Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan untuk meraih kualifikasi kategori informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, dalam Acara Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 Lingkup Kemendagri, Kamis (1/7/2021).
Sebagai salah satu badan publik, Kemendagri telah mengikuti kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik. Pada tahun 2018, Kemendagri mendapatkan kualifikasi “menuju informatif”. Dengan komitmen dan upaya-upaya perbaikan, pada tahun 2019 Kemendagri berhasil mendapatkan kualifikasi “Informatif”.
Sementara itu, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat tahun 2020, sebanyak 17,24 persen badan publik dari 347 badan publik mendapatkan kualifikasi Informatif, salah satunya Kemendagri dengan nilai 91,96 dan menduduki peringkat ke 13 pada kategori Kementerian.
“Kemendagri, melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 itu telah memasang target untuk mendapatkan nilai hasil Monev keterbukaan Informasi Publik ini di atas 90 poin, atau masuk dalam kualifikasi informatif,” kata Benni.
Ia juga menyampaikan, Pusat Penerangan sebagai PPID Utama Kemendagri akan menjadi perwakilan Kemendagri untuk mengisi kuesioner pada aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id selama 23 Juni - 23 Juli 2021. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari Biro/Pusat dan Komponen Kemendagri untuk dapat menyampaikan informasi berupa inovasi dan kolaborasi yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik; Usulan Daftar Informasi yang dikecualikan; Daftar Informasi Publik yang dimutakhirkan; dan Informasi lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagaimana disampaikan pada lampiran undangan rapat kegiatan tersebut.
“Sangat dibutuhkan kebersamaan, sangat dibutuhkan sinergi dan komitmen untuk mengikuti kegiatan monev keterbukaan informasi publik 2021 ini secara maksimal,” tandasnya.
Pada 15 Juni 2021, Komisi Informasi Pusat (KIP) telah melaksanakan sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi pada badan publik secara virtual. Kegiatan dimaksud secara resmi membuka rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tahun 2021, yang terdiri dari tahapan Sosialisasi; Pengisian kuesioner oleh PPID Utama melalui aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id sejak tanggal 23 Juni hingga 23 Juli 2021; Verifikasi oleh Tim Komisi Informasi Pusat tanggal 28 Juli s.d 24 Agustus 2021 dan Koreksi atas verifikasi (Quality Control) oleh Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat tanggal 25 Agustus hingga 9 September 2021; Presentasi oleh Pimpinan Badan Publik, atau Atasan PPID tanggal 29 hingga 6 Oktober 2021; dan Penganugerahan oleh Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia pada 26 Oktober 2021.
Tahun 2021, Kemendagri menargetkan untuk mempertahankan kualifikasi Informatif dan masuk dalam urutan 10 besar pada kategori Kementerian. Benni berharap, hasil sosialisasi Monev tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Tidak hanya dalam rangka mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik, namun juga untuk menjadi upaya perbaikan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemendagri.
Baca Juga: Kemendagri Kolaborasi dengan KemenPAN-RB untuk Percepat Penyederhanaan Birokrasi
Berita Terkait
-
Pengembangan Kawasan Bandung Raya Harus Miliki Perencanaan Matang
-
Dirjen Otda Kemendagri Resmikan e-Perda di Kalsel
-
Kemendagri Raih Opini WTP 7 Tahun Berturut-turut
-
Dirjen Pol dan PUM Buka Acara Indonesia Maju Virtual Expo dan Forum 2021
-
Kemendagri Kolaborasi dengan KemenPAN-RB untuk Percepat Penyederhanaan Birokrasi
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Survei Cyrus Network: 70 Persen Masyarakat Puas Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih
-
Survei Cyrus: 65,4 Persen Publik Dukung MBG
-
Lolos dari Bandara Soetta, Sabu 4,8 Kg Kiriman dari Iran Disergap di Pamulang!
-
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029