Suara.com - Selama tahun 2020, Vietnam dipuji sebagai salah satu negara yang berhasil dalam menangani penularan COVID-19. Namun, sekarang Vietnam sudah mencatat 4.000 kematian, termasuk 388 orang hari Selasa (10/08).
Peningkatan kasus karena varian Delta diikuti dengan meningkatnya angka kematian di Vietnam. Padahal negara itu saat ini sedang memberlakukan 'lockdown' yang ketat.
Sepanjang tahun 2020, Vietnam hanya melaporkan 1.500 kasus, namun sekarang jumlah kasus sudah melebihi 230 ribu, yang mayoritas terjadi selama dua bulan terakhir.
Sebelumnya, selama enam bulan pertama di masa pandemi, Vietnam menutup perbatasan internasional, menerapkan karantina ketat dan lockdown di mana-mana sehingga Vietnam tidak mengalami satu pun kematian.
Sekarang tercatat sudah ada lebih dari 4.000 kematian, termasuk 388 kematian pada Selasa (10/08).
Lebih dari 90 persen dari 230 ribu kasus yang dilaporkan merupakan kasus yang terjadi sejak bulan Mei lalu.
Minh Duc Pham, seorang peneliti senior di Burnet Institute di Australia mengatakan ada faktor kelengahan di balik situasi yang terjadi saat ini, mengingat Vietnam sebelumnya berhasil menangani penularan, dengan pelacakan ketat dan keharusan melakukan karantina.
Namun, menurut Dr Pham yang menjalani pendidikan medis di Vietnam dan pernah bekerja di Kementerian Kesehatan Vietnam, masalah utamanya adalah varian Delta.
"Penularan yang terjadi saat ini sudah melumpuhkan sistem layanan kesehatan Vietnam dan membuat layanan kesehatan sangat berada di bawah tekanan," katanya.
Baca Juga: Anggaran Pakaian Dinas Bima Arya dan Dedie Jadi Sorotan, Nilainya Mencapai Rp 322 Juta
"Sebelumnya, jika ada kasus, otomatis pasien langsung dibawa ke rumah sakit dan dirawat di sana."
"Namun, di gelombang saat ini, dengan angka harian lebih dari 5.000 dalam beberapa pekan terakhir, rumah sakit menjadi kewalahan."
Menurut media milik Pemerintah Vietnam, varian Delta pertama kali terdeteksi di negara itu pada akhir April.
Kota terbesar di Vietnam, Ho Chi Minh City, menjadi pusat gelombang penularan dengan angka lebih dari 100 ribu kasus beberapa pekan lalu.
Menurut Dr Pham, klaster terbesar terdeteksi di kawasan industri di kota tersebut di mana ribuan orang bekerja di dalam ruangan yang sempit.
Beberapa warga bahkan tidak bisa keluar rumah untuk belanja
Tú Anh Lê adalah seorang agen asuransi yang bekerja dari rumahnya di Da Nang, sebuah kota di Vietnam bagian tengah, yang sangat mengandalkan perekonomian dari pariwisata.
Da Nang menjalani lockdown ketat di bulan Juli 2020, ketika menjadi pusat penularan gelombang kedua. Namun, tes besar-besaran dan pemberlakukan pengetatan pergerakan warga telah membuat keadaan bisa dikendalikan.
Tú Anh mengatakan, kota tersebut relatif normal selama enam bulan mulai akhir tahun lalu sampai sekitar bulan April 2021.
Dia bahkan bisa berlibur di beberapa tempat di Vietnam.
Tetapi Tú Anh mengatakan, lockdown yang diberlakukan di Da Nang saat ini 'sangat ketat" dan situasi di Ho Chi Minh City menunjukkan kepada warga betapa berbahayanya situasi saat ini.
"Daripada protes dan mengeluh, warga tampaknya mengikuti saja apa yang diputuskan pemerintah," katanya.
Tú Anh mengatakan selama lockdown tahun lalu dia masih bisa keluar rumah untuk beberapa alasan, termasuk mengunjungi orang tuanya.
Tetapi sekarang warga tidak bisa meninggalkan rumah sama sekali, bahkan untuk belanja kebutuhan pokok.
Pemerintah sudah mengerahkan relawan untuk mengantar bahan makanan dan ke rumah-rumah warga.
"Makanan pada awalnya tidak cukup, tapi setelah seminggu, semuanya mulai membaik sesuai dengan harapan banyak orang," kata Tu Anh.
Pemerintahan setempat memberi bantuan biaya hidup kepada warga lokal yang mengalami lockdown di Da Nang sebesar Rp25 ribu sehari.
Statistik resmi menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen angkatan kerja Vietnam bekerja di sektor informal, sehingga bekerja dari rumah adalah hal yang tidak mungkin dilakukan.
Thang*, yang tinggal sekitar 60 km dari Ho Chi Minh City mengatakan sistem tunjangan sosial di negaranya 'sangatlah lemah".
