Suara.com - Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai bahwa jika kisruh atau polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 75 pegawai KPK tak lolos dan terancam dipecat tak dapat diselesaikan, justru akan membuat KPK hanya menjadi lembaga antirasuah yang lumpuh.
"Saya melihat bahwa KPK sekarang ini kalau terus menerus berlarut ya bukan tidak mungkin KPK itu akan menjadi seperti bebek lumpuh," kata Arif dalam sebuah diskusi daring, Jumat (4/6/2021).
Nantinya, kata Arif, KPK akan tetap ada hanya saja sebagai lembaga yang memiliki kewenangan besar untuk memberantas korupsi justru tidak mampu melakukan hal tersebut. Lantaran lembaga tersebut sudah diperlemah.
Awalnya Arif mengatakan, bahwa mengenai polemik TWK yang membuat 75 pegawai KPK tak lolos dan terancam dipecat itu didasari oleh masalah adanya intraparansi.
"Sampai hari ini tidak ada satu lembaga pun mulai dari KPK, BKN bahkan Kemenpan RB gitu ya yang bisa menjelaskan sebenarnya siapa yang harus bertanggungjawab atas tes yang kalau kita lihat bocornya, karena sampai hari ini tidak pernah dibuka itu bukan hanya terkesan subyektif bahkan tendensius," tuturnya.
Seharusnya, kata Arif, semua bisa dipertanggungjawabkan dengan dibukanya pertanyaan TWK ke publik oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nantinya setelah dibuka, hal itu harus diuji untuk mengetahui ada tidaknya dugaan memperlemah KPK lewat TWK.
"Materi ini diuji secara publik untuk kemudian apakah namanya kecurigaan 75 orang yang tak lolos tes dan polemik yang ditimbulkan dari perkara ini itu hanya isapan jempol apakah ini sungguh-sungguh bagian dari upaya untuk memperlemah KPK dari dalam?," ungkapnya.
"Tanpa diuji seperti itu energi kita akan habis dan ketiga pelemahan KPK tidak berwujud dalam kelembagaan, tapi membuat energi negara energi bangsa ini habis karena masalah yang berlarut-larut," tandasnya.
51 Pegawai KPK Dipecat
Baca Juga: Dalih Fokus Pemulihan Ekonomi, Bareskrim Kembalikan Laporan Gratifikasi Ketua KPK ke Dewas
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengumumkan 24 pegawai KPK yang nggak lolos TWK masih bisa masuk bagian KPK dengan menjalani pembinaan bela neara dan wawasan kebangsaan. Sedangkan 51 pegawai lainnya sudah tamat kesempatan untuk mengabdi di KPK.
Dalih Alexander, pimpinan KPK paham pegawai KPK itu wajib yang berkualitas. Makanya KPK berusaha membangun SDM yang variabelnya bukan cuma kemampuan per individu tapi juga variabel pegawai KPK mesti cinta pada NKRI, Pancasila, UU dan pemerintahan yang sah, serta terbebas dari paparan radikalisme dan organisasi terlarang.
Berita Terkait
-
Politisi PDIP Kepleset Sebut Jokowi Pemberantas KPK, Diskakmat Najwa Shihab
-
Kuliah Umum USU soal Status Pegawai KPK Disusupi Video Porno
-
Kasasi Diterima MA, KPK Minta Terpidana Suheri Terta yang Divonis Bebas Manut ke Jaksa
-
Dalih Fokus Pemulihan Ekonomi, Bareskrim Kembalikan Laporan Gratifikasi Ketua KPK ke Dewas
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Menilik Strategi Kementerian PU Amankan Jalur Utama Jakarta Menuju Selatan Jawa Demi Mudik Lancar
-
Tim Yaqut Minta Penundaan Pemeriksaan, KPK Belum Terima Surat
-
Investigasi Militer Amerika Akui Kesalahan Fatal: Rudal Tomahawk Hantam Sekolah di Iran
-
15 Pakar Hukum Tegaskan Perkara Pertamina Murni Hubungan Bisnis, Bukan Tindak Pidana Korupsi
-
Rismon Ikut Jejak Eggi Sudjana Ajukan RJ di Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Tak Mundur 0,1 Persen!
-
Instruksi Siaga 1 TNI Dinilai Wajar, Slamet Ginting: Bukan Persiapan Perang
-
DPR Mulai Proses 3 Surpres: RUU Perlindungan Saksi, Keamanan Siber, hingga CEPA Kanada
-
Pemerintah Terbitkan Pedoman AI untuk Pendidikan, Siswa SD-SMA Dilarang Pakai ChatGPT
-
Pemerintah Terbitkan SKB 7 Menteri soal Penggunaan AI di Pendidikan, Atur Batasan Berdasarkan Usia
-
Harga Energi Global Terus Dipantau, Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi APBN Tetap Terkendali