Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menemukan provinsi yang realisasi belanja APBDnya terkecil pada tahun anggaran 2021. Papua Barat menjadi provinsi paling bontot karena realisasi belanja APBDnya paling kecil.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan realisasi belanja APBD Papua Barat itu sebesar 5,56 persen. Padahal pendapatan yang diperoleh provinsi tersebut cukup besar.
"Padahal pendapatannya ada dia angka 13,46 persen," kata Ardian dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui YouTube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Senin (31/5/2021).
Mengikuti Papua Barat, Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki realisasi terkecil yakni 11,08 persen. Padahal pendapatannya berada di angka 37,1 persen.
Lalu terdapat Sulawesi Barat dengan realisasinya sebesar 11,23 persen dengan pendapatan 13,61 persen. Diikuti oleh Sulawesi Selatan yang realisasi belanjanya tercatat 13,09 persen dengan pendapatannya 23,01 persen.
"Sedangkan lima terbawah ada di Provinsi Riau 13,12 persen untuk belanja dan 22,25 persen untuk pendapatan," jelasnya.
Terbawah keempat ada di Sulsel, realisasi belanjanya 13,09 persen sedanhkan pendapatannya 23,01 persen. Sedangkan lima terbawah ada di Provinsi Riau 13,12 persen utk belanja dan 22,25 (cek) persen utk pendapatan.
Sedangkan provinsi dengan angka penyerapan terbesar belanja itu ada di Kalimantan selatan dengan penuerapan sebesar 27,51 persen. Yang kedua Maluku 27,43persen. Kalteng 26,52 persen. DKI Jakarta 25,3 persen dan kelima terbesar adalah bengkulu 25,28 persen.
Selain provinsi, Ardian juga mengungkap pemerintah daerah yang realisasi belanja APBDnya masih kecil ketimbang pendapatan. Seperti Kabupaten Landak yang realisasi belanjanya 4,42 persen, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 4,86 persen, dan Kabupaten Supiori sebesar 5,17 persen.
Baca Juga: Dapat Bantuan Rp50 Juta, Ini Harapan Warga Pedukuhan di Bantul
Ardian menilai kecilnya penyerapan belanja APBD di Kabupaten Supiori dikarenakan ada pengaruhnya dengan kepala daerah yang baru saja dilantik pada Senin (31/5/2021).
"Bisa jadi penyerapan karena aparaturnya belum confident terhadap posisi kepala daerah," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
-
Kepulangan Jenazah Praka Farizal dari Lebanon ke Kulon Progo Diestimasikan Tiba Jumat Lusa
-
Update Tarif Listrik per kWh April 2026, Apakah Ada Kenaikan Harga?
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
Terkini
-
Paus Leo XIV: Yesus Tolak Doa Orang Pemicu Perang
-
Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Kehutanan, Dorong Investasi Karbon
-
Tetap Komit Jaga Perdamaian: RI Desak PBB Investigasi Serangan di Lebanon, Minta Israel Setop Agresi
-
Prabowo Bertemu Presiden Korsel, Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi, Pertahanan, hingga AI
-
Selamat Tinggal Donald Trump, Amerika Serikat Mulai Dijauhi Teman Dekat yang Tolak Perang
-
Update Perwira TNI Wafat di Lebanon: PBB Ungkap Bukti Serangan Tank Israel
-
Teknologi Penangkap Gas di Peternakan Bisa Picu Emisi Besar Jika Bocor, Bagaimana Solusinya?
-
Bahan Baku Plastik dari Timur Tengah Terganggu, RI Cari Alternatif ke Amerika, Afrika hingga India
-
Menaker Yassierli Sebut Industri Kreatif Ideal untuk Jadi Laboratorium Magang Nasional
-
Bukan Gencatan Senjata, Iran Ajukan 5 Poin Krusial Akhiri Perang Permanen dan Total