Suara.com - Anggota Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK), Lakso Anindito membeberkan kalau adanya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sengaja dibuat untuk menyingkirkan pegawai KPK yang punya kinerja baik atau prestasi. Hal itu menurutnya bisa dilihat dari 3 sudut pandang.
Lakso menyampaikan sudut pandang yang pertama, yakni tujuan adanya penyingkiran 75 pegawai KPK melalui TWK lantaran para pegawai KPK tersebut pernah menangani kasus-kasus besar korupsi semisal kasus korupsi e-KTP hingga bantuan sosial atau bansos Corona.
"Dan bicara internal salah satu penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi yang dilakukan penyidik KPK yaitu saudara Robin. Jadi kalau kita bisa bilang di sini, TWK adalah merupakan salah satu kedok," kata Lakso dalam diskusi daring bertema 'Lemahkan Saja KPK Biar (Proyek) Ramai', Senin (31/5/2021).
Kemudian yang kedua, Lakso menjelaskan, kalau TWK ini ada untuk menyingkirkan sejumlah pegawai yang mempunyai jabatan strategis.
"Contohnya salah satu yang disingkirkan Kepala Biro SDM, Kepala Biro Undang-Undang, Direktur PJKI yang mempunyai peran strategis yang selama ini menjaga kelangsungan KPK dan tata adilnya KPK yang kita harapkan untuk bisa independen," kata dia.
Lebih lanjut, Lakso menyampaikan sudut pandang yang terakhir, di mana TWK ini dipakai untuk menyingkirkan orang-orang yang selama ini berperan dalam WP KPK. Pasalnya, Lakso menyebut dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK tersebut terdapat Ketua, Sekjen, Kepala Advokasi, hingga Kepala Organisasi WP KPK yang disingkirkan.
"Saya tidak tahu beruntung atau tidak beruntung belum mengikuti tes. Tapi saya ketika tes pun hasilnya kurang lebih bakal sama karena saya berpikir bahwa hasilnya jika secara sistematis seperti ini pastii daftar-daftar namanya sudah ada sebelumnya. Yang pasti status saya yang uka-uka ini saya bergabung dengan teman-teman saya bersama-bersama mengadvokasi," tandasnya.
51 Pegawai KPK Dipecat
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengumumkan 24 pegawai KPK yang nggak lolos TWK masih bisa masuk bagian KPK dengan menjalani pembinaan bela neara dan wawasan kebangsaan. Sedangkan 51 pegawai lainnya sudah tamat kesempatan untuk mengabdi di KPK.
Baca Juga: Fahri Hamzah Layangkan Surat Terbuka Untuk Pegawai KPK: Selamat Menempuh Hidup Baru!
Dalih Alexander, pimpinan KPK paham pegawai KPK itu wajib yang berkualitas. Makanya KPK berusaha membangun SDM yang variabelnya bukan cuma kemampuan per individu tapi juga variabel pegawai KPK mesti cinta pada NKRI, Pancasila, UU dan pemerintahan yang sah, serta terbebas dari paparan radikalisme dan organisasi terlarang.
Berita Terkait
-
Dalih Sakit, Plh Sekda DKI Sri Haryati Tak Datang Diperiksa KPK Kasus Korupsi Tanah
-
Terbaru! Total 78 Pegawai Sudah Didepak dari Grup Internal KPK, Statusnya jadi Uka-uka
-
Blak-blakan! Ini yang Diceritakan Ketua WP KPK ke Komnas HAM Selama Diperiksa
-
Fahri Hamzah Layangkan Surat Terbuka Untuk Pegawai KPK: Selamat Menempuh Hidup Baru!
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi