Suara.com - Parlemen Australia mengusulkan agar warga negara lain yang merupakan pekerja terampil atau skilled worker dipermudah untuk menjadi penduduk tetap alias permanent resident.
Rekomendasi ini disampaikan dalam laporan komite parlemen yang telah bertugas sejak awal tahun 2021.
Menteri Imigrasi Alex Hawke sebelumnya meminta komite tersebut untuk mengevaluasi program migrasi pekerja terampil asing yang masuk ke Australia.
Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk memulihkan perekonomian Australia dari pandemi di saat terjadi kekurangan pekerja terampil di sektor kritis.
Apa saja yang dievaluasi?
Secara garis besar, penyelidikan oleh komite parlemen yang terdiri dari anggota parlemen dan senator, bertujuan untuk melihat apakah program migrasi pekerja terampil asing berjalan dengan baik.
Beberapa aspek yang dievaluasi yaitu, daftar keterampilan yang dibutuhkan akibat kurangnya pekerja di bidang tersebut, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mensponsori pekerja asing, serta pelaksanaannya di lapangan.
Kekurangan pekerja terampil ini semakin memburuk tahun lalu dengan kepulangan para pekerja migran pemegang visa sementara pada awal pandemi.
Penyelidikan oleh komite parlemen atas kondisi pekerja terampil asing sebenarnya sudah pernah dilakukan pada tahun 2016.
Baca Juga: Berbanggalah, Bahasa Indonesia Diajarkan di 10 Negara Ini!
Saat itu, komite parlemen menemukan adanya eksploitasi yang meluas, kondisi kerja yang berbahaya serta tingkat upah yang rendah.
Australia sangat bergantung pada pekerja migran
Data komite parlemen menyebutkan sejak Maret 2020, lebih dari setengah juta pekerja migran telah meninggalkan Australia. Mereka sudah tidak kembali lagi.
Kalangan industri menyatakan saat ini telah terjadi kesenjangan yang signifikan dalam angkatan kerja.
Anggota parlemen dari Partai Liberal, Julian Leeser, yang memimpin komite, menyebutkan iklan lowongan kerja telah meningkat 38 persen sejak awal pandemi.
"Banyak perusahaaan di seluruh tanah air yang tidak dapat menemukan warga Australia yang terampil untuk mengisi lowongan tertentu yang dibutuhkan," katanya.
Australia mendapatkan manfaat dari migrasi selama beberapa dekade, dan penurunan jumlah secara mendadak akibat pandemi telah membebani perekonomian.
Berita Terkait
-
Berbanggalah, Bahasa Indonesia Diajarkan di 10 Negara Ini!
-
CEK FAKTA: Benarkah Rakyat Australia Ricuh Melawan Rencana New World Order?
-
Dulu Sukses Mengendalikan, Kini Vietnam Masuki Krisis Pandemi Covid-19
-
CEK FAKTA: Rakyat Australia Demo Melawan Rencana New World Order?
-
Banyak Pendaki Tersesat, Gunung Sanghyang Diperketat
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
5 Fakta PNS Probolinggo Memperkosa Keponakan Hingga Korban Depresi
-
Inovasi AI yang Mendorong Kualitas Riset dan Akademik Indonesia
-
Terseret Kasus Ekspor CPO, Dua Raksasa Sawit Bayar Uang Pengganti Triliunan dengan Cara Dicicil!
-
MBG ala Jusuf Hamka, Makan Gratis yang Bikin Anak-Anak SD Tambora Senyum Ceria
-
Gubernur Riau Diduga Pakai Uang Pemerasan untuk Jalan-Jalan ke Inggris dan Brasil
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal