Suara.com - Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Dian Adriawan menilai bahwa Habib Rizieq Shihab tidak perlu dipidanakan dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan jika sudah membayar sanksi denda.
Hal itu disampaikan Dian ketika dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan Rizieq Cs terkait kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (6/5/2021).
Awalnya kuasa hukum Rizieq bertanya kepada Dian soal penerapan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Dian menilai kalau adanya undangan keagamaan itu bukan merupakan bentuk penghasutan.
Kemudian kuasa hukum Rizieq kembali bertanya kepada Dian mengenai sanksi denda dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Dian pun memberikan jawabannya.
Ia menyampaikan, dalam sebuah acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan misalnya ada dua hal yang terlihat. Satu tindak pidana, atau kasus protokol kesehatan yang dilarang oleh Pemda DKI.
Ia menilai jika dalam kasus tersebut ada pelanggaran protokol kesehatan dan pelakunya sudah dikenakan sanksi denda oleh Pemda DKI Jakarta maka tidak perlu lagi dipidanakan.
"Nah, kalau itu adalah suatu pelanggaran protokol, maka itu sudah diselesaikan dengan pemberian denda," kata Dian dalam persidangan.
Kemudian Dian mengatakan, kasus pelanggaran protokol kesehatan bukan merupakan suatu kejahatan. Jika dijeratannya menggunakan Pasal 160 KUHP maka dianggap tidak pas.
Baca Juga: Tak Sudi Onar Disamakan dengan Kata Resah, Rizieq Bawa-bawa KBBI di Sidang
"Dan dalam pasal 160 itu tidak untuk suatu pelanggaran, itu untuk kejahatan sebetulnya. Jadi itu yang harus diketahui. Untuk pelanggaran, bukan untuk kejahatan," tuturnya.
"Nah protokol ini adalah pelanggaran atau perbuatan yang dilarang UU," sambungnya.
Untuk diketahui, dalam kasus kerumunan Petamburan, Rizieq didakwa telah melakukan penghasutan hingga ciptakan kerumunan di Petamburan dalam acara pernikahan putrinya dan maulid nabi Muhammad SAW.
Sementara dalam kasus kerumunan Megamendung, Rizieq didakwa telah melanggar aturan kekarantinaan kesehatan dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor 13 November 2020 lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 5 Rekomendasi Sepeda Lipat di Bawah 5 Juta yang Ringan dan Stylish, Mobilitas Semakin Nyaman
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Kekerasan Terus Berulang, Peneliti BRIN Minta Berhenti Gunakan Kata Oknum untuk Polisi Bermasalah
-
Viral "Cukup Aku WNI", Dirjen AHU: Orang Tua Tak Bisa Sepihak Ganti Status Kewarganegaraan Anak
-
Dari Perca Batik ke Ikon Ramadan: Kisah Peci Jogokariyan Tembus Pasar Mancanegara
-
Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
-
DPRD DKI: Pasar Induk Kramat Jati Jadi 'Lapak' Pembuangan Sampah Ilegal
-
Jangan Jadi Korban! Satgas Pangan Temukan Susu Kedaluwarsa dan Mie Boraks di Jawa Barat
-
Model Baru MBG Lansia: Dimasak di SPPG, Diantar Pokmas dan Pendamping Sosial
-
Wajah Baru Pasar Palmerah: Trotoar Akan Diperbaiki, Pedagang Tak Boleh Berjualan di Bahu Jalan
-
Singgung Tanggung Jawab Lembaga, Peneliti BRIN Minta Polri Setop Pakai Istilah Oknum
-
Aktivis Soroti Respons Istana ke Kritik BEM UGM: Harusnya Dialog, Bukan Serang Balik