- Analis Politik Boni Hargens menanggapi pernyataan kontroversial Saiful Mujani terkait pemerintah saat peluncuran bukunya di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).
- Boni menjelaskan pernyataan tersebut dapat ditinjau melalui perspektif negara sebagai ancaman revolusi maupun perspektif kebebasan masyarakat sipil.
- Pemerintah ideal harus menjaga keseimbangan antara kepentingan stabilitas negara dan ruang kebebasan berpendapat bagi masyarakat sipil secara proporsional.
Suara.com - Analis Politik Senior Boni Hargens memberikan respons atas pernyataan bernada provokatif Pendiri SMRC Saiful Mujani soal 'menjatuhkan' dan menggalang kekuatan melawan pemerintah Prabowo Subianto.
Menurut Boni Hargens, perdebatan atas pernyataan Saiful Mujani harus dilandasi dengan pemikiran kuat tentang ilmu politik sebagaimana diuraikan Boni Hargens dalam bukunya.
Hal ini disampaikan Boni Hargens dalam launching dan bedah bukunya berjudul 'Ilmu Politik dari Zaman Klasik hingga Era Digital' di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).
Dalam acara launching tersebut, hadir sejumlah narasumber yang menjadi pembedah buka Boni Hargens tersebut, yakni Guru Besar Ilmu Politik Lili Romli, Peneliti BRIN Syafuan Rozi dan Pengamat Politik Karyono Wibowo.
"Soal apakah pembicara Pak Saiful Mujani kategori makar atau tidak dan lain sebagainya, itu memang perdebatan harus dilandasi pemikiran kuat tentang politik," ujar Boni Hargens di acara tersebut.
Boni Hargens mengatakan, ditinjau dari Ilmu Politik, pernyataan Saiful Mujani bisa ditelaah dari perspektif yang berbeda, yakni perspektif negara dan perspektif masyarakat sipil.
Dari perspektif negara, kata Boni Hargens, pernyataan Saiful Mujani merupakan pra kondisi menuju revolusi karena sudah ada ide dan upaya penggalangan.
"Tetapi dalam perspektif masyarakat sipil, itu adalah kebebasan berpendapat dan juga sebagai suatu bentuk kekecewaan serius terhadap partai-partai politik yang tidak menghadirkan oposisi politik di tengah kekuasaan demokratis. Artinya, omong Pak Saiful dari perspektif masyarakat sipil merupakan sebuah teguran keras dan tamparan bagi partai politik untuk menghadirkan peran oposisi dalam berdemokrasi," jelas Boni Hargens.
Karena itu, kata Boni Hargens, cara pandang negara terhadap pernyataan Saiful Mujani tidak salah karena berpotensi mengganggu kepentingan umum dengan adanya pra kondisi menuju revolusi.
Baca Juga: Laporkan Saiful Mujani, MPSI: Jangan Coba-Coba Giring Publik Lengserkan Presiden di Luar Konstitusi
Hanya saja, kata Boni Hargens, pemerintah ideal harus mampu menjaga keseimbangan antara perspektif negara dan perspektif masyarakat sipil.
"Sebuah pemerintahan yang ideal, itu adalah bagaimana menjaga keseimbangan di antara 2 paradigma yang bertentangan ini. Jadi, mengambil keputusan dengan tetap menjaga perspektif masyarakat sipilnya dan tetap mempertahankan kepentingan negara," jelas Boni.
Dalam dinamika politik di Indonesia, kata Boni Hargens, bukunya memiliki relevansi dengan menghadirkan fondasi konseptual, teoritis dan keterkaitan ilmu politik dengan perkembangan era digital saat ini.
Boni mengaku bukunya akan menyegarkan ingatan semua orang yang berminat dengan ilmu politik yang mengalami perkembangan dinamis dan kompleks mulai dari zaman klasik di Athena pada era Sebelum Masehi hingga zaman kontemporer yang ditandai dengan kebangkitan teknologi digital.
"Banyak mereka yang berada di parlemen atau di institusi negara lain juga tidak memiliki pemikiran, basis epistemik yang kuat tentang demokrasi misalnya, sehingga banyak pelaku kekuasaan itu tidak memahami keseimbangan di dalam hubungan antara negara, masyarakat dan pasar atau antara eksekutif, legislatif dan yudikatif," jelas dia.
Selain itu, kata Boni, buku yang dilaunching tersebut memberikan penegasan semua masyarakat untuk diundang untuk saling menjaga dan menopang kepentingan negara.
Berita Terkait
-
Laporkan Saiful Mujani, MPSI: Jangan Coba-Coba Giring Publik Lengserkan Presiden di Luar Konstitusi
-
Islah Bahrawi Jawab Tudingan Makar: Saya Cinta Negara 1000 Persen, Tapi Belum Tentu Cinta Pemerintah
-
Polda Metro Dalami Laporan Terhadap Saiful Mujani Buntut Seruan Gulingkan Prabowo
-
Boni Hargens: TNI Ikut Jaga Stabilitas Ekonomi dari Dampak Perang di Timur Tengah
-
Polri Bongkar Kasus BBM dan LPG Subsidi, Boni Hargens: Respons Cepat Hadapi Krisis Energi Global
Terpopuler
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
- Danantara Sumberdaya Indonesia Batal Beroperasi Penuh, Pemerintah Mundurkan Skema Ekspor SDA di 2027
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
Pilihan
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
Terkini
-
IMM Minta Polemik Sapi Kurban Presiden Prabowo Disudahi: Tak Langgar Aturan dan Banyak Manfaatnya
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS Tiba-tiba Serang Iran, IRGC Balas Hantam Pangkalan Udara di Kuwait!
-
Tragedi TV Tabung di Atas Kepala Siswi SD, Akhir Tragis JN di Tangan Pemuda Haus Darah
-
Satu Keluarga Rugi Rp700 Juta, Jemaah Hanania Travel Geruduk Polda Metro Jaya
-
Siapa Dalangnya? Polisi Kumpulkan Bukti Dugaan Pembubaran Ibadah di Gereja Sewon Bantul
-
Harta Karun RI Nyaris Lenyap, TNI AL Sergap 25 Kontainer Mineral Ilegal di Batam
-
Tak Peduli Lokasi Munas, HIPMI Jaya: Di Mana Pun Oke, Yang Penting Jangan Pecah!
-
Aksi Kamisan di Istana: Menagih Janji Negara yang Hobi Lupa pada Korban Penghilangan Paksa
-
PKS Salurkan Hewan Kurban hingga ke Wilayah Bencana Banjir Sumatra