Suara.com - Amerika Serikat membatalkan rencana menggunakan pangkalan militer luar negeri terbesarnya di Korsel dan Jepang guna menampung pengungsi Afganistan.
Demikian ungkap dua orang sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada kantor berita Reuters.
Salah satu sumber tersebut mengatakan bahwa pejabat AS "tampaknya telah menemukan lokasi penampungan sementara yang lebih baik," kata sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya karena sensitivitas masalah tersebut.
Negara itu juga memutuskan untuk menghapus Korsel dan Jepang daftar lokasi penampungan sementara bagi pengungsi Afganistan, antara lain karena masalah logistik dan geografis.
Lebih lanjut, sumber tersebut mengatakan bahwa ketika Amerika Serikat pertama kali melontarkan ide itu, pemerintah Korea Selatan telah meresponsnya secara positif.
Departemen Luar Negeri AS tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar terkait pembatalan ini.
Sebelumnya, Korea Selatan bekerja sama dengan Amerika Serikat telah mengevakuasi sekitar 400 warga Afganistan yang selama ini bekerja sama dengan pasukan asal Korsel.
Warga Afganistan tersebut telah dibawa ke Seoul, kata sumber tersebut. Sebagian besar warga Afganistan tersebut antara lain bekerja sebagai tenaga medis, insinyur, dan penerjemah.
Mereka telah membantu pasukan Korea Selatan yang ditempatkan di Afganistan antara tahun 2001 dan 2014, atau ambil bagian dalam misi rekonstruksi yang berjalan sejak 2010 hingga 2014.
Baca Juga: Gelombang Penungsi Afganistan Dikhawatirkan Picu Reaksi Populis Kanan
"Meskipun ada penolakan dari dalam negeri untuk menerima pengungsi, orang-orang ini telah membantu kita dan itu harus dilakukan mengingat keprihatinan kemanusiaan dan kepercayaan dari komunitas internasional," kata salah satu sumber.
Batas waktu kian dekat, relokasi pengungsi batal ke Korsel Sebelumnya, rencana untuk membawa para pengungsi Afganistan ini ke Seoul penuh dengan ketidakpastian mengingat gejolak situasi di Kabul dan ribuan orang yang berebut untuk bisa masuk ke bandara.
Setelah Taliban mengambil alih ibu kota Afganistan pada 15 Agustus, ribuan warga memutuskan untuk melarikan diri ke luar negeri antara lain lewat jalur udara.
Amerika Serikat dan sekutunya berpacu untuk menyelesaikan proses evakuasi semua orang asing dan warga Afganistan yang dinilai rentan sebelum berakhirnya batas waktu yang disepakati dengan Taliban pada 31 Agustus.
Sementara Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, pada Selasa (24/08) mengatakan pihak Sekutu Barat tidak akan bisa menerbangkan setiap warga Afganistan yang membutuhkan perlindungan keluar dari Kabul sebelum batas waktu penarikan 31 Agustus.
Bahkan jika (evakuasi) berlangsung hingga 31 Agustus atau bahkan beberapa hari lebih lama, itu tidak akan cukup untuk memungkinkan AS atau Jerman untuk menerbangkan mereka yang rencananya akan mereka terbangkan, ujar Maas kepada televisi Jerman, Bild TV.
Berita Terkait
-
Gelombang Penungsi Afganistan Dikhawatirkan Picu Reaksi Populis Kanan
-
Kalah Perang, Shinto, hingga Astro Boy: Obsesi Jepang kepada Robot
-
Poppy Land, Berapa Produksi Opium yang Dikuasai Taliban di Afganistan?
-
Ratu Soraya, Pemimpin Afganistan yang Junjung Tinggi Hak Kaum Perempuan
-
Nilai Tukar Rupiah Melemah, Terdampak Pengetatan Stimulus Bank Sentral AS
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi