Suara.com - Sebanyak 3 juta UMKM direncanakan bakal mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM 2021 senilai Rp 1,2 juta.
Bantuan untuk tiga juta UMKM ini merupakan kelanjutan dari program pemerintah tahun 2020. Sebelumnya, sudah ada 9,8 juta UMKM yang mendapatkan bantuan sosial dengan dengan total anggaran mencapai Rp 11,76 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan resminya menyebutkan pencairan bantuan sosial UMKM berupa BPUM akan belangsung secara bertahap. Rencananya BPUM akan dicairkan mulai Juli hingga September 2021.
Bantuan UMKM dikucurkan sebagai suntikan modal bagi UMKM selama masa pandemi corona. Harapannya usaha kecil tetap bisa berjalan dan memperkuat ekonomi masyarakat selama masa pandemi.
Para pelaku UMKM dapat mengecek namanya melalui sistem daring untuk mengetahui apakah unit usahanya bakal mendapatkan BPUM. Pengecekan dapat dilakukan melalui kanal eform.bri.co.id/bpum. Berikut cara cek penerima BPUM senilai Rp1,2 juta.
- Buka website eform.bri.co.id/bpum;
- Masukkan data NIK KTP di kolom yang tersedia;
- Isi kode verifikasi dengan tulisan huruf yang tertera pada laman tersebut;
- Apabila anda termasuk penerima BPUM Rp1,2 juta, maka akan muncul pemberitahuan dalam website itu. Namun apabila unit usaha anda bukan termasuk penerima bantuan akan didapati keterangan bahwa anda tidak terdaftar sebagai penerima BPUM.
BPUM hanya diberikan kepada UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Pemilik usaha adalah warga negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan KTP;
- Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan;
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bukan anggota TNI/Polri;
- Bukan pegawai BUMN/BUMD;
- Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam bentuk lain.
Masyarakat yang ingin mendapatkan BPUM tidak bisa mendaftarkan diri secara langsung sebagai penerima. Namun, bisa mengusulkan diri ke dinas atau badan yang membidangi koperasi dan UMKM setempat.
Usulan tersebut nantinya akan diteruskan hingga ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Apabila mendapatkan persetujuan dari kementerian, maka pemilik usaha berhak mendapatkan BPUM.
Demikian informasi BPUM 2021 cara cek nama penerima Rp 1,2 juta.
Baca Juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Berikut Aturan Baru Perjalanan Dalam Negeri
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
Tag
Berita Terkait
-
QRIS Sudah Ada, Tapi Kenapa Pemilik Salon Masih Hitung Manual Tiap Malam?
-
UMKM Terancam Gulung Tikar Imbas Wacana Larangan Total Vape
-
TNI AL Latih UMKM Pesisir Olah Hasil Laut dan Kedelai, Dorong Kemandirian Ekonomi
-
Tak Kenal Menyerah, Ibu Anastasya Buktikan Setiap Perjuangan Layak Ditemani
-
Harga Plastik Melonjak, Komisi XII DPR Koordinasi dengan Kemenperin
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi