Kebijakan Baru, Pendatang dari Malaysia dan Negara Krisis Covid-19 Wajib Karantina 14 Hari

Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 membuat kebijakan baru. Setiap pelaku perjalanan dari Malaysia, India, dan beberapa negara yang terjadi ledakan pandemi wajib menjalani karantina selama 14 hari setibanya di Indonesia.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan, hal ini ditujukan untuk memastikan setiap orang yang masuk ke Indonesia benar-benar bersih dari Covid-19 dan mencegah munculnya varian virus baru.

"Pemerintah Indonesia berencana menetapkan perpanjang durasi karantina dari 5x24 jam menjadi 14x24 jam bagi pelaku perjalanan dari negara yang sedang mengalami krisis Covid-19," kata Wiku dalam jumpa pers virtual, Jumat, (4/6/2021).

Penambahan aturan tersebut, kata Wiku, akan dituangkan dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021.

"Pada prinsipnya, mekanisme skrining baik testing maupun karantina untuk masuk maupun keluar Indonesia harus dilakukan dengan baik demi mencegah importasi kasus," ucapnya.

Dalam aturan tersebut, Indonesia menutup sementara masuknya WNA dari semua negara ke Indonesia baik secara langsung maupun transit di negara asing, kecuali pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, pemegang KITAS dan KITAP, travel corridor arrangement (TCA), dan orang yang mendapat izin khusus secara tertulis dari kementerian/lembaga.

Pelaku perjalanan internasional juga wajib tes PCR dilakukan sebanyak 3 kali; sebelum keberangkatan, setiba di Indonesia, dan setelah menjalani masa isolasi 5x24 jam.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri juga sudah berkoordinasi dengan 6 KJRI di Malaysia untuk melakukan langkah antisipasi antara lain menimbang segala kemungkinan selama lockdown (kontinjensi plan).

Lalu mengalokasikan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) penanganan Covid-19 untuk WNI di luar negeri sebesar Rp 28 miliar untuk WNI di Malaysia.

Baca Juga: Akibat Wisata Religi, Kasus Positif Covid-19 di Kudus Naik 30 Kali Lipat

"Kita juga akan siapkan distribusi bantuan logistik mulai besok 1 Juni, dan kita lakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas WNI di Malaysia," ucapnya.

Selain itu, Kemenlu juga tengah berkoordinasi dengan Malaysia untuk percepatan pemulangan atau deportasi sekitar 7.200 WNI ke tanah air.