Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Daulay memberikan peringatan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Saleh menegaskan tidak mau mendengar lagi ada kasus anggota DPR yang meninggal karena positif Covid-19 karena tidak mendapatkan ICU.
"Saya tidak mau lagi dengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat di ICU seperti anggota Fraksi PAN John Mirin dari Papua, sampai akhirnya meninggalnya setelah dipindahkan ke RSPAD tetapi hanya 2 jam di ICU karena terlambat," tegasnya.
2. Bukti Akademik 'Penyemportan Disinfektan Sia-sia'?
Pakar penyakit menular dari University of Maryland Amerika Serikat, Dr Faheem Younus, mengkritik kegiatan penyemprotan disinfektan di jalanan yang masih dilakukan Indonesia adalah sia-sia.
Namun, pernyataan yang diberikan oleh Faheem Younus tersebut dipertanyakan oleh pejabat dari anggota Komisi IX (Kesehatan) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.
Ketua Fraksi PAN tersebut meminta bukti akademik dari pernyataan tersebut.
"Kalau dibantah (penyemprotan disinfektan di jalan sia-sia) nggak benar, ya bukti akademiknya apa?," kata Saleh Partaonan Daulay.
3. Minta Pemerintah Buat RS Covid Khusus Pejabat
Baca Juga: Ketum PAN Zulhas Semprot Saleh Daulay, Guspardi Gaus dan Rosaline: Jangan Diulangi Lagi!
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw, mendapat sorotan tajam dari publik karena meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat.
Pasalnya, Rosaline menuturkan banyak anggota dewan, pejabat, dan sanak keluarganya yang positif Covid-19, namun kesusahan mendapatkan ruang di RS.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline saat menjadi pembicara webinar Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).
Menurut Rosaline, RS khusus pejabat itu masih wajar, karena para pejabat negara termasuk anggota DPR sudah bekerja untuk rakyat.
4. Tolak Karantina Sepulang dari Luar Negeri
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menjadi sorotan lantaran mengaku menolak untuk diisolasi di sebuah Hotel oleh petugas Kementerian Kesehatan usai pulang dari Kyrgyzstan.
Tag
Berita Terkait
-
Anggota DPR RI Partai Demokrat : Alhamdulillah, Terima Kasih Presiden Jokowi
-
Mahfud MD Nonton Ikatan Cinta, Politikus Demokrat: Mundur Saja Kalau Tak Dibutuhkan
-
Minta Amien Rais Dikeluarkan Dari TGPF Pembunuhan Laskar FPI, Eks Kader PAN: Dia Sengkuni
-
Viral Anggota DPRD Fraksi PAN Cekcok dengan Petugas PPKM: 'Jangan Main-main dengan Saya'
-
Ketum PAN Zulhas Semprot Saleh Daulay, Guspardi Gaus dan Rosaline: Jangan Diulangi Lagi!
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional