Suara.com - Presiden Jokowi sering bingung karena data Covid-19 di Indonesia tidak kunjung sempurna. Hal tersebut dikatakan oleh Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan.
Abetnego mengatakan, Presiden Jokowi kerap kali mempertanyakan kevalidan data pandemi Covid-19 yang dilaporkan dari setiap daerah sering tidak sinkron dengan data pusat.
"Misalnya contoh orang ngomong dari data, tidak usah LaporCovid-19, presiden saja ngeluh soal data kok, jadi presiden itu nanya berkali-kali, 'kok bisa sudah satu tahun lebih data gak beres-beres', itu pernyataan pak presiden langsung dalam rapat kabinet," kata Abetnego dalam diskusi virtual ditulis Kamis (2/9/2021).
Dia menyebut data-data pandemi Covid-19 kali ini akan menentukan kesiapan Indonesia menghadapi bencana non-alam seperti wabah penyakit di masa depan.
"Bagaimana jumlah kasus aktif, kematian, positivity rate, BOR dan seterusnya, ini menjadi indikator yang dibahas dalam menuju endemi ini, itu dipikirkan," jelasnya.
Namun, salah satu tantangan penanganan pandemi ini adalah desentralisasi atau otonomi daerah yang terkadang membuat kebijakan antara pusat dan daerah tidak sinkron.
"Ini yang menjadi tantangan, dalam konteks kebencanaan pandemi Covid-19 memang banyak ad-hoc nya, juga banyak terjadi desentralisasi yang mengintervensi, kita tahu dalam konsep bernegara kita desentralisasi itu keputusan final otonomi daerah," ucapnya.
Diketahui, pendataan pandemi Covid-19 di Indonesia belum juga bisa menampilkan data langsung atau real time, karena banyak kasus yang belum dilaporkan oleh daerah atau masalah teknis lainnya.
Selain itu, pemerintah juga mengakui bahwa ada beberapa daerah yang menahan data pandeminya agar wilayahnya masuk dalam zona hijau covid-19.
Baca Juga: Menilik Bendungan Way Sekampung yang Bakal Diresmikan Jokowi
Diketahui, pandemi COVID-19 telah menginfeksi 4.089.801 orang Indonesia, kini masih terdapat 196.281 kasus aktif, 3.760.497 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 133.023 jiwa meninggal dunia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
AMLI Soroti Dampak Ranperda KTR: Usaha Reklame Tertekan, Tenaga Kerja Terancam
-
Dasco Persilakan Tito Lanjut Pimpin Pemulihan Aceh: DPR Fokus Anggaran dan Mengawasi
-
Dasco Pimpin Rapat di Aceh: Minta Pendataan Rumah Rusak Dikebut Sepekan
-
Viral Nenek Curi 16 Potong Pakaian di Tanah Abang, Ketahuan Usai Barang Jatuh dari Balik Gamis
-
Jelang Rakernas 2026, PDIP Terbitkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi
-
Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus
-
Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK