Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak seluruh masyarakat untuk berhenti berkeluh-kesah dan melihat krisis sebagai sebuah peluang atau titik krusial untuk membalik keadaan menjadi lebih baik.
Hal itu dikatakan Moeldoko saat menjadi Keynote Speaker dalam Webinar DPP Kerukunan Keluarga Kawanua terkait Semangat Kebangsaan dalam Mengisi Kemerdekaan di masa Pandemi Covid-19, Senin (30/8/2021).
"Saya mengajak kita semua untuk mengambil pilihan ‘membajak krisis’ menjadi peluang. Peluang untuk memajukan Indonesia, peluang untuk memanusiakan manusia, menuju peradaban yang lebih baik," kata Moeldoko.
Moeldoko mengatakan krisis Covid-19 sejatinya telah berada di luar kapasitas, sumber daya dan pengetahuan semua orang di seluruh dunia.
"Dalam situasi yang demikian, tak ada jawaban pasti yang siap pakai dan dapat digunakan dalam berbagai situasi. Yang dapat dilakukan adalah proses terbaik," ujarnya.
Moeldoko mengklaim, pemerintah telah mengambil kebijakan membajak krisis ini dalam penanganan pandemi selama ini, diantaranya melalui kebijakan pemulihan ekonomi nasional, kebijakan subsidi gaji dan kebijakan insentif tenaga kesehatan.
Berdasarkan data per Juni 2021, pagu anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional telah ditingkatkan menjadi Rp699 triliun, yang dialokasikan untuk anggaran kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi serta Insentif usaha.
Mantan Panglima TNI itu menuturkan selama pandemi, kebijakan subsidi gaji sebesar Rp600 ribu/bulan selama empat bulan telah diperluas cakupannya menjadi 15,7 juta orang termasuk guru, perawat, dan tenaga honorer lainnya yang terdaftar di dalam skema BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah kata Moeldoko juga menggulirkan kebijakan insentif tenaga kesehatan PNS dan non-PNS.
Kebijakan tersebut diberikan pemerintah kepada dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dengan kisaran 5-15 juta per bulan selama penanganan pandemi Covid-19. Kementerian Kesehatan pun melaporkan bahwa per bulan Agustus 2021, sejumlah Rp4,7 triliun insentif sudah disalurkan kepada 679 ribu tenaga kesehatan.
Baca Juga: Kunjungi Wuling Motors, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Jelaskan Mobil Listrik
"Dalam situasi keterbatasan kapasitas, sumber daya, dan pengetahuan yang kita hadapi seperti sekarang ini, tentu dampak kebijakan yang dihasilkan pemerintah pun menjadi terbatas. Namun, situasi ini bisa kita atasi apabila kita semua bergotong-royong untuk keluar dari krisis," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
Terkini
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Inflasi Awal 2026 Stabil, Mendagri Dorong Daerah Perkuat Cadangan Logistik
-
UI Buka Jurusan AI, Ini 7 Fakta Penting Angkatan Pertama dan Cara Daftarnya
-
Noel Cibir OTT Ketua PN Depok: Operasi Tipu-tipu, KPK Itu Bocil!
-
Pengamat: Komisaris Dipidana Tanpa Aliran Dana, Sinyal Bahaya Iklim Profesionalisme BUMN Era Prabowo
-
MA Lepas Tangan, Hakim Korup PN Depok Tak akan Dibela, Bantuan Hukum Ditolak Mentah-mentah
-
Geger Data BPJS-PBI Februari 2026, Menkeu: Jangan Bikin Kejutan yang Merugikan
-
Mensos Pastikan Pasien PBI JK Nonaktif Dijamin 3 Bulan: Siapapun Pasien Itu, RS Tak Boleh Menolak
-
Eks Wamen Noel Sebut Praktik Pemerasan Sertifikat K3 Sudah Ada Sejak 2012, Siapa Dalangnya?
-
Dasco Angkat Bicara Soal 2 persen Publik Tak Puas Kinerja Prabowo: Ini Penting!