Suara.com - Mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengecam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Hal ini terkait sikap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengajukan somasi terhadap Koordinator KontraS.
Somasi itu dinilai YLBHI sebagai bentuk menekan kebebasan berpendapat. Namun, Ferdinand membela somasi yang dilayangkan Luhut dan mengecam balik YLBHI.
Melalui akun jejaring sosial Twitternya, Ferdinand menyinggung pernyataan Fahri Hamzah. Politikus Gelora itu sempat mengatakan adanya oposisi yang plonga plongo.
Ferdinand sendiri tidak setuju. Ia menyindir adanya aktivis yang plonga dungu. Ia tidak setuju jika somasi Luhut dipandang sebagai aksi otoriter dan anti kritik pemerintah.
"Kalau @Fahrihamzah bilang #OposisiPlongaPlongo, saya mau bilang #AktivisPlangaDungu. Menempuh jalur hukum disebut otoriter dan anti kritik," kritik Ferdinand seperti dikutip Suara.com, Rabu (1/9/2021).
Ferdinand menyentil para aktivis yang dinilai tidak tahu hukum. Menurutnya, jalur hukum merupakan hak semua masyarakat demi mencari keadilan, tidak peduli status sosialnya.
"Harusnya jadi aktivis jangan terlalu ja***k lah, jalur hukum itu hak semua warga negara dan jalan yang benar mencari keadilan," tegasnya.
Dalam cuitan selanjutnya, Ferdinand lebih frontal dalam menyampaikan kecamannya. Ia menandai akun Twitter YLBHI dan KontraS melalui kritikan pedasnya.
"Logika Aktivis Ja***k: Menempuh jalur hukum adalah sikap otoriter dan anti kritik. @YLBHI @KontraS," kecamnya.
Baca Juga: Luhut Sebut Vaksin Covid-19 Untuk Golongan Orang Tertentu Tahun Depan Tak Gratis
Ferdinand secara khusus mengkritik Ketua YLBHI Asfinawati, yang menyebut rezim otoriter tidak senang dengan kebebasan.
"Inilah contoh mulut yang tidak mengerti makna kebebasan dan tidak paham apa itu otoriter. Apakah semua pejabat harus diam difitnah supaya disebut tidak otoriter?" cuit Ferdinand.
"Pejabat menempuh jalur hukum mengapa disebut otoriter? Goblok kah ini aktivis? Kalau otoriter, kamu sdh dipenjara tanpa peradilan," lanjutnya.
Luhut Somasi Koordinator KontraS, YLBHI Ingatkan Soal Konflik Kepentingan
Tim Advokasi #BersihkanIndonesia telah merespons somasi yang dilayangkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.
Somasi tersebut dilayangkan menyusul adanya unggahan di kanal YouTube milik Haris Azhar dengan judul "Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya".
Tag
Berita Terkait
-
Luhut Sebut Vaksin Covid-19 Untuk Golongan Orang Tertentu Tahun Depan Tak Gratis
-
Jawaban KontraS Usai Disomasi Luhut Soal Bisnis Tambang di Papua
-
Luhut dan Moeldoko Somasi Aktivis, LBH Jakarta Nilai Pemerintahan Jokowi Anti Kritik
-
Luhut Somasi Koordinator KontraS Fatia, YLBHI Ingatkan Soal Konflik Kepentingan
-
Sirnanya Keadilan Bagi si Pelindung Lingkungan Hidup
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren
-
Susul Viral Tepuk Sakinah, Kini Heboh Tepuk Pajak dari Pegawai DJP
-
Di Depan Perwakilan Keluarga, Polisi Akui Belum Temukan HP Pribadi Arya Daru