Suara.com - PT Equity Life Indonesia memberikan klarifikasi usai disidak oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan lantaran menyuruh ibu hamil bekerja saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
Melalui akun Instagram resmi Equity Life, pihaknya menegaskan alasan kantornya tetap buka selama PPKM darurat lantaran termasuk dalam sektor esensial, yakni di sektor asuransi jiwa.
"PT Equity Life Indonesia beserta kantor-kantor pemasarannya merupakan perusahaan asuransi jiwa yang termasuk dalam sektor usaha esensial," tulisnya dalam akun Instagram seperti dikutip Suara.com, Rabu (7/7/2021).
Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali serta Keputusan Gubernur DKI Nomor 875 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19, perusahaan sektor esensial dan krtikikal diizinkan memerintahkan karyawan masuk kantor selama PPKM darurat.
Oleh karenanya, perusahaan tersebut tetap membuka kantor pemasaran dan layanan di seluruh Indonesia secara terbatas di masa PPKM darurat.
"Kami memastikan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, termasuk pemberlakuan maksimum karyawan Work From Office (WFO) sebesar 50 persen," tulisnya.
Pihak perusahaan memastikan, pelayanan nasabah asuransi jiwa merupakan prioritasnya.
Terlebih di masa pandemi, nasabah juga dapt tetap menghubungi perusahaan untuk mendapatkan informasi terkait produk, layanan manfaat maupun klaim asuransi jiwa dan kesehatan.
Anies Marahi HRD
Baca Juga: Wali Kota Tangsel Surati Anies, Minta Bantuan Dana untuk Aktivasi RS Pondok Aren
Anies sempat melakukan inspeksi dadakan ke dua kantor yang bertempat di Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat, yakni Ray White Indonesia dan Equity Life Indonesia.
Di hadapan HRD Equity Life, Anies marah lantaran perusahaan tersebut memaksa karyawan masuk. Terlebih, ia melihat ada salah satu karyawan hamil tetap bekerja ke kantor di masa PPKM darurat.
"Kenapa dilanggar? Mereka (karyawan) ikut peraturan perusahaan yang suruh masuk," ujar Anies.
Mantan Menteri Pendidikan itu menyebut semua pihak tidak ada yang diuntungkan dalam PPKM darurat. Ia meminta pihak perusahaan tidak egois
"Setiap hari kita nguburin orang, pak. Bapak ambil tanggungjawab. Semua buntung, enggak ada yang untung. Jangan seperti ini," ucap Anies.
Anies juga menyinggung soal perusahaan yang nekat memaksa seorang karyawan wanita hamil untuk bekerja di kantor. Padahal, ibu hamil berisiko tinggi terpapar Covid-19.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi
-
Aplikasi ShopeePay Perkenalkan Kampanye Terbaru Pasti Gratis Kirim Uang ke Bank dan E-Wallet
-
Kabar Terkini Insiden Stasiun Bekasi Timur: 17 Penumpang Dirawat, KAI Siaga Layanan Trauma Healing
-
Mahfud Tegaskan Gaya Militer Tak Cocok dalam Budaya Polri, Ini Penjelasan Lengkapnya
-
Laga Persija vs Persib Digelar di Samarinda, PT LIB: Bobotoh Tetap Dilarang Hadir!
-
Mahfud Sebut Diskusi Reformasi Polri dengan Prabowo Berlangsung Hangat dan Mengasyikkan
-
Reformasi Polri: Kompolnas Bakal Diperkuat Jadi Lembaga Independen dengan Kewenangan Eksekutorial
-
Mahfud MD: KPRP Rekomendasikan Rangkap Jabatan Polri Dibatasi Lewat UU ASN