Suara.com - Fraksi PSI DPRD Jakarta meminta agar Gubernur Anies Baswedan membuat fasilitas kremasi jenazah. Pasalnya angka kematian di ibu kota belakangan ini terus meroket karena pandemi Covid-19.
Anggota Komisi A fraksi PSI DPRD Jakarta August Hamonangan mengatakan dalam sepekan terakhir pihaknya menerima banyak keluhan seperti harga yang meroket untuk melakukan kremasi. Imbasnya, banyak orang yang memilih untuk melakukan pembakaran jenazah di luar kota.
"Sebagian warga terpaksa ke luar Jakarta seperti ke Karawang, Cibinong dan lainnya akibat sejumlah krematorium di Jakarta menolak untuk melayani jenazah Covid-19," ujar August dalam keterangan tertulis, Senin (19/7/2021).
August mengatakan, situasi ini malah semakin menyulitkan keluarga yang sudah dilanda duka karena kehilangan anggota keluarga. Dengan adanya fasilitas kremasi milik Pemprov, diyakini bisa meringankan beban keluarga.
"Untuk itu Fraksi PSI meminta Pemprov DKI menyediakan fasilitas krematorium Covid-19 di Jakarta menentukan batas atas dari biaya kremasi sehingga tidak menambah beban duka keluarga yang ditinggalkan," jelasnya.
Menurutnya Anies perlu menyadari di Jakarta ini tidak semua jenazah dimakamkan karena keberagaman agama yang dianut masyarakat.
“Perlu dipahami kalau warga Jakarta terdiri dari berbagai macam latar belakang agama dan budaya, yang tentunya tidak bisa semua dimakamkan di TPU sehingga perlu ada alternatif dan solusi dari Pemprov DKI Jakarta,” tuturnya.
Kebutuhan tempat kremasi ini disebutnya sudah mendesak. Karena itu, fasilitas krematorium harus segera dibuat menggunakan dana Biaya Tak Terduga (BTT) yang diperuntukan penanganan Covid-19.
“Penggunaan dana BTT ini jelas akan sangat membantu keluarga yang membutuhkan layanan kremasi,” pungkasnya.
Baca Juga: Jelang Idul Adha, Polisi Awasi Prokes Pengunjung Pasar Mentok di Bangka Barat
Berita Terkait
-
Ade Armando Singgung SJW dan Kadrun, Tim Kawal COVID-19: Manusia Mubazir
-
Jelang Idul Adha, Polisi Awasi Prokes Pengunjung Pasar Mentok di Bangka Barat
-
Fakta di Balik Pandemi: Banyak Buruh Positif Covid Terpaksa Kerja karena Takut Tak Diupah
-
Viral Polisi Gendong Pasien Covid-19 ke RS, Lewati Sungai Pakai Perahu
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Kemenag Kembali Tersandung Korupsi, Lemahnya Tata Kelola Jadi Sorotan
-
Bejat! Modus Pedagang Takoyaki Ajak Anak 11 Tahun Naik Sepeda, Berakhir Dicabuli di Kalideres
-
PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik
-
Perut Isinya Sekilo Sabu, Aksi Gila Pasutri Pakistan Telan 159 Kapsul Demi Lolos di Bandara Soetta
-
Pasal Penggelapan KUHP Baru Digugat, Nurut Perintah Atasan Bisa Dipenjara 5 Tahun?
-
Kekuasaan Amnesti Presiden Digugat, Apa Beda Amnesti dan Abolisi yang Kini Diuji di MK?
-
KPK Buka Kartu, Eks Menag Yaqut Tersangka Korupsi Haji Sejak 8 Januari
-
Semeru Muntahkan Awan Panas 4 KM, Kolom Abu Kelabu Membumbung Tinggi, Status Siaga
-
Menkum Buka Suara Soal Kasus Pandji Pragiwaksono: Cek Dulu KUHP Baru, Penuhi Unsur Gak?
-
Adik Jadi Tersangka Korupsi Haji, Sikap Gus Yahya: Saya Tak Akan Intervensi