Suara.com - China pada Senin (14/6) menuduh G7 melakukan manipulasi politik setelah mengkritik Beijing atas catatan hak asasi manusianya di Xinjiang dan Hong Kong.
Dalam sebuah komunike setelah pertemuan puncak tiga hari di Inggris, menyadur Channel News Asia, para pemimpin G7 mengecam China atas pelanggaran terhadap minoritas di wilayah Xinjiang dan aktivis di Hong Kong.
Selain itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga menyerukan Beijing untuk "mulai bertindak lebih bertanggung jawab dalam hal norma-norma internasional tentang hak asasi Manusia".
Kedutaan China di Inggris langsung menanggapi pernyataan tersebut dengan penuh kemarahan pada hari Senin (14/6) dan menuduh G7 "mengganggu".
"Kelompok Tujuh mengambil keuntungan dari isu-isu terkait Xinjiang untuk terlibat dalam manipulasi politik dan mencampuri urusan dalam negeri China, yang dengan tegas kami tolak," kata juru bicara kedutaan dalam sebuah pernyataan.
China, dalam pernyataan tersebut, juga menuduh jika kelompok G7 menyebarkan "kebohongan, rumor dan tuduhan tak berdasar".
Kelompok hak asasi manusia mengatakan China telah mengumpulkan sekitar 1 juta orang Uyghur dan minoritas lainnya di Xinjiang ke dalam kamp-kamp, yang menurut Beijing adalah untuk memberantas ekstremisme Islam.
"Kami akan mempromosikan nilai-nilai kami, termasuk dengan menyerukan kepada China untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental," bunyi komunike G7 tersebut.
Pada pertemuan puncak pertama setelah hampir tertunda dua tahun, para pemimpin tujuh negara mengumumkan sejumlah janji mengenai vaksinasi Covid-19, perubahan iklim, hak, dan perdagangan.
Baca Juga: Duh! Bahasa China Jadi Syarat Wajib Masuk Perusahaan Ini, Mau Singkirkan Pekerja Lokal?
G7 juga menyerukan penyelidikan baru di China tentang asal-usul Covid-19, yang langsung memicu tanggapan dari kedutaan China bahwa penyelidikan itu perlu dilakukan dengan "cara ilmiah, objektif dan adil".
"Epidemi saat ini masih berkecamuk di seluruh dunia, dan pekerjaan penelusuran harus dilakukan oleh ilmuwan global dan tidak boleh dipolitisasi," kata kedutaan China.
G7 juga mengumumkan dana infrastruktur baru yang menurut Presiden Biden akan "jauh lebih adil" daripada Inisiatif Belt and Road milik China.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
Terkini
-
Sidang Blueray Cargo, Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp21 Miliar ke Djaka Budi Utama
-
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian
-
'Tak Ada Penangkapan!' Kapolres Jaksel Bantah Tudingan Represif di Aksi Mahasiswa GMNI Pancoran
-
Gangguan Akses CCTV Publik Saat Aksi Unjuk Rasa di Sudirman Bukan dari Sistem Pemprov DKI
-
Massa di Sudirman Bubar: Mahasiswa Mundur Pertama, Disusul Kelompok 'Baju Hitam'
-
Mahasiswa Sudah Pergi, Siapa Massa Berbaju Hitam yang Masih Bertahan di Sudirman?
-
Mendagri Tito Dorong DKPP Tingkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu
-
KPK Selidiki Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Bea Cukai, Pendiri IAW Diperiksa
-
Mengapa Pertamax Naik? Teddy Indra Wijaya Ungkap 3 Alasannya
-
Triana ke Mahasiswa: Jangan Lupakan Reformasi Agraria, Tanpa Itu Indonesia Tak Akan Berubah