Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Daulay memberikan peringatan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Saleh menegaskan tidak mau mendengar lagi ada kasus anggota DPR yang meninggal karena positif Covid-19 karena tidak mendapatkan ICU.
"Saya tidak mau lagi dengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat di ICU seperti anggota Fraksi PAN John Mirin dari Papua, sampai akhirnya meninggalnya setelah dipindahkan ke RSPAD tetapi hanya 2 jam di ICU karena terlambat," tegasnya.
2. Bukti Akademik 'Penyemportan Disinfektan Sia-sia'?
Pakar penyakit menular dari University of Maryland Amerika Serikat, Dr Faheem Younus, mengkritik kegiatan penyemprotan disinfektan di jalanan yang masih dilakukan Indonesia adalah sia-sia.
Namun, pernyataan yang diberikan oleh Faheem Younus tersebut dipertanyakan oleh pejabat dari anggota Komisi IX (Kesehatan) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.
Ketua Fraksi PAN tersebut meminta bukti akademik dari pernyataan tersebut.
"Kalau dibantah (penyemprotan disinfektan di jalan sia-sia) nggak benar, ya bukti akademiknya apa?," kata Saleh Partaonan Daulay.
3. Minta Pemerintah Buat RS Covid Khusus Pejabat
Baca Juga: Ketum PAN Zulhas Semprot Saleh Daulay, Guspardi Gaus dan Rosaline: Jangan Diulangi Lagi!
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw, mendapat sorotan tajam dari publik karena meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat.
Pasalnya, Rosaline menuturkan banyak anggota dewan, pejabat, dan sanak keluarganya yang positif Covid-19, namun kesusahan mendapatkan ruang di RS.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline saat menjadi pembicara webinar Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).
Menurut Rosaline, RS khusus pejabat itu masih wajar, karena para pejabat negara termasuk anggota DPR sudah bekerja untuk rakyat.
4. Tolak Karantina Sepulang dari Luar Negeri
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menjadi sorotan lantaran mengaku menolak untuk diisolasi di sebuah Hotel oleh petugas Kementerian Kesehatan usai pulang dari Kyrgyzstan.
Tag
Berita Terkait
-
Anggota DPR RI Partai Demokrat : Alhamdulillah, Terima Kasih Presiden Jokowi
-
Mahfud MD Nonton Ikatan Cinta, Politikus Demokrat: Mundur Saja Kalau Tak Dibutuhkan
-
Minta Amien Rais Dikeluarkan Dari TGPF Pembunuhan Laskar FPI, Eks Kader PAN: Dia Sengkuni
-
Viral Anggota DPRD Fraksi PAN Cekcok dengan Petugas PPKM: 'Jangan Main-main dengan Saya'
-
Ketum PAN Zulhas Semprot Saleh Daulay, Guspardi Gaus dan Rosaline: Jangan Diulangi Lagi!
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional