Suara.com - China pada Senin (14/6) menuduh G7 melakukan manipulasi politik setelah mengkritik Beijing atas catatan hak asasi manusianya di Xinjiang dan Hong Kong.
Dalam sebuah komunike setelah pertemuan puncak tiga hari di Inggris, menyadur Channel News Asia, para pemimpin G7 mengecam China atas pelanggaran terhadap minoritas di wilayah Xinjiang dan aktivis di Hong Kong.
Selain itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga menyerukan Beijing untuk "mulai bertindak lebih bertanggung jawab dalam hal norma-norma internasional tentang hak asasi Manusia".
Kedutaan China di Inggris langsung menanggapi pernyataan tersebut dengan penuh kemarahan pada hari Senin (14/6) dan menuduh G7 "mengganggu".
"Kelompok Tujuh mengambil keuntungan dari isu-isu terkait Xinjiang untuk terlibat dalam manipulasi politik dan mencampuri urusan dalam negeri China, yang dengan tegas kami tolak," kata juru bicara kedutaan dalam sebuah pernyataan.
China, dalam pernyataan tersebut, juga menuduh jika kelompok G7 menyebarkan "kebohongan, rumor dan tuduhan tak berdasar".
Kelompok hak asasi manusia mengatakan China telah mengumpulkan sekitar 1 juta orang Uyghur dan minoritas lainnya di Xinjiang ke dalam kamp-kamp, yang menurut Beijing adalah untuk memberantas ekstremisme Islam.
"Kami akan mempromosikan nilai-nilai kami, termasuk dengan menyerukan kepada China untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental," bunyi komunike G7 tersebut.
Pada pertemuan puncak pertama setelah hampir tertunda dua tahun, para pemimpin tujuh negara mengumumkan sejumlah janji mengenai vaksinasi Covid-19, perubahan iklim, hak, dan perdagangan.
Baca Juga: Duh! Bahasa China Jadi Syarat Wajib Masuk Perusahaan Ini, Mau Singkirkan Pekerja Lokal?
G7 juga menyerukan penyelidikan baru di China tentang asal-usul Covid-19, yang langsung memicu tanggapan dari kedutaan China bahwa penyelidikan itu perlu dilakukan dengan "cara ilmiah, objektif dan adil".
"Epidemi saat ini masih berkecamuk di seluruh dunia, dan pekerjaan penelusuran harus dilakukan oleh ilmuwan global dan tidak boleh dipolitisasi," kata kedutaan China.
G7 juga mengumumkan dana infrastruktur baru yang menurut Presiden Biden akan "jauh lebih adil" daripada Inisiatif Belt and Road milik China.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
Pilihan
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
-
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK, Ulangi Jejak Kelam Pendahulu
Terkini
-
Petisi Tolak Militer di Ranah Sipil, Ratusan Organisasi Cium Bahaya Dwifungsi TNI
-
Akses Layanan Kesehatan Program JKN Berikan Rasa Aman Bagi Emanuel Giai
-
BRI Hadirkan Promo Buy 1 Get 2 Tiket Bioskop di XXI dan Diskon Popcorn
-
Polisi Ringkus Terduga Pembunuh Mahasiswi NDR, Diduga Pelaku Penusukan Berantai
-
Diskon 20 Persen Bersantap di Dragon Hot Pot Bersama BRI
-
8.000 Dapur MBG Belum Kantongi Sertifikat Kebersihan dan Sanitasi
-
Kejati Periksa Direksi Bank NTB Syariah Terkait Pinjaman PT Carsten
-
Review Serial The Hawk: Ketika Ambisi dan Ego Berbenturan di Lapangan Golf
-
Perkuat Komunikasi Publik di Era AI, Pemprov Jatim Gelar Bimtek Pengelolaan Medsos dan Situs Pemda
-
Pengambilan Ijazah SMA-SMK Dipersulit Sekolah? Lapor ke Ombudsman Riau