Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat kasus Covid-19 di Indonesia terus melandai dari lonjakan kasus kedua yang terjadi akibat varian delta sejak akhir Juli lalu.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan jumlah kasus pada puncak kedua ini mencapai angka tertinggi 349.300 kasus dalam seminggu atau 4 kali dari puncak pertama pada Januari lalu sebanyak 89.083 kasus.
Kecepatan penularan pada lonjakan kedua Juli ini pun hanya membutuhkan 9 minggu untuk mencapai puncaknya, berbeda dengan puncak Januari lalu yang membutuhkan waktu 13 minggu untuk mencapai puncak tertinggi.
Wiku menyebut lonjakan ini perlahan melandai setelah pemerintah melakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyakarat (PPKM) Darurat dan Leveling hingga saat ini.
"Berkat sinergi dari seluruh lapisan masyarakat hingga minggu lalu, kasus positif nasional mingguan telah mengalami penurunan selama empat minggu berturut-turut atau turun sebesar 41,6 persen dari puncak kedua," ucap Wiku dalam jumpa pers virtual, Selasa (17/8/2021).
Namun, dia mengingatkan bahwa penurunan kasus masih belum signifikan karena angka penambahan kasus positif Covid-19 dan kasus meninggal dunia harian masih tinggi.
"Perjuangan melawan pandemi ini belum berakhir. Sampai saat ini kita masih melihat laju penambahan kasus yang tajam di mana kasus positif," jelasnya.
Angka kesembuhan juga meningkat tajam karena jumlah pasiennya yang juga bertambah banyak.
"Kabar baiknya, kesembuhan juga mengalami peningkatan pesat selama 2 bulan terakhir, di mana kita mencapai 2 juta dan 3 juta kesembuhan hanya dalam kurun waktu 2 bulan," katanya.
Baca Juga: Data Covid-19 Pemkot Solo dengan Pemprov Jateng Jomplang, Kok Bisa?
Wiku meminta pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan kinerja 3T (testing, tracing, dan treatment), 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan), serta menggenjot percepatan vaksinasi Covid-19.
"Peran aktif masyarakat yang senantiasa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta meminimalisir mobilitas. Sangat besar dampaknya dalam mendukung upaya pemerintah daerah menurunkan peningkatan kasus," pungkas Wiku.
Berita Terkait
-
Singapura Bersiap Jalani Hidup dan Mati Bersama COVID-19, Bagaimana Indonesia?
-
Pertama Kali dalam 6 Bulan, Ada Kasus COVID-19 Lokal Pertama di Selandia Baru
-
Data Covid-19 Pemkot Solo dengan Pemprov Jateng Jomplang, Kok Bisa?
-
Saat HUT ke-76 RI, Kasus Positif Covid-19 Tambah 20.741 Kasus, 1.180 Meninggal Dunia
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi