Suara.com - Langkah ketat dilakukan Selandia Baru demi menjaga wilayahnya dari sebaran virus corona. Sebab temuan satu kasus Covid-19, pemerintah setempat langsung memberlakukan lockdown.
Melansir laman VOA Indonesia, Rabu (18/8/2021), Perdana Menteri Jacinda Ardern menempatkan Selandia Baru pada tiga hari lockdown, Selasa (17/8/2021) setelah satu kasus infeksi COVID-19 dikonfirmasi di sebuah komunitas di Auckland, kota terbesar di negara itu.
Infeksi baru itu yang pertama di Selandia Baru dalam enam bulan, didiagnosis pada seorang pria berusia 58 tahun yang telah mengunjungi daerah sekitar Coromandel, meski tidak diketahui bagaimana ia tertular virus yang menyebabkan COVID-19 itu.
Dalam sebuah jumpa pers, Ardern menyampaikan tidak akan diketahui secara pasti apakah kasus tersebut disebabkan varian delta yang sangat menular sampai pengetesan genetik selesai dilakukan. Arden menyatakan Auckland dan Coromandel akan berada dalam keadaan lockdown selama tujuh hari sementara negara lainnya memberlakukan tiga hari.
"Varian delta disebut-sebut sebagai faktor pengubah, dan itu memang terjadi," kata Ardern kepada sejumlah wartawan. "Itu berarti kita harus kembali bekerja keras dan menghentikan lebih awal penyebaran ini. Kita telah melihat apa yang bisa terjadi di tempat lain jika gagal mengatasinya. Kita hanya punya satu kesempatan." Jika dikonfirmasi, Selandia Baru akan menjadi salah satu negara terakhir di dunia di mana varian itu muncul.
Di bawah aturan lockdown level 4 di Selandia Baru, sekolah, kantor, dan semua bisnis akan ditutup, dan hanya layanan esensial yang dapat beroperasi. Perintah terakhir untuk tetap berada di rumah dicabut pada Maret lalu.
Negara berpenduduk 5 juta jiwa itu termasuk yang terbaik di dunia dalam penanganan virus penyebab COVID-19. Di Selandia Baru hanya terjadi 2.914 kasus dengan 26 kematian, menurut Universitas Johns Hopkins yang berbasis di AS, yang melacak wabah secara global. Sebagian besar dari keberhasilan itu dikarenakan Selandia Baru menutup perbatasannya selama 18 bulan terakhir bagi warga yang bukan penduduknya. (Sumber: VOA Indonesia)
Berita Terkait
-
Mengintip Cara Pemprov Kepri Beri Bantuan Untuk Warga dan Usaha Terdampak COVID-19
-
Ini Sebab Kepatuhan Masyarakat Menjalankan Protokol Kesehatan Masih Rendah
-
Usai Divaksin COVID 19, Dilarang Makan Tape? Ini Faktanya
-
Nora Alexandra Tegaskan Tak Paksa Jerinx SID Buat Vaksin
-
1.518 Pasien Covid-19 di Kepri Meninggal Dunia, Satgas: Kasus Kematian Masih Tinggi
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
-
Traumatik Mendalam Jemaat POUK Tesalonika Tangerang: Kebebasan Beribadah Belum Terjamin?
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
Terkini
-
Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
-
Sebut Indikasi Kecelakaan Kalideres Murni Musibah, Kadispenad Pastikan Pemeriksaan Tetap Dilakukan
-
Update Gempa M 7,6: Nyaris Seribu Gempa Susulan Guncang Maluku Utara
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
AS-Israel Gempur Wilayah Iran: 15 Orang Tewas, Pasukan IRGC Gugur dan Pilot F-15E Dicari
-
Spesifikasi Pesawat A-10 Thunderbolt II 'Warthog' Milik AS, Hancur Ditembak Iran
-
Gembira Dihampiri Kasatgas PRR, Asa Penyintas di Desa Sekumur Kembali Menyala
-
Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi di Pelalawan dan Inhil, Hak Rakyat Kecil Terselamatkan
-
Di momen Ramadhan, Jusuf Kalla mengadakan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak
-
Siasat Cegah Defisit, JK Sarankan Pemerintah Evaluasi Anggaran dan Kurangi Subsidi