Suara.com - Ketua KPK Firli Bahuri berharap 18 pegawai KPK yang mengikuti pelatihan bela negara bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara alias ASN. Pelatihan bela negara yang digelar bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan ditutup pada Jumat, (20/8/2021) besok.
"Artinya Pendidikan Latihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan yang diikuti oleh 18 pegawai KPK yang telah dibuka pada 22 Juli lalu akan ditutup resmi Jumat besok," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/8/2021).
Sepatutnya, ada sekitar 24 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) mengikuti pelatihan bela negara. Namun, dalam kesempatannya hanya 18 pegawai KPK mau menjalani pelatihan.
"Kegiatan akan ditutup dengan kehadiran 100% peserta, walaupun di minggu awal pelaksanaan Diklat 3 orang sedang isolasi mandiri sehingga pada sebagian waktu harus berpartisipasi secara online," ucap Firli.
Menurut Firli, para peserta yang telah menjalani pelatihan didampingi perwira pengawas materi, pendamping bimsuh, dan perwira pendamping kelas dari pihak Universitas Pertahanan dan KPK.
"18 Pegawai sebagai peserta Diklat melakukan pembagian tugas sebagai komandan apel, penjaga waktu, dan koordinator penyampaian tugas sebagai penugasan dari Ketua Kelas untuk melatih kepemimpinan," kata Firli.
Selain mendapatkan materi pelatihan didalam kelas. Ada juga kegiatan fisik untuk menjaga kedisiplinan dan kesehatan.
"Bimbingan mental rohani juga telah dilaksanakan dua kali, pertama berlokasi di Universitas Pertahanan dan kedua di Masjid Istiqlal," kata Firli.
Materi bimbingan rohani diisi oleh Imam besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar. Kegiatan tersebut diikuti oleh semua peserta baik muslim maupun non-muslim karena sifatnya universal. Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan di area luar Masjid Istiqlal.
Baca Juga: Bela Negara Zaman Now, Ridwan Kamil: Beli Produk UMKM
Dalam acara penutupan pelatihan bela negara 18 pegawai KPK, akan dihadiri langsung oleh pimpinan KPK. Disertai dengan serah terima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) bela negara dan wawasan kebangsaan.
Firli pun berharap 18 pegawai KPK nantinya dapat lulus dalam pelatihan bela negara dan diangkat menjadi PNS.
"Kami berdoa dan berharap 18 pegawai kami di KPK dinyatakan lulus Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan," imbuhnya.
Seperti diketahui, awalnya ada sekitar 75 pegawai KPK yang tidak lulus menjadi dalam TWK yang digelar oleh Kementerian Badan Kepegawaian Negara (BPK) RI.
Namun, ada sekitar 24 pegawai KPK yang dapat mengikuti pelatihan bela negara untuk nantinya dapat mengikuti TWK menjadi ASN.
Sementara, 51 pegawai lainnya sudah tidak dapat dibantu. Lantaran dianggap hasil TWK mendapatkan rapor merah. Sehingga, tidak dapat mengikuti pelatihan bela negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
5 Hari Pencarian, Pemancing Tenggelam di Payangan Ditemukan Meninggal
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu
-
Menteri PPPA Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Dipercepat