"Jadi kalau Anda bekerja di sektor informal, Anda tidak mendapat banyak dukungan dari pemerintah," kata Thang.
"Bagi mereka yang hidup di lapisan paling bawah dalam masyarakat, seperti buruh pabrik atau mereka yang bekerja di sektor informal, keadaan ini sangatlah buruk."
Tú Anh mengatakan akan ada banyak orang yang tidak memiliki bahan makanan cukup untuk bertahan hidup.
"Kami katakan orang-orang tidak [hanya] meninggal karena COVID, tetapi meninggal karena kelaparan," katanya.
"Negeri seperti Australia bisa membantu"
Sampai tanggal 7 Agustus, baru 8,2 persen dari 96 juta penduduk Vietnam yang mendapatkan dosis pertama vaksin, sementara baru sekitar 1 persen yang sudah mendapatkan vaksin penuh.
Dengan target pencapaian 80 persen penduduk sudah divaksinasi di bulan Juni 2022, Vietnam sudah menyetujui penggunaan beberapa vaksin termasuk Sputnik V dari Rusia dan Sinopharm dari China.
Vietnam juga berusaha mendapatkan vaksin AstraZeneca, Pfizer dan Moderna namun pasokan internasional tampaknya sulit didapat.
Di awal Agustus, lewat skema COVAX yang diatur oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), negara tersebut sudah mendapat tambahan 8,7 juta vaksin, angka yang kecil bagi negeri berpenduduk 96 juta itu.
"Seiring peningkatan kasus, kami perlu mempercepat vaksinasi bagi tenaga kesehatan, para lansia dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, untuk melindungi mereka dari penularan dan kematian," kata Kidong Park, perwakilan WHO di Vietnam.
Dr Pham dari Burnet Institute mengatakan situasi akan memburuk dalam beberapa pekan dan bulan mendatang karena rendahnya tingkat vaksinasi di sana.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Vietnam Le Thi Thu Hang mengatakan bulan lalu bahwa pemerintahnya mengharapkan masyarakat internasional akan 'berbagi informasi, teknologi, keuangan dan pasokan medis, terutama vaksin."
Menurutnya, kerja sama yang lebih besar akan membantu mengendalikan situasi dan bisa membuat kehidupan kembali normal.
Dr Pham mengatakan negeri 'seperti Australia harus dan bisa membantu negara-negara seperti Vietnam dalam usaha global mengendalikan pandemi."
Australia sudah berjanji mengirimkan 1,5 juta vaksin AstraZeneca ke Vietnam di akhir tahun 2021.
"Semakin lama virus ini menyebar di komunitas, di mana saja di dunia, semakin besar risiko virus bermutasi, dan varian berikutnya bisa lebih tinggi daya tularnya dan menurunkan tingkat vaksin yang sudah ada," kata Dr Pham.
"Kita tidak bisa terlindungi dari COVID sampai semua orang terlindungi."
*Nama disamarkan untuk melindungi identitas sumber.
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News.
Berita Terkait
-
Anggaran Pakaian Dinas Bima Arya dan Dedie Jadi Sorotan, Nilainya Mencapai Rp 322 Juta
-
Formappi: DPR Gagal Hadir Bantu Rakyat Hadapi Pandemi Covid-19
-
Suster, Bolehkah Aku Bunuh Diri? Pandemi Ancam Kesehatan Jiwa Warga
-
CEK FAKTA: Rakyat Australia Demo Melawan Rencana New World Order?
-
Satgas Akui Data Pandemi Covid-19 di Indonesia Masih Bermasalah
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
KBRI Singapura Pastikan Pendampingan Penuh Keluarga WNI Korban Kecelakaan Hingga Tuntas
-
Survei Indikator Politik: 70,7 Persen Masyarakat Dukung Kejagung Pamerkan Uang Hasil Korupsi
-
Geger Pria di Tambora Terekam CCTV Panggul Karung Diduga Isi Mayat, Warga Tak Sadar
-
Menkomdigi Meutya Minta Pers Jaga Akurasi di Tengah Disinformasi dan Tantangan AI
-
Megawati Terima Doktor Kehormatan di Riyadh, Soroti Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Negara
-
Survei Indikator: Kepuasan Publik atas MBG Tinggi, Kinerja BGN Jadi Penentu Keberlanjutan
-
Dewan Pers di HPN 2026: Disrupsi Digital Jadi Momentum Media Bebenah
-
Benang Merah Dua Ledakan di Sekolah: Ketika Perundungan, Internet, dan Keheningan Bertemu
-
Tembus 79,9 persen, Kenapa Kepuasan Kinerja Prabowo Lebih Tinggi dari Presiden Sebelumnya?
-
Saat Pemutakhiran Data Bantuan Berujung Pencabutan Status BPJS PBI, Begini Situasi yang Terjadi