Suara.com - Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan fasilitas isolasi mandiri di hotel berbintang yang diperuntukan untuk anggota Dewan bukan suatu hal yang darurat.
Menurtnya, Sekretariat Jenderal DPR seharusnya memaksimalkan fasilitas kesehatan yamg ada, yakni poliklinik yang berada di Kompleks Parlemen.
"Kalau ada fasilitas isoman, menurut saya bukan fasilitas isoman hotel yang urgen, justru yang penting sebaiknya Setjen DPR memperkuat dan mengembangkan keberadaan poliklinik DPR agar berfungsi menjadi fasilitas kesehatan yang memadai," kata Herman dihubungi, Rabu (28/7/2021).
Nantinya kata Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat itu, poliklinik yang memdai tentunya tidak lagi hanya peruntukan untuk anggota atau pegawai DPR, melainkan juga dapat dipergunakan oleh masyarakat luas.
"Yang lebih penting adalah pelayanan kesehatan melalui poliklinik DPR yang harus ditingkatkan agar pelayanannya bisa menjangkau masyarakat umum turut serta dalam penanganan Covid 19," ujar Herman.
Usul Fasilitas Dibatalkan
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai keputusan Sekretariat Jenderal DPR memberikan fasiltas hotel untuk isolasi mandiri anggota Dewan tidak tepat. Ia menyarankan keputusan itu dibatalkan.
"Saya kira ini tidak tepat dan kami berharap ini dibatalkan," kata Yandri kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).
Menurut Yandri anggaran DPR yang dilakukan untuk refocusing penanganan Covid-19 sebaiknya diperuntukkan untuk kebutuhan penanganan pandemi rakyat, seperti pengadaan obat-obatan atau pengadaan sembako, serta bantuan lain yang sifatnya langsung ke masyarakat.
Baca Juga: Ratusan Pekerja di Lahat Isoman di Hotel, Satgas COVID 19: Mereka Tak Melapor
Yandri mengatakan sebagai anggota DPR tentu saja para Dewan mampu untuk mengurus diri sendiri terkait isolasi mandiri. Sehingga tidak perlu lagi difasilitasi, apalagi menggunakan sumber pendanaan dari negara.
"Jadi kalau untuk anggota Dewan saya kira mereka-mereka atau kami-kami sudah mampu untuk mengurus diri sendiri dan tidak perlu difasilitasi oleh negara. Karena hari ini yang paling dibutuhkan adalah bagaimana kita membantu rakyat yang sedang kesusahan. Jadi kami usul supaya program hotel untuk isoman para anggota DPR itu dibatalkan," pungkas Yandri.
Berita Terkait
-
Diprotes Tetangga, Anggota DPR Kini Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Berbintang
-
Ratusan Pekerja di Lahat Isoman di Hotel, Satgas COVID 19: Mereka Tak Melapor
-
Update Covid Klaster DPR RI: Kasus Positif Capai 511 Orang, 346 di Antaranya Sudah Sembuh
-
DPR Didesak Tuntut Indra Iskandar Pilih Jadi Sekjen atau Komisaris BKI
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Polisi Ungkap Jaringan TPPO Jual Beli Bayi Lintas Daerah, Beroperasi dari Jakarta hingga Papua
-
KPK Perluas Pemeriksaan Kasus Pemerasan di Pati, Mantan Pejabat hingga Kades Dipanggil
-
Pelajar 16 Tahun Pukul Kakak Kandung hingga Tewas di Kelapa Gading, Polisi Dalami Motif Pelaku
-
Selain Kades, KPK Seret Eks Wabup dan Eks Ketua DPRD Pati Jadi Saksi Kasus Pemerasan Sudewo
-
Usulan KSPI THR H-21 Ditolak! Ini Kata Menaker Soal Batas Waktu Pembayaran THR Idulfitri 2026
-
DPR Desak Pemerintah Sanksi Perusahaan Pelanggar THR: Jangan Jadi Pola Menahun
-
BEM SI Kritik Keras Polri, Soroti Dugaan Pembunuhan Arianto Tawwakal di Tual
-
Wajib Tutup Selama Ramadan? Ini Daftar Tempat Hiburan Malam di Jaksel yang Disegel Pemprov DKI
-
Said Didu Bongkar Sisi Lain Hambalang: Beda Kelas Pengusaha Industri vs Pengeruk Kekayaan Alam
-
Tak Hanya Dipecat, Bripda Masias Kini Hadapi Proses Pidana, Berkas Sudah Dilimpahkan ke Jaksa!