Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar mengimbau seluruh masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi pemberitaan terkait konflik antara Afghanistan dan kelompok Taliban.
Karena dengan adanya masalah tersebut, bukan tidak mungkin ada kelompok yang berusaha menggalang simpatisan, kata Boy dalam keterangan pers yang diterima hari ini.
“Tentunya kita harus hati-hati dalam menyikapi perkembangan yang terjadi di Afghanistan, yang dilanda konflik berkepanjangan itu. Jangan sampai masyarakat salah bersimpati, karena berdasarkan pemantauan kami ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menggalang simpatisan atas isu Taliban. Ini sedang kita cermati,” ujar Boy.
Ia mengatakan hal itu kepada wartawan usai bersilaturahim ke Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Surakarta, Kamis (19/8). Silaturahim Kepala BNPT dan jajarannya tersebut dalam rangka membangun sinergi dengan berbagai instansi dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme.
Dia menekankan kepada masyarakat agar bijak dan tetap sadar bahwa apa yang terjadi di Afghanistan merupakan persoalan dalam negeri Afghanistan itu sendiri. Masalah pergerakan yang terjadi di negara tersebut adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi di Indonesia.
“Jangan sampai masyarakat terpengaruh masuk ke dalam aksi-aksi yang tidak perlu. Karena kita adalah negara yang memiliki ideologi dan konstitusi yang mewajibkan kita untuk bela negara sendiri, bukan bela negara lain,” kata Boy.
Menyinggung kemungkinan pengaruh pergerakan Taliban dengan kelompok jaringan terorisme Islamic State of Iraq and Suriah di Indonesia, Boy melihat Taliban tidak ada afiliasi dengan ISIS. Namun demikian Taliban dalam pergerakannya terjebak dalam perbuatan kekerasan yang dalam terminologi hukum disebut sebagai perbuatan teror.
“Selama berupaya meraih kekuasaan, Taliban melakukan kekerasan. Itu yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Taliban jangan dijadikan 'role model' bagi anak muda karena bertentangan dengan falsafah dan ideologi kita, Pancasila,” kata Boy.
Kepada Gibran, Boy mengatakan bahwa keduanya membahas program yang berkaitan dengan dukungan program vaksinasi mantan warga binaan BNPT dan penyintas terorisme serta program pencegahan berkaitan dengan masalah radikalisme dan intoleransi yang berkembang di masyarakat.
Baca Juga: Taliban Sambut China Bangun Lagi Afghanistan
“Kita terus bersinergi khususnya dengan Pemkot Solo dan daerah Solo Raya lainnya, karena cukup banyak warga binaan kita yang perlu disinergikan potensinya dengan program-program yang ada di pemerintah daerah setempat," ujar Boy.
Karena dengan upaya tersebut, menurutnya, diharapkan mantan warga binaan dapat berperan aktif dalam menangkal isu hoaks di tengah pandemi COVID-19 yang nantinya malah justru menghambat upaya program nasional percepatan vaksinasi COVID-19.
“Kita menggandeng warga binaan bersama dengan masyarakat agar meyakinkan semua pihak untuk tidak termakan isu hoaks dan menyukseskan program nasional,” ujar Boy.
Dia menjelaskan rencana BNPT ke depan dalam hal penanggulangan terorisme melalui pelibatan seluruh komponen masyarakat baik secara daring maupun luring terkait wawasan kebangsaan dan moderasi beragama karena keberagaman yang dimiliki bangsa ini justru menjadi kerentanan yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok atau oknum tertentu untuk dengan sengaja menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Gibran menyambut baik sinergi yang akan terjalin antara BNPT dan Pemerintah Kota Surakarta.
“Kami berterima kasih dan atas dukungan penuh BNPT terhadap program percepatan vaksinasi, kami siap merangkul teman-teman eks napiter beserta warga binaan agar bisa menyebar virus optimistis dan kami siap bersinergi untuk pencegahan radikalisme dan terorisme,” kata Gibran.
Berita Terkait
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Era Baru Main Roblox: Wajib Scan Wajah, Anak di Bawah Umur Auto Diblokir
-
Densus 88 Antiteror Polri Sebut Remaja Jakarta Paling Banyak Terpapar Paham Radikal
-
Tolak Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme, Koalisi Sipil: Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
-
BNPT Sebut ada 112 Anak dan Remaja Terpapar Paham Radikal Lewat Sosial Media
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!