Suara.com - Salah satu tugas PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) ialah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum PPKI terbentuk, lebih dulu ada BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk Jepang pada 29 April 1945.
Sementara itu, PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno. Oleh karenanya, tugas PPKI secara tak langsung adalah untuk melanjutkan tujuan dari dibentuknya BPUPKI.
Semula PPKI dibentuk untuk menarik simpati golongan atau tokoh-tokoh di Indonesia agar membantu Jepang dalam perang Pasifik tahun 1943 dengan menjanjikan kemerdekaan, yang tertuang dalam Perjanjian Kyoto.
Namun, setelah Jepang kalah dalam perang pasifik, pembentukan PPKI baru disetujui oleh perwira tinggi AD Jepang di Saigon, Hisaichi Terauchi sebagai bentuk melunasi janji kemerdekaan.
PPKI atau yang juga disebut Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang diketuai oleh Ir. Soekarno dengan wakil, Mohammad Hatta. Melansir dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anggota PPKI sendiri terdiri atas 21 orang, yang terdiri atas 12 wakil dari Jawa, 3, dari Sumatera, dan 2 dari Sulawesi, serta masing-masing satu mewakili Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan etnis Tionghoa. Lalu, apa saja tugas PPKI?
Tugas PPKI
Tugas PPKI ialah meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945. Tak hanya itu, ada beberapa tugas yang dilakukan lewat tiga sidang. Sidang-sidang tersebut baru digelar setelah proklamasi kemerdekaan.
Sidang pertama, digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan putusan: mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil, membentuk komite nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR.
Sidang kedua, digelar pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan putusan: pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi, membentuk Komite Nasional (daerah), menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama.
Baca Juga: Resmikan Patung Soekarno, Puan Maharani: Semoga Jadi Inspirasi Bangsa
Sidang ketiga, digelar pada 22 Agustus 1945 dengan hasil putusan sebagai berikut: pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Kemudian, PPKI baru dibubarkan pada 29 Agustus 1945 bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat.
Kontributor : Lolita Valda Claudia
Berita Terkait
-
Resmikan Patung Soekarno, Puan Maharani: Semoga Jadi Inspirasi Bangsa
-
Ketika Soekarno Kecil Tak Bisa Membeli Petasan
-
Cerita Soekarno Kecil, Lebaran dan Petasan yang Tak Pernah Terbeli
-
Kapolri: Perketat Protokol Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta
-
Kapolri Minta Screening Covid-19 di Bandara Soekarno Hatta Diperketat
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Pemerintah Kaji Program Work from Mal, APBI Sebut Sejalan dengan Tren Kerja Fleksibel
-
KSAD Bongkar Ada Upaya Sabotase, Lepas Baut Jembatan Bailey di Wilayah Bencana
-
Lebih Rendah dari Bekasi dan Karawang, Buruh Desak Pramono Anung Revisi UMP Jakarta
-
Panglima TNI Respons Pengibaran Bendera GAM: Jangan Ganggu Pemulihan Bencana
-
Said Iqbal Protes Polisi Blokade Aksi Buruh ke Istana, Singgung Cara Militeristik
-
Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
-
Rakernas PDIP Januari 2026, Hasto: Lingkungan dan Moratorium Hutan Akan Dibahas
-
Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara Dihentikan, Ini Penjelasan KPK
-
John Kenedy Apresiasi Normalisasi Sungai di Wilayah Bencana, Pemulihan Bisa Lebih Cepat
-
Presiden Buruh: Tidak Masuk Akal Jika Biaya Hidup di Jakarta Lebih Rendah dari Kabupaten Bekasi