Suara.com - China pada Senin (14/6) menuduh G7 melakukan manipulasi politik setelah mengkritik Beijing atas catatan hak asasi manusianya di Xinjiang dan Hong Kong.
Dalam sebuah komunike setelah pertemuan puncak tiga hari di Inggris, menyadur Channel News Asia, para pemimpin G7 mengecam China atas pelanggaran terhadap minoritas di wilayah Xinjiang dan aktivis di Hong Kong.
Selain itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga menyerukan Beijing untuk "mulai bertindak lebih bertanggung jawab dalam hal norma-norma internasional tentang hak asasi Manusia".
Kedutaan China di Inggris langsung menanggapi pernyataan tersebut dengan penuh kemarahan pada hari Senin (14/6) dan menuduh G7 "mengganggu".
"Kelompok Tujuh mengambil keuntungan dari isu-isu terkait Xinjiang untuk terlibat dalam manipulasi politik dan mencampuri urusan dalam negeri China, yang dengan tegas kami tolak," kata juru bicara kedutaan dalam sebuah pernyataan.
China, dalam pernyataan tersebut, juga menuduh jika kelompok G7 menyebarkan "kebohongan, rumor dan tuduhan tak berdasar".
Kelompok hak asasi manusia mengatakan China telah mengumpulkan sekitar 1 juta orang Uyghur dan minoritas lainnya di Xinjiang ke dalam kamp-kamp, yang menurut Beijing adalah untuk memberantas ekstremisme Islam.
"Kami akan mempromosikan nilai-nilai kami, termasuk dengan menyerukan kepada China untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental," bunyi komunike G7 tersebut.
Pada pertemuan puncak pertama setelah hampir tertunda dua tahun, para pemimpin tujuh negara mengumumkan sejumlah janji mengenai vaksinasi Covid-19, perubahan iklim, hak, dan perdagangan.
Baca Juga: Duh! Bahasa China Jadi Syarat Wajib Masuk Perusahaan Ini, Mau Singkirkan Pekerja Lokal?
G7 juga menyerukan penyelidikan baru di China tentang asal-usul Covid-19, yang langsung memicu tanggapan dari kedutaan China bahwa penyelidikan itu perlu dilakukan dengan "cara ilmiah, objektif dan adil".
"Epidemi saat ini masih berkecamuk di seluruh dunia, dan pekerjaan penelusuran harus dilakukan oleh ilmuwan global dan tidak boleh dipolitisasi," kata kedutaan China.
G7 juga mengumumkan dana infrastruktur baru yang menurut Presiden Biden akan "jauh lebih adil" daripada Inisiatif Belt and Road milik China.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
Terkini
-
Sistem Mitigasi Dinilai Pincang, DPRD DKI Minta MRT Jakarta Perkuat Pasokan Listrik
-
Wamenkes Dante: Kelompok Anti Vaksin Tetap Ada, Lawannya Bukan Larangan tapi Informasi Akurat
-
Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Mendagri Dorong Optimalisasi APBD dan Kendalikan Inflasi
-
Dari Anak Tanpa Vaksin ke Lonjakan Pasien Cuci Darah: Rantai Krisis Kesehatan yang Terabaikan?
-
FBI dan Polri Bongkar Jaringan Phishing Global W3LL, Incar Transaksi Rp350 Miliar
-
91 Persen Koruptor Laki-laki, Benarkah Perempuan Lebih Antikorupsi?
-
Detik-detik Pasukan Iran Sita Dua Kapal Kargo di Selat Hormuz, Gedung Putih Sebut Perompak
-
Gundah Gulana Ibu Hamil di Perang Lebanon: Apakah Bayi Saya Aman
-
Iran Menang Banyak! Tol Selat Hormuz Resmi Hasilkan Cuan di Tengah Kepungan AS-Israel
-
Misteri Kematian WNA di Imigrasi Depok, Ditemukan Tewas di Toilet: Ini 7 Faktanya