Suara.com - Sebanyak 1.493 desa adat di Provinsi Bali bersiap menyongsong dibukanya kembali 'keran' pariwisata mancanegara atau open border yang diperkirakan berlangsung pada Juli atau Agustus 2021.
"Kita songsong Bali Open Border terealisasi Juli atau Agustus yang dicanangkan Pemerintah. Bali kembali dibuka untuk pariwisata domestik atau mancanegara," kata Bendesa Agung Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, dalam acara Sosialisasi Bali Bangkit yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan secara virtual, Jumat (11/6/2021).
Putra Sukahet mengatakan penduduk desa adat Bali secara keseluruhan berjumlah 1.493 desa menyatakan siap mendukung program Bali Bangkit dan ikut berjuang dalam gerakan Satuan Tugas Covid-19 secara gotong royong bersama pemerintah daerah. "Kami selalu siap ikut arahan dan peraturan melalui desa adat," ujarnya.
Menurutnya, dalam dua bulan terakhir kasus Covid-19 di Bali menurun dengan rata-rata kasus harian di bawah 50 kasus dan angka kematian yang juga semakin menurun.
"Ini menggembirakan. Namun semakin menurunnya kasusnya di Bali jangan menjadikan kita jumawa mengendorkan upaya kita. Semakin menurun kasus di Bali seharusnya menjadikan kita lebih optimistis berusaha dan disiplin agar Bali segera terbebas dari Covid-19 sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa," tuturnya.
Putra Sukahet mengatakan Bali Open Border akan sangat bergantung pada kesiapan masyarakat setempat untuk memastikan angka kasus ditekan hingga titik terendah. "Vaksinasi juga digalakkan minimal mencapai 70 persen," katanya.
"Bali Bangkit adalah kalimat untuk jadikan motivasi kita semua bangkit berupaya dan berjuang kendalikan Covid-19 ini. Bali Bangkit bagai impian kita jadikan kenyataan. Masyarakat Bali sungguh terpukul dengan pandemi," tambahnya.
Pria yang menjadi pemimpin desa adat Bali itu mengatakan ekonomi masyarakat setempat sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Sejak pandemi melanda, terjadi penurunan kunjungan wisatawan pada 2020 hingga minus 83,26 persen dan pada tahun yang sama pertumbuhan ekonomi Bali minus 9,31 persen. Angka itu merupakan pencapaian terendah secara nasional.
Baca Juga: Selain PPnBM dari Pemerintah Pusat, Provinsi Bali Terapkan Diskon Tunggakan Pajak
"Ini tergantung kita. Kalau kita semua semakin taat dan disiplin pada prokes maka kita optimistis Bali Open Border bisa terwujud. Tapi kalau lalai, bisa jadi kita gagal," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
Terkini
-
Kasus Siswa Keracunan MBG di Jakarta Capai 60 Anak, Bakteri jadi Biang Kerok!
-
Polisi Masih Dalami Sosok 'Bjorka' yang Ditangkap di Minahasa, Hacker Asli atau Peniru?
-
Rano Karno Sebut Penting Sedot Tinja 3 Tahun Sekali: Kalau Tidak bisa Meledak!
-
Korban Tewas Ponpes Al Khoziny Ambruk Jadi 14 Orang, Tim DVI Terus Identifikasi Santri Belasan Tahun
-
Diragukan Bjorka Asli, Dalih Polisi Ciduk WFH Pemuda Tak Lulus SMK yang Diklaim Bobol Data Bank
-
Viral Korban Kecelakaan Diduga Ditolak Puskesmas, Dibiarkan Tergeletak di Teras
-
Ombudsman RI Saran RUU Perampasan Aset Harus Perjelas Kerugian Akibat Korupsi dan Langgar HAM
-
Detik-detik Artis Keturunan Indonesia Ardell Aryana Disandera Tentara Israel saat Live TikTok
-
Rocky Gerung Pasang Badan Bebaskan Aktivis Kasus Demo Agustus: Mereka Bukan Kriminal!
-
Pastikan Serapan Anggaran MBG Membaik, Luhut: Menkeu Tak Perlu Ambil Anggaran yang Tak Terserap