Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, turut menyoroti pernyataan Politisi PDIP Ruhut Sitompul yang menyebut wacana presiden menjabat 3 periode bisa dilakukan selama rakyat mendukung.
Kamhar menilai, apa yang disampaikan Ruhut tersebut hanya lah dalil para penghamba kekuasaan.
"Para penghamba kekuasaan dengan berbagai dalil akan terus merepresentasikan wacana atas nama rakyat, sesuai kehendak rakyat, rakyat yang meminta dan menghendaki, dan sebagainya sebagai justifikasi pelanggengan kekuasaan," kata Kamhar saat dihubungi Suara.com, Selasa (29/6/2021).
Menurut Kamhar, apa yang disampaikan Ruhut tersebut sangat lemah dan tak sesuai kenyataan. Ia pun kemudian memaparkan hasil survei terkait masyarakat dominan menolak masa jabatan presiden diperpanjang.
"Ini tercermin pada hasil survei Parameter Politik Indonesia yang rilis pada minggu pertama Juni 2021 bahwa 52,7 persen rakyat tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Yang setuju hanya 27,8 persen. Sementara pada minggu ketiga Juni 2021 hasil survei SMRC menunjukkan 74 persen rakyat tidak setuju , dan hanya 13 persen yang setuju. Artinya membaca trendnya pun, terus mengalami penolakan," tuturnya.
Kamhar mengatakan, demokrasi yang sehat adalah yang berpijak pada konstitusi. Untuk itu semua diminta patuh terhadap aturan konstitusi, khususnya aturan batasan masa jabatan presiden.
"Tak bisa semaunya, karena sedang berkuasa untuk semena-mena mengutak-atik aturan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Upaya pelanggengan kekuasaan yang seolah-olah dan senantiasa mengatasnamakan rakyat, biasanya menjadi ciri dan karakter negara kekuasaan (machstaat). Ini kontra demokrasi," tandasnya.
Ocehan Ruhut
Sebelumnya, Politisi PDIP Ruhut Sitompul menanggapi ramainya kontroversi seputar wacana presiden 3 periode. Ia mengaku tidak masalah jika Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode.
Baca Juga: Wacana Presiden 3 Periode, Ruhut Sebut Jokowi Kiriman Tuhan untuk Indonesia
Menurutnya, wacana presiden menjabat 3 periode bisa dilakukan selama rakyat mendukung. Ruhut sendiri meyakini jika suara rakyat merupakan suara dari Tuhan yang harus didengar.
"Kalau aku selalu berpegang, suara rakyat itu suara Tuhan," kata Ruhut seperti dilansir dari Hops.id -- jaringan media Suara.com, Minggu (27/6/2021).
Karena itu jika rakyat menginginkan Presiden Jokowi menjabat 3 periode, maka pemerintah tentunya tidak bisa berbuat banyak.
"Kalau rakyat maunya dia tiga periode, mau apa kita? Kita ini rakyat kok, yang senang sama Jokowi kan rakyat," tegas Ruhut.
Lebih lanjut Ruhut memberikan penjelasan bagaimana dinamika politik di Tanah Air selalu dipengaruhi oleh suara rakyat. Ia mencontohkan kilas balik pemerintahan di masa lalu.
Seperti Presiden RI ke-2 Soeharto yang sudah memerintah selama 32 tahun. Kekuasaannya bisa diruntuhkan berkat kekuatan suara rakyat.
Berita Terkait
-
Demokrat Minta Pemerintah Karantina Pulau Jawa, Jibriel: Khawatir Negara Bakal Kolaps
-
Makin Panas! Kubu KLB Moeldoko ke Kubu AHY: Ikuti Saja Proses Hukum, Jangan Tebar Fitnah!
-
Wacana Presiden 3 Periode, Ruhut Sebut Jokowi Kiriman Tuhan untuk Indonesia
-
Minta Pulau Jawa Lockdown Total, DPP Demokrat: Biaya Lockdown Lebih Murah Dari PPKM Mikro
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti