Suara.com - Sebanyak 67 kabupaten/ kota se-Jawa dan Bali menurunkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 4 ke level 3. Lalu apa perbandingan PPKM Level 4 dan 3 ini?
Penurunan status PPKM Level 4 ke Level 3 ini seiring dengan melandainya angka kasus pandemi Covid-19 di sejumlah daerah seperti Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya.
Perbandingan PPKM Level 4 dan 3
Perbandingan PPKM level 4 dan 3 yang paling kentara adalah diperbolehkannya makan di tempat atau dine in serta pembukaan pusat perbelanjaan. Secara lebih terperinci, Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers Senin (23/08/2021) menyampaikan perbandingan PPKM Level 4 dan 3 sebagai berikut.
- Tempat ibadah boleh dibuka untuk kegiatan ibadah dengan kapasitas maksimal 25 persen atau maksimal 30 orang
- Restoran diperbolehkan makan di tempat dengan kapasitas maksimal 25 persen dari total pengunjung. Satu meja hanya boleh diisi dua orang dengan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00 WIB
- Pusat perbelanjaan atau Mal diperbolehkan buka sampai dengan pukul 20.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen dari total pengunjung dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah
- Industri berorientasi ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi 100 persen. Namun apabila menjadi kluster baru Covid-19 maka akan ditutup selama 5 hari.
- Pembatasan kegiatan masyarakat akan dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat masuk.
Kendati puluhan daerah dinyatakan sudah turun level PPKM, Jokowi tetap bakal menggencarkan program vaksinasi nasional. Saat ini 90,59 juta dosis vaksin telah disuntikkan dan masih akan terus bertambah. Pemerintah menargetkan hingga akhir Agustus 100 juta dosis vaksin sudah disuntikkan.
Terkait penggenjotan vaksinasi ini, Indonesia mendapatkan sokongan vaksin Pfizer sebanyak 1,5 juta dosis. Vaksin produksi perusahaan Amerika Serikat tersebut akan disuntikkan kepada warga di wilayah Jabodetabek.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan Indonesia menargetkan bisa mendatangkan 50 juta dosis Pfizer hingga akhir tahun melalui skema business to business (B2B). Dengan demikian, masih ada 48 juta dosis lagi dengan skema pembelian yang sama.
Di samping B2B, Budi menyebutkan masih ada pasokan sekitar 4,6 juta dosis Pfizer lewat skema multilateral. Vaksin tersebut akan tiba di Indonesia paling lambat pada akhir Agustus 2021.
Seperti itulah perbandingan PPKM Level 4 dan 3 yang perlu diketahui masyarakat pasca beberapa daerah di Jawa dan Bali menurunkan status PPKM.
Baca Juga: Sedikit Lebih Longgar, Ini Aturan PPKM Level 3 di Bandung Raya
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah
-
John Herdman Dikontrak PSSI 4 Tahun
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
Terkini
-
Melanggar Aturan Kehutanan, Perusahaan Tambang Ini Harus Bayar Denda Rp1,2 Triliun
-
Waspadai Ucapan Natal Palsu, BNI Imbau Nasabah Tidak Sembarangan Klik Tautan
-
Bertahan di Tengah Bencana: Apa yang Bisa Dimakan dari Jadup Rp 10 Ribu Sehari?
-
Hampir Sebulan Pasca Banjir Bandang, Aceh Tamiang Masih Berkubang Lumpur dan Menahan Lapar
-
Sikap PKB Usai Kiai Ma'ruf Amin Pilih Jalan Uzlah
-
Dari Masa ke Masa UMP DKI Jakarta Dalam 9 Tahun Terakhir
-
Rencana Nominal Kenaikan Jadup Korban Bencana Masih Tunggu Arahan Presiden
-
Punya Kafe di Bandung hingga Korsel Tapi Tak Masuk LHKPN, Ridwan Kamil Bakal Diperiksa KPK Lagi
-
Jampidsus Tegaskan Ada Keterlibatan Riza Chalid Dalam Dugaan Kasus Korupsi Petral
-
Buntut Kasus Perundungan Disabilitas, Anggota Komisi X Desak Bahasa Isyarat Masuk Kurikulum Nasional