Suara.com - Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan fasilitas isolasi mandiri di hotel berbintang yang diperuntukan untuk anggota Dewan bukan suatu hal yang darurat.
Menurtnya, Sekretariat Jenderal DPR seharusnya memaksimalkan fasilitas kesehatan yamg ada, yakni poliklinik yang berada di Kompleks Parlemen.
"Kalau ada fasilitas isoman, menurut saya bukan fasilitas isoman hotel yang urgen, justru yang penting sebaiknya Setjen DPR memperkuat dan mengembangkan keberadaan poliklinik DPR agar berfungsi menjadi fasilitas kesehatan yang memadai," kata Herman dihubungi, Rabu (28/7/2021).
Nantinya kata Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat itu, poliklinik yang memdai tentunya tidak lagi hanya peruntukan untuk anggota atau pegawai DPR, melainkan juga dapat dipergunakan oleh masyarakat luas.
"Yang lebih penting adalah pelayanan kesehatan melalui poliklinik DPR yang harus ditingkatkan agar pelayanannya bisa menjangkau masyarakat umum turut serta dalam penanganan Covid 19," ujar Herman.
Usul Fasilitas Dibatalkan
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai keputusan Sekretariat Jenderal DPR memberikan fasiltas hotel untuk isolasi mandiri anggota Dewan tidak tepat. Ia menyarankan keputusan itu dibatalkan.
"Saya kira ini tidak tepat dan kami berharap ini dibatalkan," kata Yandri kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).
Menurut Yandri anggaran DPR yang dilakukan untuk refocusing penanganan Covid-19 sebaiknya diperuntukkan untuk kebutuhan penanganan pandemi rakyat, seperti pengadaan obat-obatan atau pengadaan sembako, serta bantuan lain yang sifatnya langsung ke masyarakat.
Baca Juga: Ratusan Pekerja di Lahat Isoman di Hotel, Satgas COVID 19: Mereka Tak Melapor
Yandri mengatakan sebagai anggota DPR tentu saja para Dewan mampu untuk mengurus diri sendiri terkait isolasi mandiri. Sehingga tidak perlu lagi difasilitasi, apalagi menggunakan sumber pendanaan dari negara.
"Jadi kalau untuk anggota Dewan saya kira mereka-mereka atau kami-kami sudah mampu untuk mengurus diri sendiri dan tidak perlu difasilitasi oleh negara. Karena hari ini yang paling dibutuhkan adalah bagaimana kita membantu rakyat yang sedang kesusahan. Jadi kami usul supaya program hotel untuk isoman para anggota DPR itu dibatalkan," pungkas Yandri.
Berita Terkait
-
Diprotes Tetangga, Anggota DPR Kini Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Berbintang
-
Ratusan Pekerja di Lahat Isoman di Hotel, Satgas COVID 19: Mereka Tak Melapor
-
Update Covid Klaster DPR RI: Kasus Positif Capai 511 Orang, 346 di Antaranya Sudah Sembuh
-
DPR Didesak Tuntut Indra Iskandar Pilih Jadi Sekjen atau Komisaris BKI
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Prabowo Berulang Kali Ucapkan Terima Kasih Jelang Upacara HUT ke-80 TNI
-
TPA Ilegal Rowosari Ditutup, Pemkot Semarang Berjanji Akan Siapkan TPS Resmi
-
Naik Maung, Prabowo Keliling Monas dan Sapa Warga Sebelum Pimpin Upacara HUT TNI
-
Monas Dibanjiri Warga, Tank Tempur Jadi Rebutan Spot Foto untuk Anak-Anak di HUT ke-80 TNI
-
Penampakan 200 Motor Baru, Siap Jadi Doorprize Utama di HUT ke-80 TNI di Monas
-
Kebakaran di Glodok Plaza pada Sabtu Malam, Api Berkobar di Kios HP Lantai Bawah
-
PLN Dorong Interkoneksi ASEAN Power Grid untuk Akselerasi Transisi Energi Bersih
-
Ajang Dunia MotoGPTM 2025 Jadi Penyelenggaraan Terbaik dan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Daerah
-
Ketimbang Berpolemik, Kubu Agus Diminta Terima SK Mardiono Ketum PPP: Digugat pun Bakal Sia-sia?
-
Bima Arya: PLBN Sebatik Harus Mampu Dongkrak Ekonomi Masyarakat Perbatasan