Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menemukan provinsi yang realisasi belanja APBDnya terkecil pada tahun anggaran 2021. Papua Barat menjadi provinsi paling bontot karena realisasi belanja APBDnya paling kecil.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan realisasi belanja APBD Papua Barat itu sebesar 5,56 persen. Padahal pendapatan yang diperoleh provinsi tersebut cukup besar.
"Padahal pendapatannya ada dia angka 13,46 persen," kata Ardian dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui YouTube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Senin (31/5/2021).
Mengikuti Papua Barat, Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki realisasi terkecil yakni 11,08 persen. Padahal pendapatannya berada di angka 37,1 persen.
Lalu terdapat Sulawesi Barat dengan realisasinya sebesar 11,23 persen dengan pendapatan 13,61 persen. Diikuti oleh Sulawesi Selatan yang realisasi belanjanya tercatat 13,09 persen dengan pendapatannya 23,01 persen.
"Sedangkan lima terbawah ada di Provinsi Riau 13,12 persen untuk belanja dan 22,25 persen untuk pendapatan," jelasnya.
Terbawah keempat ada di Sulsel, realisasi belanjanya 13,09 persen sedanhkan pendapatannya 23,01 persen. Sedangkan lima terbawah ada di Provinsi Riau 13,12 persen utk belanja dan 22,25 (cek) persen utk pendapatan.
Sedangkan provinsi dengan angka penyerapan terbesar belanja itu ada di Kalimantan selatan dengan penuerapan sebesar 27,51 persen. Yang kedua Maluku 27,43persen. Kalteng 26,52 persen. DKI Jakarta 25,3 persen dan kelima terbesar adalah bengkulu 25,28 persen.
Selain provinsi, Ardian juga mengungkap pemerintah daerah yang realisasi belanja APBDnya masih kecil ketimbang pendapatan. Seperti Kabupaten Landak yang realisasi belanjanya 4,42 persen, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 4,86 persen, dan Kabupaten Supiori sebesar 5,17 persen.
Baca Juga: Dapat Bantuan Rp50 Juta, Ini Harapan Warga Pedukuhan di Bantul
Ardian menilai kecilnya penyerapan belanja APBD di Kabupaten Supiori dikarenakan ada pengaruhnya dengan kepala daerah yang baru saja dilantik pada Senin (31/5/2021).
"Bisa jadi penyerapan karena aparaturnya belum confident terhadap posisi kepala daerah," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan
-
Viral Sekelompok Orang Diduga Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Buka Suara
-
Bahlil Lahadalia Jamu Cak Imin dan Zulhas Hingga Dasco di Kediamannya, Bahas Apa?