Suara.com - Polda Metro Jaya akan memperketat jalan penghubung alias jalur tikus selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Tujuannya, untuk mengantisipasi adanya pengendara nakal yang tetap nekat melakukan mobilitas menuju Jakarta.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran mengatakan, sekarang ada sejumlah petugas yang telah dikerahkan untuk melakukan penjagaan. Petugas itu terdiri dari Danramil, Kapolsek, Babinsa, hingga Babinkamtibmas.
Di satu sisi, Fadil mengakui jika jalur tikus merupakam jalan kecil dan jumlahnya banyak. Jadi, tidak mungkin hanya mengandalkan aparat TNI dan Polri.
"Sekarang sudah ada, Danramil, Kapolsek, Babinsa, Bhabinkamtibmas sudah. Cuma kan jalan tikus ini kan, namanya juga jalan tikus, kecil-kecil toh, banyak ini lobang tikus ini. Nah kalau hanya mengandalkan aparatur TNI-Polri, saya kira tidak," kata Fadil di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/7/2021).
Menurut Fadil, virus Covid-19 adalah musuh bersama yang harus diperangi. Dengan demikian, dia meminta masyarakat, khususnya perangkat RT dan RW untuk bisa menjaga jalur tikus agar pengendara tidak bisa lolos.
"Karena Covid ini musuh bersama. Contoh gang depan ini, kalau semua gang dijaga polisi tidak mungkin," sambungnya.
"Jalan-jalan utama kami jaga, tapi jalan tikus, jalan-jalan penghubung, jalan-jalan pendekat, saya dengan sangat memohon kepada RT, RW tolong jaga kampungnya, jangan kasih lolos," beber Fadil.
Fadil melanjutkan, jika masyarakat tetap meloloskan pengendara yang melintasi jalur tikus, sama saja memberi ruang bagi virus Covid-19. Untuk itu, Fadil meminta agar hal tersebut benar-benar diperhatikan oleh masyarakat.
"Warga masyarakat jangan kasih kampungnya dilewatin oleh orang-orang yang tetap nekat melakukan mobilitas tanpa ada keperluan, itu sama saja kita memberi ruang orang menjadi korban sampai dia masuk rumah sakit atau bisa fatal sampai meninggal dunia," tutup dia.
Baca Juga: PPKM Darurat, Polda Metro akan Buat Jalur Khusus Nakes dan Pekerja Esensial Masuk Jakarta
Berita Terkait
-
PPKM Darurat, Polda Metro Tegaskan Ojol dan Logistik Boleh Melintas Area Penyekatan
-
Puluhan ABG Main Skateboard di Menteng saat PPKM Darurat, Polisi: Kami Angkut Semua!
-
Di Penyekatan PPKM Darurat Lenteng Agung, Kapolda Metro: Antrean Tak Sepanjang Kemarin
-
PPKM Darurat, Kapolda Minta RT-RW di Jakarta Jaga Ketat Jalan Tikus: Jangan sampai Lolos!
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Soal Masa Depan Wisata RI, Triawan Munaf: Tak Ada Lagi Sistem Pemesanan yang Terfragmentasi
-
Siap-Siap Ganti Gas Melon ke CNG, Apakah Bisa Pakai Kompor LPG Biasa?
-
Kejati DKI Bongkar Kredit Fiktif Rp 600 Miliar di Bank BUMN, 3 Petinggi PT LAT Ditahan
-
Kritik Qodari, Guru Besar UII Ingatkan Bahaya Homeless Media Jadi Alat Propaganda Pemerintah
-
Bulog Raih Penghargaan BUMN Entrepreneurial Marketing Awards (BEMA) di Jakarta Marketing Week 2026
-
DPR Soroti Langkah Pemerintah Gandeng Homeless Media: Jangan Sampai Timbulkan Konflik Kepentingan
-
Penembak Acara Gedung Putih Ternyata Marah soal Iran, Donald Trump Jadi Target Utama
-
Nama Djaka Budi Utama Masuk Surat Dakwaan Kasus Bea Cukai, KPK Akan Telusuri Keterlibatannya?
-
Di Balik Ledakan Belanja Online, Mengapa Transisi Kemasan Ramah Lingkungan Masih Berliku?
-
Gus Ipul Wanti-wanti Pengelola Sekolah Rakyat: Jangan Sampai Aset Negara Jadi Masalah