Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat pertumbuhan ekonomi melesat hingga 10,91 persen di kuartal kedua tahun 2021. Padahal, dalam empat kuartal terakhir, pertumbuhan ekonomi Jakarta selalu minus.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, data pertumbuhan ekonomi ini dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara year on year (YoY). Ia menganggap hal ini sebagai upaya penyelamatan ekonomi Jakarta yang berhasil.
“Selama empat kuartal ke belakang, pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta nilainya minus. Alhamdulillah, atas kerja keras kita bersama, pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pada Q2-2021 nilainya positif dan tumbuh double digit secara YoY, yakni 10,91 persen," ujar Sri dalam keterangan tertulis, Jumat (6/8/2021).
Menurut Sri, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini didorong dari beberapa peristiwa. Di antaranya, adanya momen Idul Fitri 1442 H, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, serta relaksasi perpajakan kendaraan bermotor (PPnBM) yang dilakukan sejak Maret 2021.
Selain jtu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku DKI Jakarta pada Q2-2021 sebesar Rp 721,5 triliun. Pada PDRB menurut lapangan usaha, industri pengolahan penyumbang sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,54 persen.
Kemudian, bidang perdagangan sebesar 2,01 persen, industri penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 1,59 persen, industri transportasi dan pergudangan sebesar 1,25 persen dan lain-lain sebesar 3,51 persen.
Sedangkan, pada PDRB menurut pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) menjadi penyumbang tertinggi untuk pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta, dengan kontribusi sebesar 5,14 persen.
Sementara, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah berkontribusi sebesar 3,01 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto berkontribusi sebesar 2,05 persen, dan lainnya sebesar 0,71 persen.
“PKRT tumbuh cukup tinggi di kuartal kedua 2021 ini karena didorong fenomena jumlah pelanggan listrik untuk rumah tangga tumbuh positif, jumlah pengunjung rekreasi meningkat dan konsumsi internet rumah tangga untuk Pendidikan dan pekerjaan meningkat. Hal ini seiring dengan adanya kebijakan Bekerja Dari Rumah (WFH) dan Sekolah Dari Rumah (SFH),” pungkasnya.
Baca Juga: Kemendes PDTT: Pengembangan Desa Wisata harus Beri Manfaat Ekonomi bagi Masyarakat
Berita Terkait
-
Kemendes PDTT: Pengembangan Desa Wisata harus Beri Manfaat Ekonomi bagi Masyarakat
-
PPKM Level 4 dan Fenomena Warga Solo Jual Emas untuk Kebutuhan Hidup
-
Kisah Pengusaha Asal Jakarta Diculik di Cibubur, Berhasil Selamatkan Diri di Madiun
-
Anies Sudah Surati Mensos Risma, Data 99 Ribu Warga Penerima BST Tak Kunjung Rampung
Terpopuler
- Profil dan Pekerjaan Jhon LBF, Siap Bantu Ruben Onsu Bayar Kerugian Rp3,5 M
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
- 5 Pilihan Rice Cooker Panci Keramik yang Awet, Tahan Gores, dan Mudah Dibersihkan
- 25 Pengemis Haji Gocap di Kebayoran Baru Dikirim ke Panti Sosial
Pilihan
-
Sempat Serukan Serang Hercules! Admin Akun Pemukiman Setan Ditangkap Polisi karena Molotov
-
Pidato Pertama Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin Berseloroh: Baru Dua Jam Saja
-
Jalani Ritual di Danau Sunter, WNA Aljazair Dievakuasi Setelah Dirayu 3 Jam
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
Terkini
-
Tunggakan Rp14,8 Miliar, 303 Pemain Belum Digaji: Ada Klub Raffi Ahmad Rans FC
-
Bukan Cuma Jadi Konsumen! DPR Ingin Indonesia Kuasai Ekosistem AI
-
Alasan Ada Agenda Lain, Anggota DPR Satori Mangkir dari Pemeriksaan KPK
-
Persib Lolos ACL Two dengan Drama! Mariano Peralta Jadi Pahlawan di Menit-Menit Akhir
-
Cegah Risiko Pidana, Pakar Sebut Pemerintah Tepat Atur Pembelian Timah Rakyat
-
Desak Pelaku Pengeroyok Bambang Setiawan Ditangkap, Wamen HAM: Harus Ditindak Tegas!
-
Dedi Mulyadi: Uang Pajak Warga Depok Siap Disulap Jadi Flyover dan Underpass
-
Setengah Karhutla Terjadi di Wilayah Korporasi yang Izinnya dari Negara!
-
Sikap Bupati Bogor Usai KPK Masuk Pemkab: Serahkan Proses Hukum dan Hargai Praduga Tak Bersalah
-
Padam Setelah 30 Jam, Kebakaran Pabrik Plastik di Serang Telan Kerugian Rp41 Miliar