Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tiga strategi besar ekonomi di depan para ekonom. Tiga strategi besar tersebut yaitu hilirisasi industri, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi hijau.
"Yang pertama hilirisasi industri. Yang kedua digitalisasi UMKM. Kemudian yang ketiga kita harus mulai masuk ke ekonomi hijau," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam kegiatan Peresmian Pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/8/2021).
Jokowi menuturkan, berkaitan dengan hilirisasi industri, hilirisasi sudah dimulai dengan menghentikan ekspor bahan mentah sejumlah komoditas.
Menurutnya, ke depan ekspor bahan mentah lain seperti nikel, bauksit, emas, tembaga, kelapa sawit, hingga turunannya dapat berubah menjadi ekspor barang setengah jadi atau lebih baik lagi apabila bisa menjadi barang jadi.
"Saya kira ekspor kita, ekspor besi baja kita dalam setengah tahun ini saja sudah berada di angka kurang lebih USD10,5 miliar," ucap Jokowi.
Strategi besar kedua yaitu digitalisasi UMKM. Hingga saat ini sebanyak 15,5 juta UMKM telah masuk ke dalam platform digital dan lokapasar. Jokowi mengatakan, transformasi ini akan terus didorong agar makin banyak UMKM masuk ke dalam platform digital.
"Kita memiliki kurang lebih 60-an juta UMKM yang semuanya akan kita dorong agar masuk ke platform-platform digital, baik yang berada di daerah, nasional, maupun agar bisa juga masuk ke platform-platform global," kata Jokowi.
Selanjutnya, Jokowi menuturkan strategi besar lain yaitu berkaitan dengan ekonomi hijau. Pemerintah berencana membangun Green Industrial Park dengan produk keluaran produk hijau dengan pemakaian energi menggunakan energi baru terbarukan, energi hijau.
Jokowi berharap ke depan produk hijau yang dihasilkan dari ekonomi hijau akan menjadi sebuah kekuatan besar Indonesia.
Baca Juga: Telak! Mardani Kritik Setelah PAN Gabung ke Jokowi: Absolute Power Corrupt Absolutely
"Kami tahu semuanya bahwa masa depan produk-produk hijau itu sangat-sangat menjanjikan dan kita memiliki kesempatan yang besar dalam hal ini," kata dia.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menyinggung mengenai reformasi struktural yaitu adanya Undang Undang Cipta Kerja yang muaranya untuk membangun sebuah kecepatan.
Pemerintah juga telah membuat sistem perizinan elektronik Online Single Submission (OSS) guna memberikan kemudahan dan kecepatan dalam hal perizinan bagi UMKM.
Menurut Jokowi, melalui OSS ini UMKM bisa membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) di mana saja dengan waktu yang lebih cepat.
"Sehingga usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro kita semuanya bisa menjadi sebuah usaha yang memiliki NIB dan itu akan memudahkan mereka untuk mengakses ke perbankan," kata Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara juga menyampaikan mengenai Program Meekar yang merupakan pinjaman bagi usaha mikro dan telah ada sejak tahun 2016. Saat ini, nasabah dari Program Meekar mencapai 10,8 juta nasabah melebihi nasabah Grameen Bank sekitar 6 juta nasabah.
"Ini sebuah lompatan yang sangat cepat sekali yang kita harapkan ini akan memberikan dampak kenaikan tingkat pada usaha-usaha mikro di Tanah Air," tutur Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan bahwa dalam situasi pandemi Covid-19 ini, pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama para ekonom dalam rangka meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
"Pemikiran, gagasan yang dapat di terapkan yang berbasis riset, berbasis evidence dan contoh-contoh praktis, resep-resep untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita untuk bangkit kembali," kata Jokowi.
Kepala Negara pun meyakini bahwa dukungan dan ide dari para ekonom dapat membantu pemerintah dalam mencari solusi untuk melewati berbagai kesulitan selama masa pandemi.
"Saya yakin dengan dukungan para ekonom yang siap memberikan ide dan gagasan-gagasan besarnya, ikut turun tangan menjadi bagian dari solusi. Kita pasti mampu melewati masa-masa yang sulit ini sambil mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk berlari kencang setelah kita bisa keluar dari krisis ini," tandasnya.
Berita Terkait
-
Disambut Baik Koalisi, Gabungnya PAN Solidkan Keputusan di Parlemen?
-
Telak! Mardani Kritik Setelah PAN Gabung ke Jokowi: Absolute Power Corrupt Absolutely
-
Viral Ibu-Ibu Disebut Mirip Presiden Jokowi, Warganet Usul Diundang ke Istana
-
Mural Mirip Jokowi Tiba-tiba Hilang, Netizen: Mau Ketawa Takut Ditangkep
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
"Kita Rampok Uang Negara!", Viral Ucapan Anggota DPRD Gorontalo, BK Duga Pelaku Mabuk Berat
-
Pupuk Indonesia Sediakan 11.384 Ton Pupuk Subsidi di Sultra, Sambut Musim Tanam
-
Viral Seruan Stop Tot Tot Wuk Wuk, Kakorlantas Polri Ngaku Larang Anak Buah Pakai Strobo: Berisik!
-
Kolaborasi Haji Robert dan Universitas Binawan Buka Pintu Dunia untuk Anak Yatim dan Yatim Piatu
-
Siapa Sosok di Balik Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran yang Minta Ganti Rugi Rp125 Triliun?
-
MBG Kembali Racuni Ratusan Anak, Prof Zubairi Djoerban: Alarm Keras Bagi Pemerintah untuk Evaluasi!
-
Menkeu Purbaya Curhat Pendapatannya Turun Jadi Menteri, Ternyata Segini Gajinya Dulu
-
'Bukan Cari Cuan', Ini Klaim Penggugat Ijazah Gibran yang Tuntut Kompensasi Rp125 Triliun ke Wapres
-
Belum Dibebaskan usai Ajukan Penangguhan, Polisi Ngotot Tahan Delpedro Marhaen dkk, Apa Dalihnya?
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Diprotes, Nantinya Bakal Diseragamkan se-Indonesia