petamburan, Rizieq didakwa telah melakukan penghasutan hingga ciptakan kerumunan di Petamburan dalam acara pernikahan putrinya dan maulid nabi Muhammad SAW.
Sementara dalam kasus kerumunan Megamendung, Rizieq didakwa telah melanggar aturan kekarantinaan kesehatan dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor 13 November 2020 lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar