Suara.com - Hasil survei Saiful Mujani Research Centre (SMRC) menyatakan 42 persen masyarakat menginginkan Pemerintah Indonesia membantu mencari jalan tengah untuk kedamaian Israel dan Palestina.
Hal ini dikatakan Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando dalam jumpa pers temuan hasil survei Senin (31/5/2021).
"42 persen masyarakat mengharapkan Pemerintah Indonesia membantu mencari jalan tengah untuk kedamaian Israel-Palestina," ujar Ade.
Temuan tersebut berdasarkan jawaban responden saat diajukan pertanyaan "Apa yang diharapkan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam konflik Israel-Palestina".
Kemudian 48 persen masyarakat Indonesia mengharapkan Pemerintah Indonesia menyatakan dukungannya kepada Palestina.
Namun kata Ade, pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah untuk mendukung Palestina.
"Dari warga yang tahu konflik Israel dan Palestina, terbesar persentasenya, walaupun bukan mayoritas karena tidak diatas 50 persen, bilang mereka harapkan pemerintah menyatakan dukungan kepada Palestina, ada 48 persen. Ini sesuatu yang sebetulnya selama ini sudah diambil dan dicetuskan oleh pemimpin-pemimpin kita," tutur Ade.
Kemudian ada 2 persen responden menginginkan pemerintah menyatakan dukungannya kepada Israel. Sedangkan 9 persen yang menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.
Selanjutnya responden kembali ditanyakan seberapa besar peran pemerintah Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Baca Juga: SMRC: 71 Persen Warga Indonesia Sebut Israel Bersalah terkait Konflik di Palestina
Hasilnya 10 persen masyarakat Indonesia menyatakan sangat besar, 53 persen menyatakan besar, 17 persen menyatakan kecil dan 2 persen menyatakan sangat kecil. Sedangkan yang tidak tahu atau tidak jawab ada sebanyak 18 persen.
"Bila digabungkan, bisa dikatakan 63 persen rakyat menganggap peran pemerintah dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina sejauh ini sudah besar,"katanya.
Survei yang bersifat nasional ini dilakukan pada 18-21 Mei 2021 dan 25-28 Mei 2021 dengan menggunakan telepon.
Pengambilan sampel dilakukan kepada 1.201 responden yang ditarik secara random atau acak dengan margin error sekitar +/-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
-
SMRC: 71 Persen Warga Indonesia Sebut Israel Bersalah terkait Konflik di Palestina
-
Soal Dugaan Ustaz Adi Hidayat Gelapkan Dana Palestina, Ini Tanggapan MUI
-
Ustadz Adi Hidayat Blak-blakan soal Laporkan Tuduhan Gelapkan Donasi Palestina
-
Soal Gencatan Senjata Israel-Palestina, Pemerintah RI Puji Peran Presiden AS Joe Biden
-
Viral Video Anak-anak Sekolah Kompak Kibarkan Bendera Palestina, Tuai Perdebatan Publik
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana