Suara.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana merespon pernyataan Politisi PDIP, Kapitra Ampera yang mengklaim mengetahui hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia menegaskan, tidak mengenal Kapitra dan tidak pernah bertemu dengan politisi partai berlambang banteng itu.
"Ya saya tidak tahu, bisa tanya ke Pak Kapitra sendiri. Saya juga tidak pernah ketemu Pak Kapitra, tidak kenal juga, jadi saya tidak tahu," kata Bima saat Konperensi Pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/6/2021).
Bima mengatakan, kerahasiaan hasil TWK kewenangannya berada di Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (AD) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Nah, Dinas Psikologi AD mengatakan berdasarkan ketetapan Panglima TNI itu rahasia. Saya tanya ke BNPT, ini kalau profiling bisa nggak diminta? Profiling ini didapatkan dari suatu aktivitas intelijen, sehingga menjadi rahasia negara,” jelas Bima.
Karena hasil TWK dianggap sebagai rahasia negara, dia berdalih bukan wewenangnya yang menetapkan.
“Jadi saya sampaikan, ini menurut Dinas Psikologi AD dan BNPT rahasia. Bukan saya yang menetapkan rahasiaannya, tapi pemilik informasi itu,” ucapnya.
Namun kata Bima, hasil itu dapat dibuka jika ada ketetapan dari pengadilan.
“Apakah ini bisa dibuka? Ya bisalah. Informasi di Indonesia ini semuanya bisa dibuka kalau ada ketetapan pengadilan. Supaya orang-orang yang memberikan informasi ini tidak disalahkan karena melanggar aturan,” jelasnya.
Baca Juga: Hasil TWK 75 Pegawai, BKN dan KPK Lempar Tanggung Jawab
Sebelumnya, saat menjadi narasumber di program diskusi Mata Najwa yang dipandu Jurnalis Najwa Shihab, Kapitra mengaku memiliki data hasil TWK. Ketika itu topik pembicaraan terkait isu Taliban di KPK.
"Dan saya pernah membaca dari jawaban orang-orang itu. Yang dites itu, itu ada yang mengatakan bahwa betul ada Taliban," kata Kapitra yang dikutip dari You Tube Chanel Najwa Shihab.
Mendengar pernyataan itu, Najwa Shihab yang menjadi pemandu diskusi, mempertanyakan bagaimana Kapitra mendapatkan informasi tersebut.
"Anda baca dimana? Bahkan, pimpinan KPK saja tidak tahu," tanya Najwa.
"Saya punya bukti akurat tentang itu (hasil TWK). Dan mereka mengatakan, saya tidak pernah takut dengan siapapun, kecuali Allah, termasuk dengan pimpinan," jawab Kapitra.
Seperti diketahui, TWK merupakan salah satu syarat peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tes ini pula yang kekinian menjadi polemik, karena menyebabkan 75 pegawai KPK dinonaktifkan karena tidak lolos.
Berita Terkait
-
Hasil TWK 75 Pegawai, BKN dan KPK Lempar Tanggung Jawab
-
Tak Punya Instrumen Khusus TWK Bagi Pegawai KPK, Jadi Alasan BKN Pakai Instrumen TNI AD
-
4 Jam Diperiksa soal Skandal TWK, Kepala BKN: Kami Jawab Sejujur-jujurnya, Tak Ditutupi
-
Kepala BKN Masuk Komnas HAM dari Pintu Belakang, MAKI: Artinya Ada yang Ditutupi
-
Masuk Lewat Pintu Belakang, Komnas HAM Bakal Cecar Siapa Penggagas TWK ke Kepala BKN
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Prabowo 'Pamer' Proyek 100 GW Surya RI di ASEAN, Ingatkan Ancaman Krisis Energi
-
Cegah Kelelahan dan Dominasi Elit, Titi Anggraini Desak Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah
-
Kepala Daerah dan PPPK Tak Perlu Khawatir, Pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD Akan Diatur Melalui UU APBN
-
Prabowo di KTT ASEAN: Dunia Sedang Genting, BIMP-EAGA Harus Lebih Adaptif dan Berdampak
-
Dari Jombang hingga Pati: Mengapa Ponpes Terus Menjadi Titik Merah Predator Seks?
-
Sesumbar Donald Trump Usai 3 Kapal Perang AS Dibombardir Iran di Selat Hormuz
-
Skenario Jahat Zionis Israel Terkuak! Ciptakan Krisis Malnutrisi di Gaza
-
Viral Tampilan Sederhana Sultan Brunei Saat Wisuda Anak, Netizen: Tapi Jamnya Rp2,3 Miliar
-
Era Baru Dimulai, Robot Rp234 Juta Disumpah Jadi Biksu Buddha
-
Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO