Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, turut menyoroti pernyataan Politisi PDIP Ruhut Sitompul yang menyebut wacana presiden menjabat 3 periode bisa dilakukan selama rakyat mendukung.
Kamhar menilai, apa yang disampaikan Ruhut tersebut hanya lah dalil para penghamba kekuasaan.
"Para penghamba kekuasaan dengan berbagai dalil akan terus merepresentasikan wacana atas nama rakyat, sesuai kehendak rakyat, rakyat yang meminta dan menghendaki, dan sebagainya sebagai justifikasi pelanggengan kekuasaan," kata Kamhar saat dihubungi Suara.com, Selasa (29/6/2021).
Menurut Kamhar, apa yang disampaikan Ruhut tersebut sangat lemah dan tak sesuai kenyataan. Ia pun kemudian memaparkan hasil survei terkait masyarakat dominan menolak masa jabatan presiden diperpanjang.
"Ini tercermin pada hasil survei Parameter Politik Indonesia yang rilis pada minggu pertama Juni 2021 bahwa 52,7 persen rakyat tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Yang setuju hanya 27,8 persen. Sementara pada minggu ketiga Juni 2021 hasil survei SMRC menunjukkan 74 persen rakyat tidak setuju , dan hanya 13 persen yang setuju. Artinya membaca trendnya pun, terus mengalami penolakan," tuturnya.
Kamhar mengatakan, demokrasi yang sehat adalah yang berpijak pada konstitusi. Untuk itu semua diminta patuh terhadap aturan konstitusi, khususnya aturan batasan masa jabatan presiden.
"Tak bisa semaunya, karena sedang berkuasa untuk semena-mena mengutak-atik aturan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Upaya pelanggengan kekuasaan yang seolah-olah dan senantiasa mengatasnamakan rakyat, biasanya menjadi ciri dan karakter negara kekuasaan (machstaat). Ini kontra demokrasi," tandasnya.
Ocehan Ruhut
Sebelumnya, Politisi PDIP Ruhut Sitompul menanggapi ramainya kontroversi seputar wacana presiden 3 periode. Ia mengaku tidak masalah jika Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode.
Baca Juga: Wacana Presiden 3 Periode, Ruhut Sebut Jokowi Kiriman Tuhan untuk Indonesia
Menurutnya, wacana presiden menjabat 3 periode bisa dilakukan selama rakyat mendukung. Ruhut sendiri meyakini jika suara rakyat merupakan suara dari Tuhan yang harus didengar.
"Kalau aku selalu berpegang, suara rakyat itu suara Tuhan," kata Ruhut seperti dilansir dari Hops.id -- jaringan media Suara.com, Minggu (27/6/2021).
Karena itu jika rakyat menginginkan Presiden Jokowi menjabat 3 periode, maka pemerintah tentunya tidak bisa berbuat banyak.
"Kalau rakyat maunya dia tiga periode, mau apa kita? Kita ini rakyat kok, yang senang sama Jokowi kan rakyat," tegas Ruhut.
Lebih lanjut Ruhut memberikan penjelasan bagaimana dinamika politik di Tanah Air selalu dipengaruhi oleh suara rakyat. Ia mencontohkan kilas balik pemerintahan di masa lalu.
Seperti Presiden RI ke-2 Soeharto yang sudah memerintah selama 32 tahun. Kekuasaannya bisa diruntuhkan berkat kekuatan suara rakyat.
"Kalau sudah rakyat menyatakan kau harus jatuh, itulah kejadian. Makanya, peristiwa 98 itu yang hebat rakyat, bukan Amien Rais yang hebat, bukan juga para pendemo itu, tapi rakyat," tegas Ruhut.
Ruhut sendiri membeberkan pandangan pribadinya dan internal PDIP yang sebenarnya tidak setuju dengan penambahan masa jabatan presiden. Hal itu karena bertentangan dengan hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Kendati demikian, sekali lagi ia mengatakan pihaknya dan pemerintah pasti tidak bisa berbuat apa-apa jika rakyat yang mengkehendaki presiden menjabat 3 periode.
"Ingat, aku kader PDI Perjuangan. Partai aku juga enggak setuju kok. Jelas kok kami enggak setuju, karena bicara konstitusi dua periode. Namun, kalau kejadian, susah," beber Ruhut.
Berita Terkait
-
Demokrat Minta Pemerintah Karantina Pulau Jawa, Jibriel: Khawatir Negara Bakal Kolaps
-
Makin Panas! Kubu KLB Moeldoko ke Kubu AHY: Ikuti Saja Proses Hukum, Jangan Tebar Fitnah!
-
Wacana Presiden 3 Periode, Ruhut Sebut Jokowi Kiriman Tuhan untuk Indonesia
-
Minta Pulau Jawa Lockdown Total, DPP Demokrat: Biaya Lockdown Lebih Murah Dari PPKM Mikro
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD
-
Jerit Konsumen saat Bensin Shell dan BP Langka, Pertamina Jadi Pilihan?
-
Warga Jakarta Siap-siap, PAM Jaya Bakal Gali 100 Titik untuk Jaringan Pipa di 2026