Suara.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19 Wiku Adisasmito sangat menyayangkan adanya laporan dari karyawan yang dipungut biaya oleh perusahaannya untuk ikut program Vaksinasi Covid-19 Mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong.
Wiku meminta pelapor bisa meneruskan informasi itu ke Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti ke perusahan swasta yang dimaksud.
"Pemerintah sangat menyayangkan adanya pungutan biaya yang dilakukan pihak tertentu dalam pelaksanaan program vaksinasi gotong royong, masyarakat yang menemukan pungutan tersebut agar segera melaporkan ke kementerian kesehatan untuk dapat ditindaklanjuti," kata Wiku dalam jumpa pers virtual, Kamis (20/5/2021).
Wiku menegaskan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 tahun 2021 pasal 3 ayat 4 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dengan tegas menjamin karyawan/ti hingga keluarga dalam program Vaksinasi Gotong Royong, tidak dipungut biaya alias gratis.
"Saya kembali ingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa program vaksinasi gotong royong dilakukan tanpa dipungut biaya sedikit pun, perusahaan yang ikut serta dalam program ini juga dilarang memotong gaji karyawan untuk kepentingan program vaksinasi gotong royong," tegasnya.
Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga telah menetapkan harga pembelian vaksin merek Sinopharm melalui PT Bio Farma (Persero) yang akan digunakan untuk vaksin Gotong Royong senilai Rp 321.660 per dosis. Sementara, tarif maksimal layanannya sebesar Rp 117.910 per dosis.
Harga inilah yang harus ditanggung perusahaan jika ingin melaksanakan program Vaksinasi Gotong Royong terhadap seluruh karyawannya.
Sebelumnya, Tim Koalisi Warga LaporCovid-19 mengungkapkan laporan ini datang dari salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan swasta di Jabodetabek.
"Ada perusahaan swasta yang meminta karyawannya membayar vaksin (gotong royong), kita tidak bisa sebutkan nama pelapornya, tapi lokasinya di Jabodetabek," kata Amanda Tan dari LaporCovid-19 kepada Suara.com, Kamis (20/5/2021).
Baca Juga: Laporan Karyawan yang Dipungut Biaya Vaksin Gotong Royong, Padahal Gratis
Berita Terkait
-
China Jadi Negara dengan Tingkat Vaksinasi Covid-19 Tercepat di Dunia
-
Vaksin Gotong Royong Jangan Sulitkan UMKM dan Bebani Pekerja
-
Laporan Karyawan yang Dipungut Biaya Vaksin Gotong Royong, Padahal Gratis
-
Stok Vaksin Minim, Vaksinasi Covid-19 di Kubu Raya Jadi Terhambat
-
Vaksinasi Lansia Sampai ke Dusun, Bantul Baru Vaksin 15,56 Persen Sasaran
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029