Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) dan obat-obatan gratis dipercepat. Bantuan tersebut diharapkan dapat tersalurkan pada pekan ini.
Jokowi menilai, bantuan sosial dapat meringankan beban masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video mengenai evaluasi PPKM Darurat di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/7/2021).
"Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), baik itu BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai (BST), jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul ini dipercepat," ujarnya.
Jokowi meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk tidak ragu dalam menyalurkan bansos secepatnya kepada masyarakat.
Untuk itu, ia meminta keduanya segera berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait prosedur penyalurannya.
"Saya minta KaBulog dan utamanya Mensos jangan ragu-ragu. Karena prinsipnya adalah yang paling penting ini kita enggak mencuri, enggak mengambil, prosedurnya tolong didampingi BPKP," ujarnya.
Selanjutnya, Jokowi mengapresiasi pendistribusian bantuan vitamin dan obat-obatan gratis yang telah dimulai sejak 15 Juli 2021 lalu.
Bantuan obat-obatan ini dikhususkan untuk masyarakat yang terpapar virus korona dengan gejala ringan atau tanpa gejala dan sedang menjalankan isolasi mandiri (isoman).
Baca Juga: Jokowi Perintahkan Jajaran Segera Habiskan Stok Vaksin
"Termasuk dalam hal ini, pemberian obat-obatan gratis. Obat, suplemen, vitamin gratis pada rakyat, ini sangat diapresiasi," ujar Kepala Negara.
Namun, Presiden menilai 600 ribu paket obat-obatan, yang disalurkan 300 ribu dalam dua tahap, masih dirasa kurang.
Untuk itu, Jokowi meminta Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran guna meningkatkan jumlah ketersediaan paket bantuan vitamin dan obat-obatan untuk masyarakat sebanyak lebih dari dua juta paket bantuan.
"Saya minta Ibu Menteri Keuangan ini disiapkan paling tidak di atas dua juta paket, kan enggak mahal," tandasnya.
Berita Terkait
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Terpopuler: Breaking News Pelatih Timnas Indonesia hingga Jokowi Melemah
-
Dicekal ke Luar Negeri, Roy Suryo Cs Wajib Lapor Seminggu Sekali
-
Roy Suryo Cs 'Lawan Balik' Polisi, Desak Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi
-
Gerak Dipersempit! Roy Suryo Cs Resmi Dicekal ke Luar Negeri di Kasus Ijazah Jokowi
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau