Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai memberikan gebrakan mulai memunculkan tokoh internalnya ke publik. Meski diketahui memang kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih terbilang lama.
Menanggapi hal itu Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengatakan, dimunculkan tokoh internal partai untuk kontestasi Pilpres dianggap sebuah hal yang positif saja.
Namun Arsul bicara soal peluang perlunya diusung juga tokoh-tokoh eksternal di luar partai. Menurutnya, tak melulu pimpinan parpol didorong maju untuk berkontestasi.
"Persoalan yang ada jika ruang potensi kepemimpinan nasional itu hanya diisi oleh pimpinan-pimpinan parpol saja, maka mereka yang punya potensi namun bukan kader dan tokoh parpol akan tertutup peluangnya untuk tampil sebagai pimpinan nasional," kata Arsul saat dihubungi Suara.com, Jumat (2/7/2021).
Apalagi, kata Arsul, adanya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold. Hal itu memaksa setiap parpol untuk berkoalisi dan tak bisa mencalonkan secara independen.
"Nah untuk menjembatani PPP bersikap untuk melihat tokoh atau sosok tidak saja dari internal parpol tetapi juga melihat sosok eksternal," tuturnya.
Lebih lanjut, Arsul pun menyebutkan sejumlah nama tokoh eksternal partai yang perlu diperhitungkan untuk Pilpres ke depan. Di antaranya seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil hingg Khofifah Indar Parawansa.
Menurutnya, nanti untuk penjajakan koalisi PPP bakal akan membawa nama-nama tokoh di luar parpol untuk diusulkan diusung.
"PPP akan juga membawa nama-nama tokoh non-parpol dalam pembicaraan dengan parpol-parpol lainnya pada saatnya nanti terkait dengan Pilpres 2024," tandasnya.
Baca Juga: Indonesia Darurat Covid-19, Harusnya Jokowi yang Pimpin Langsung, Bukan Luhut
PKS Sodorkan Salim
Sebelumnya, Majelis Syura PKS meminta ketuanya yakni Salim Segaf al-Jufri untuk gencar tampil dihadapan publik.
Hal itu diputuskan dalam Musyawarah Majelis Syura IV pada Rabu (30/6/2021). Musyawarah dihadiri 80 anggota Majelis Syura (forum tertinggi partai) dan dilakukan secara hibrid, daring dan luring dengan protokol kesehatan.
"Masyarakat perlu tahu bahwa PKS sebagai partai oposisi hadir di tengah penderitaan rakyat. Saatnya tokoh kunci PKS dikenal publik secara luas," kata Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri kepada wartawan, Kamis (1/7/2021).
Selain itu, dalam musyawarah tersebut juga menyoroti krisis kesehatan dan krisis keteladanan yang terjadi saat ini. Pemerintah masih kewalahan menghadapi serangan covid-19 dan variannya.
"Belum ada langkah sistematis dan terukur. Dalam masalah hukum rakyat masih merasakan diskriminasi dan ketidakadilan penegak hukum," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
Geger Lagi! Mbak You Tunjukkan Sosok Presiden 2024 Pengganti Jokowi: Ada di Pemerintahan
-
Indonesia Darurat Covid-19, Harusnya Jokowi yang Pimpin Langsung, Bukan Luhut
-
Soal 'Luhut Lagi Luhut Lagi' Tangani Covid, PKS: Sia-sia, Cuma Mengulang Kegagalan
-
Aksi Peretasan Bungkam BEM UI yang Kritik Jokowi, Mardani: Bahaya Kalau Terus Dibiarkan
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Muncul SE Kudeta Gus Yahya dari Kursi Ketum PBNU, Wasekjen: Itu Cacat Hukum!
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?
-
Wujudkan Kampung Haji Indonesia, Danantara Akuisisi Hotel Dekat Ka'bah, Ikut Lelang Beli Lahan
-
Banyak Terjebak Praktik Ilegal, KemenPPPA: Korban Kekerasan Seksual Sulit Akses Aborsi Aman
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat
-
Cerita Polisi Bongkar Kedok Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jaktim, Janin Dibuang di Wastafel
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar