Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bersama Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke dalam rapat bersama partai koalisi Indonesia Maju di Istana Negara, Rabu (25/8/2021).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai kehadiran PAN dalam lingkaran koalisi memberikan energi yang baik bagi konsolidasi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Selain itu Hasto juga menyebut kalau kehadiran Zulkifli dan Eddy semakin membuktikan kalau pemerintah kerap mengedepankan gotong royong.
"Beliau memberikan energi positif bagi konsolidasi pemerintahan Presiden Jokowi dan KH Ma’ruf Amin yang sangat penting di tengah pandemi," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu.
Selain PAN, terdapat 6 ketua umum partai politik (parpol) dan 6 sekjen yang hadir dalam rapat tersebut. Mereka terdiri dari PDIP yang diwakili Megawati Soekarnoputri dengan Hasto Kristiyanto; kedua, Gerindra Prabowo Subianto dengan Ahmad Muzani; ketiga Nasdem Surya Paloh dengan Johnny; lalu Golkar Airlangga Hartarto dengan Lodewijk Paulus.
Kemudian PKB Muhaimin Iskandar dengan Hassanuddin Wahid; dan PPP Suharso Monoarfa dengan Arwani Thomafi.
"Seluruh ketum parpol yang hadir merasakan pentingnya gotong royong seluruh komponen bangsa dan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi di dalam mengatasi pandemi sudah pada track yang benar," ujar Hasto.
Kemudian Hasto juga membahas soal pemaparan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya dapat disimpulkan kalau melalui kerjasama yang baik dengan seluruh lembaga tinggi negara, maka berbagai capaian baik perihal vaksinasi, penambahan kapasitas rumah sakit, program realokasi anggaran, dan daya dorong untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional mampu membangun optimisme.
Baca Juga: Jokowi Undang PAN ke Istana, Koalisi Bantah Bahas Amandemen UUD 1945
"Bagaimanapun, meski pandemi masih sulit diprediksi kapan berakhir, keseimbangan antara penerapan PPKM di beberapa wilayah dengan pertumbuhan perekonomian terus dilakukan, terutama memastikan bagaimana negara hadir dengan mendorong perekonomian rakyat," tuturnya.
Berita Terkait
-
PAN Diundang Jokowi ke Istana Bertemu Parpol Koalisi, Nasdem: Topiknya Bukan Reshuffle
-
Jokowi Undang PAN ke Istana, Koalisi Bantah Bahas Amandemen UUD 1945
-
PAN Nimbrung, Begini Penampakan Jokowi saat Kumpulkan Petinggi Parpol Koalisi di Istana
-
Meriung di Istana, Jokowi Bahas 5 Topik Ini di Depan Bos-bos Parpol Koalisi
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Volume Kendaraan Arus Balik Membeludak, GT Purwomartani Kini Dibuka Hingga Pukul 20.00 WIB
-
Perang Darat Dimulai? AS Bakal Kirim Tentara Serang Pulau Kharg Iran
-
Ribuan Marinir AS Dikirim Donald Trump ke Timur Tengah, Keluarga: Kapan Ini Akan Berakhir?
-
Perang AS-Israel vs Iran Tak Kunjung Selesai, China Kirim Pernyataan Tegas
-
Dubai dan Abu Dhabi Diskon Besar-besaran Tarif Hotel Mewah di Tengah Perang, Minat?
-
Proyek Surya dan Hidrogen Hijau di RI Dapat Suntikan Dana, Regulasi Masih Jadi Hambatan?
-
10 Juta Warga Kuba Hidup Dalam Kegelapan, Blackout Kedua dalam Sepekan Picu Krisis dan Protes
-
Gawat! Pasokan BBM Dunia Mulai Terganggu karena Perang
-
Dunia Hadapi Krisis Energi Global! Direktur IEA Sebut Lebih Parah dari Krisis Minyak 1970
-
Eks Penyidik KPK Nilai Kebijakan Tahanan Rumah Gus Yaqut Lemahkan Penegakan Hukum