- Analis Politik Boni Hargens menanggapi pernyataan kontroversial Saiful Mujani terkait pemerintah saat peluncuran bukunya di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).
- Boni menjelaskan pernyataan tersebut dapat ditinjau melalui perspektif negara sebagai ancaman revolusi maupun perspektif kebebasan masyarakat sipil.
- Pemerintah ideal harus menjaga keseimbangan antara kepentingan stabilitas negara dan ruang kebebasan berpendapat bagi masyarakat sipil secara proporsional.
Suara.com - Analis Politik Senior Boni Hargens memberikan respons atas pernyataan bernada provokatif Pendiri SMRC Saiful Mujani soal 'menjatuhkan' dan menggalang kekuatan melawan pemerintah Prabowo Subianto.
Menurut Boni Hargens, perdebatan atas pernyataan Saiful Mujani harus dilandasi dengan pemikiran kuat tentang ilmu politik sebagaimana diuraikan Boni Hargens dalam bukunya.
Hal ini disampaikan Boni Hargens dalam launching dan bedah bukunya berjudul 'Ilmu Politik dari Zaman Klasik hingga Era Digital' di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).
Dalam acara launching tersebut, hadir sejumlah narasumber yang menjadi pembedah buka Boni Hargens tersebut, yakni Guru Besar Ilmu Politik Lili Romli, Peneliti BRIN Syafuan Rozi dan Pengamat Politik Karyono Wibowo.
"Soal apakah pembicara Pak Saiful Mujani kategori makar atau tidak dan lain sebagainya, itu memang perdebatan harus dilandasi pemikiran kuat tentang politik," ujar Boni Hargens di acara tersebut.
Boni Hargens mengatakan, ditinjau dari Ilmu Politik, pernyataan Saiful Mujani bisa ditelaah dari perspektif yang berbeda, yakni perspektif negara dan perspektif masyarakat sipil.
Dari perspektif negara, kata Boni Hargens, pernyataan Saiful Mujani merupakan pra kondisi menuju revolusi karena sudah ada ide dan upaya penggalangan.
"Tetapi dalam perspektif masyarakat sipil, itu adalah kebebasan berpendapat dan juga sebagai suatu bentuk kekecewaan serius terhadap partai-partai politik yang tidak menghadirkan oposisi politik di tengah kekuasaan demokratis. Artinya, omong Pak Saiful dari perspektif masyarakat sipil merupakan sebuah teguran keras dan tamparan bagi partai politik untuk menghadirkan peran oposisi dalam berdemokrasi," jelas Boni Hargens.
Karena itu, kata Boni Hargens, cara pandang negara terhadap pernyataan Saiful Mujani tidak salah karena berpotensi mengganggu kepentingan umum dengan adanya pra kondisi menuju revolusi.
Baca Juga: Laporkan Saiful Mujani, MPSI: Jangan Coba-Coba Giring Publik Lengserkan Presiden di Luar Konstitusi
Hanya saja, kata Boni Hargens, pemerintah ideal harus mampu menjaga keseimbangan antara perspektif negara dan perspektif masyarakat sipil.
"Sebuah pemerintahan yang ideal, itu adalah bagaimana menjaga keseimbangan di antara 2 paradigma yang bertentangan ini. Jadi, mengambil keputusan dengan tetap menjaga perspektif masyarakat sipilnya dan tetap mempertahankan kepentingan negara," jelas Boni.
Dalam dinamika politik di Indonesia, kata Boni Hargens, bukunya memiliki relevansi dengan menghadirkan fondasi konseptual, teoritis dan keterkaitan ilmu politik dengan perkembangan era digital saat ini.
Boni mengaku bukunya akan menyegarkan ingatan semua orang yang berminat dengan ilmu politik yang mengalami perkembangan dinamis dan kompleks mulai dari zaman klasik di Athena pada era Sebelum Masehi hingga zaman kontemporer yang ditandai dengan kebangkitan teknologi digital.
"Banyak mereka yang berada di parlemen atau di institusi negara lain juga tidak memiliki pemikiran, basis epistemik yang kuat tentang demokrasi misalnya, sehingga banyak pelaku kekuasaan itu tidak memahami keseimbangan di dalam hubungan antara negara, masyarakat dan pasar atau antara eksekutif, legislatif dan yudikatif," jelas dia.
Selain itu, kata Boni, buku yang dilaunching tersebut memberikan penegasan semua masyarakat untuk diundang untuk saling menjaga dan menopang kepentingan negara.
Berita Terkait
-
Laporkan Saiful Mujani, MPSI: Jangan Coba-Coba Giring Publik Lengserkan Presiden di Luar Konstitusi
-
Islah Bahrawi Jawab Tudingan Makar: Saya Cinta Negara 1000 Persen, Tapi Belum Tentu Cinta Pemerintah
-
Polda Metro Dalami Laporan Terhadap Saiful Mujani Buntut Seruan Gulingkan Prabowo
-
Boni Hargens: TNI Ikut Jaga Stabilitas Ekonomi dari Dampak Perang di Timur Tengah
-
Polri Bongkar Kasus BBM dan LPG Subsidi, Boni Hargens: Respons Cepat Hadapi Krisis Energi Global
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa