Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menemukan provinsi yang realisasi belanja APBDnya terkecil pada tahun anggaran 2021. Papua Barat menjadi provinsi paling bontot karena realisasi belanja APBDnya paling kecil.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan realisasi belanja APBD Papua Barat itu sebesar 5,56 persen. Padahal pendapatan yang diperoleh provinsi tersebut cukup besar.
"Padahal pendapatannya ada dia angka 13,46 persen," kata Ardian dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui YouTube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Senin (31/5/2021).
Mengikuti Papua Barat, Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki realisasi terkecil yakni 11,08 persen. Padahal pendapatannya berada di angka 37,1 persen.
Lalu terdapat Sulawesi Barat dengan realisasinya sebesar 11,23 persen dengan pendapatan 13,61 persen. Diikuti oleh Sulawesi Selatan yang realisasi belanjanya tercatat 13,09 persen dengan pendapatannya 23,01 persen.
"Sedangkan lima terbawah ada di Provinsi Riau 13,12 persen untuk belanja dan 22,25 persen untuk pendapatan," jelasnya.
Terbawah keempat ada di Sulsel, realisasi belanjanya 13,09 persen sedanhkan pendapatannya 23,01 persen. Sedangkan lima terbawah ada di Provinsi Riau 13,12 persen utk belanja dan 22,25 (cek) persen utk pendapatan.
Sedangkan provinsi dengan angka penyerapan terbesar belanja itu ada di Kalimantan selatan dengan penuerapan sebesar 27,51 persen. Yang kedua Maluku 27,43persen. Kalteng 26,52 persen. DKI Jakarta 25,3 persen dan kelima terbesar adalah bengkulu 25,28 persen.
Selain provinsi, Ardian juga mengungkap pemerintah daerah yang realisasi belanja APBDnya masih kecil ketimbang pendapatan. Seperti Kabupaten Landak yang realisasi belanjanya 4,42 persen, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 4,86 persen, dan Kabupaten Supiori sebesar 5,17 persen.
Baca Juga: Dapat Bantuan Rp50 Juta, Ini Harapan Warga Pedukuhan di Bantul
Ardian menilai kecilnya penyerapan belanja APBD di Kabupaten Supiori dikarenakan ada pengaruhnya dengan kepala daerah yang baru saja dilantik pada Senin (31/5/2021).
"Bisa jadi penyerapan karena aparaturnya belum confident terhadap posisi kepala daerah," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- 5 HP Xiaomi RAM Besar Termurah, Baterai Awet untuk Multitasking Harian
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
Terkini
-
Warga Jakarta Catat! CFD Rasuna Said Rehat Sejenak, Bakal Comeback Lebih Kece di Juni 2026
-
Tito Karnavian Dampingi Prabowo Luncurkan Operasional 1.061 KDKMP di Jawa Timur
-
Kepala BPKP Gemetar Lapor Korupsi di Lingkaran Presiden, Prabowo: Mau Orang Saya, Tidak Ada Urusan!
-
Ketua RW Sebut Bukan Warga Lokal, Siapa Belasan Orang yang Keroyok Dico hingga Tewas di Grogol?
-
Pernyataan Prabowo Bikin Riuh, Sebut 'Mbak Titiek' Pusing Gara-gara Dolar
-
Prabowo: Selama Purbaya Bisa Senyum, Tak Perlu Khawatir Soal Dolar
-
AS Takut Disadap? Rombongan Trump Buang Semua Barang China Sebelum Naik Air Force One
-
Usai Temui JK, Anies Baswedan Beri Komentar Santai Terkait Putusan MK Soal IKN
-
Ray Rangkuti: DPN Dinilai Perkuat Dominasi Militer di Ruang Sipil
-
Prabowo Akui Program MBG Banyak Masalah, Sebut Ada Pimpinan Tidak Kuat jika Berurusan dengan Uang