Ilustrasi Facebook. [Shutterstock]
Perusahaan teknologi raksasa lain kini menyikapi keberadaan Taliban dengan berbeda. YouTube mengatakan bahwa mereka melarang grup tersebut karena sanksi AS, tetapi Twitter mengizinkan kelompok itu di platformnya.
"Pada tahun 2001 ketika AS menginvasi Afghanistan, perusahaan-perusahaan ini belum ada," kata Rose Jackson, direktur Inisiatif Demokrasi & Teknologi di Laboratorium Penelitian Forensik Digital Dewan Atlantik.
Taliban semakin piawai secara digital dan sekarang menggunakan berbagai platform media sosial dan layanan pesan seperti WhatsApp dan Telegram untuk berkomunikasi dengan warga Afghanistan dan komunitas internasional.
Reuters
Artikel ini diproduksi oleh Hellena Souisa.
Komentar
Berita Terkait
-
Aktivis: Taliban Telah Merenggut Setiap Harapan dari Kaum Perempuan Afghanistan
-
Presiden Afghanistan Bawa Kabur USD 169 Juta, Donald Trump Ngamuk
-
Dinilai Negara Besar, Taliban Sambut Cina Bangun Afghanistan Kembali
-
Donald Trump Murka Afghanistan Dikuasai Taliban, Tuding Ashraf Ghani Biang Keroknya
-
Tak Sengaja Pakai Filter Alien Saat Meeting Online, Wanita Tahan Malu Wajahnya Jadi Hijau
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Polda Metro Bungkam Ditanya Alasan Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke TNI
-
Apa itu Demo "No Kings" di Amerika? Gerakan Massal Warga Turunkan Donald Trump
-
Eks Anggota BAIS Bongkar Kejanggalan Kasus Andrie Yunus: Operasi Liar untuk Diskreditkan Presiden
-
Polisi Klarifikasi Dugaan Prostitusi Sesama Jenis di Tambora: Bukan Prostitusi, Tapi Suka Sama Suka
-
Iran Siapkan Cara Baru Bikin Israel Makin Sengsara
-
Indonesia Menuju 300 Juta Penduduk, Siapkah Negara Menghadapinya?
-
Dasco Sebut Tak Ada Pembatasan Pembelian Pertalite dan Pertamax: Stok BBM Kita Cukup
-
Terungkap! Motif Keji Pembunuhan Mayat dalam Freezer di Bekasi, Gara-gara Tolak Ajakan Merampok
-
BGN Tegaskan 93 Persen Anggaran MBG Langsung untuk Masyarakat, Bantah Isu Dana Rp335 Triliun
-
Kasus Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus, Polisi Belum Temukan Keterlibatan Warga Sipil