Suara.com - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menyatakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak bakal memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Namun, menurutnya, PPKM hanya bisa untuk melandaikan penularan virus dalam jangka waktu sementara.
"Saya perlu tegaskan, PPKM itu tidak untuk memutus mata rantai itu yang harus diingat jadi kita tidak membayangkan kalau PPKM ini dijadikan alat untuk memutus mata rantai, karena tidak mungkin," katanya dalam sebuah diskusi virtual bertajuk Jalan Terjal PPKM Darurat, Sabtu (17/7/2021).
Dia menjelaskan, misalkan PPKM ini hanya bisa untuk melandaikan penularan virus, maka harus ada langkah-langkah selanjutnya yang mesti dilakukan pemerintahan.
Beda skemanya dengan lockdown. Menurutnya lockdown akan cepat memutus mata rantai penyebaran Covid-19, meskipun sektor ekonomi bakal menjadi korban.
"Memang ada kerugian ekonomi tetapi kerugian itu measureable, terukur sehingga mitigasi resiko setelahnya post-pandemi menjadi lebih mudah, itu plus minusnya," ujarnya.
Di sisi lain, dia juga memprediksi kalau kebijakan PPKM Darurat itu tidak efektif meski diperpanjang hingga akhir Juli, maka ancamannya akan menyebar hingga ke luar Pulau Jawa.
Terlebih saat ini, sejumlah provinsi luar Jawa juga sudah terpapar virus varian Delta yang penularannya lebih cepat.
"Pulau Jawa yang kita fokuskan tapi kadang kita lupa bahwa ada sebuh tren yang akan menghantam kita kalau kita tidak mampu mengendalikan Jawa dalam waktu yang cepat maka sulit mengendalikan Indonesia."
Baca Juga: Polda Metro Jaya Tegaskan Ojol Boleh Lintasi Titik Penyekatan PPKM Darurat
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu