Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menemukan provinsi yang realisasi belanja APBDnya terkecil pada tahun anggaran 2021. Papua Barat menjadi provinsi paling bontot karena realisasi belanja APBDnya paling kecil.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan realisasi belanja APBD Papua Barat itu sebesar 5,56 persen. Padahal pendapatan yang diperoleh provinsi tersebut cukup besar.
"Padahal pendapatannya ada dia angka 13,46 persen," kata Ardian dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui YouTube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Senin (31/5/2021).
Mengikuti Papua Barat, Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki realisasi terkecil yakni 11,08 persen. Padahal pendapatannya berada di angka 37,1 persen.
Lalu terdapat Sulawesi Barat dengan realisasinya sebesar 11,23 persen dengan pendapatan 13,61 persen. Diikuti oleh Sulawesi Selatan yang realisasi belanjanya tercatat 13,09 persen dengan pendapatannya 23,01 persen.
"Sedangkan lima terbawah ada di Provinsi Riau 13,12 persen untuk belanja dan 22,25 persen untuk pendapatan," jelasnya.
Terbawah keempat ada di Sulsel, realisasi belanjanya 13,09 persen sedanhkan pendapatannya 23,01 persen. Sedangkan lima terbawah ada di Provinsi Riau 13,12 persen utk belanja dan 22,25 (cek) persen utk pendapatan.
Sedangkan provinsi dengan angka penyerapan terbesar belanja itu ada di Kalimantan selatan dengan penuerapan sebesar 27,51 persen. Yang kedua Maluku 27,43persen. Kalteng 26,52 persen. DKI Jakarta 25,3 persen dan kelima terbesar adalah bengkulu 25,28 persen.
Selain provinsi, Ardian juga mengungkap pemerintah daerah yang realisasi belanja APBDnya masih kecil ketimbang pendapatan. Seperti Kabupaten Landak yang realisasi belanjanya 4,42 persen, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 4,86 persen, dan Kabupaten Supiori sebesar 5,17 persen.
Baca Juga: Dapat Bantuan Rp50 Juta, Ini Harapan Warga Pedukuhan di Bantul
Ardian menilai kecilnya penyerapan belanja APBD di Kabupaten Supiori dikarenakan ada pengaruhnya dengan kepala daerah yang baru saja dilantik pada Senin (31/5/2021).
"Bisa jadi penyerapan karena aparaturnya belum confident terhadap posisi kepala daerah," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta