Suara.com - Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro sangat realistis mengatasi lonjakan pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya.
Menurut Pandu, pada intinya dalam mengatasi lonjakan Covid-19 adalah pembatasan mobilitas, tidak perlu terjebak istilah lockdown, PSBB, atau PPKM Mikro.
"Beliau sekarang sudah sadar, apapun namanya tidak penting, mau lockdown mau apa silahkan, gak ada yang berani karena tidak punya uang, jadi sebenarnya ini langkah yang sangat realistis, bahwa yang kita punya adalah pembatasan," kata Pandu dalam diskusi Crosscheck, Minggu (27/6/2021).
Pandu juga menyebut kondisi geografis Indonesia tidak cocok melakukan lockdown.
"Kalau negara kita kecil gak papa (lockdown), kita kan negaranya besar, (lonjakan) pandemi ini juga tidak merata di seluruh Indonesia, haya di Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, Surabaya, Madura," jelasnya.
Dia berharap pengetatan PPKM mikro dilaksanakan secara disiplin oleh seluruh masyarakat untuk mengatasi lonjakan pandemi Covid-19.
Diketahui, pandemi COVID-19 telah menginfeksi 2.093.962 orang Indonesia, kini masih terdapat 194.776 kasus aktif, 1.842.457 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 56.729 jiwa meninggal dunia.
Berita Terkait
-
Viral Spanduk Peringatkan Corona Bekasi: Anda Positif COVID-19, HP Dipegang Istri 14 Hari
-
Fakta di Balik Bapak-bapak Peluk Nakes Wanita saat Divaksin, Ternyata...
-
Terpopuler Berita Kesehatan: Corona Varian DeIta, Ivermectin Diklaim Obat Terapi Covid-19
-
Kasus Covid-19 di Sleman Terus Meroket, Sekda Sleman Keluarkan Instruksi Ini
-
Daftar 13 Lokasi Vaksinasi COVID-19 Gratis di Mal Jakarta
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Sidang Vonis Laras Faizati Digelar Hari Ini, Harapan Bebas Menguat Jelang Ulang Tahun Ke-27
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL