Suara.com - Salah satu tugas PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) ialah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum PPKI terbentuk, lebih dulu ada BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk Jepang pada 29 April 1945.
Sementara itu, PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno. Oleh karenanya, tugas PPKI secara tak langsung adalah untuk melanjutkan tujuan dari dibentuknya BPUPKI.
Semula PPKI dibentuk untuk menarik simpati golongan atau tokoh-tokoh di Indonesia agar membantu Jepang dalam perang Pasifik tahun 1943 dengan menjanjikan kemerdekaan, yang tertuang dalam Perjanjian Kyoto.
Namun, setelah Jepang kalah dalam perang pasifik, pembentukan PPKI baru disetujui oleh perwira tinggi AD Jepang di Saigon, Hisaichi Terauchi sebagai bentuk melunasi janji kemerdekaan.
PPKI atau yang juga disebut Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang diketuai oleh Ir. Soekarno dengan wakil, Mohammad Hatta. Melansir dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anggota PPKI sendiri terdiri atas 21 orang, yang terdiri atas 12 wakil dari Jawa, 3, dari Sumatera, dan 2 dari Sulawesi, serta masing-masing satu mewakili Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan etnis Tionghoa. Lalu, apa saja tugas PPKI?
Tugas PPKI
Tugas PPKI ialah meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945. Tak hanya itu, ada beberapa tugas yang dilakukan lewat tiga sidang. Sidang-sidang tersebut baru digelar setelah proklamasi kemerdekaan.
Sidang pertama, digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan putusan: mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil, membentuk komite nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR.
Sidang kedua, digelar pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan putusan: pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi, membentuk Komite Nasional (daerah), menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama.
Baca Juga: Resmikan Patung Soekarno, Puan Maharani: Semoga Jadi Inspirasi Bangsa
Sidang ketiga, digelar pada 22 Agustus 1945 dengan hasil putusan sebagai berikut: pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Kemudian, PPKI baru dibubarkan pada 29 Agustus 1945 bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat.
Kontributor : Lolita Valda Claudia
Berita Terkait
-
Resmikan Patung Soekarno, Puan Maharani: Semoga Jadi Inspirasi Bangsa
-
Ketika Soekarno Kecil Tak Bisa Membeli Petasan
-
Cerita Soekarno Kecil, Lebaran dan Petasan yang Tak Pernah Terbeli
-
Kapolri: Perketat Protokol Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta
-
Kapolri Minta Screening Covid-19 di Bandara Soekarno Hatta Diperketat
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis