Suara.com - Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan meminta masyarakat segera vaksinasi Covid-19 dan tidak menunda dengan alasan pilih-pilih merek.
"Risikonya dapat tertular Covid-19 karena masyarakat menunda vaksinasi," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (12/9/2021).
Iwan mengingatkan bahwa saat ini penularan kasus Covid-19 masih tinggi. Vaksinasi merupakan salah satu cara ampuh untuk mencegah penularan dan mengurangi risiko berat akibat virus yang menyerang saluran pernapasan tersebut.
Iwan menjelaskan semua merek vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia sudah melewati kajian para pakar dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Jadi, semua sudah terbukti efektif dan aman. Masyarakat harus segera vaksin saat mereka dapat kesempatan," ujar dia.
Imbauan tersebut disampaikan karena hingga kini masih ada masyarakat yang pilih-pilih merek vaksin karena terpengaruh informasi tentang efektifitas vaksin, efek samping beragam, dan hoaks.
Senada dengan itu, Epidemiolog Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKK MK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad mengatakan banyak hal yang melatarbelakangi masyarakat sehingga pilih-pilih merek vaksin.
"Kemungkinan karena informasi yang beredar terkait masing-masing vaksin," kata Riris.
Riris menilai risiko masyarakat yang terus pilih-pilih merek vaksin adalah terinfeksi Covid-19 hingga mengalami tingkat keparahan akibat virus tersebut.
Baca Juga: Pabrik Mau Beroperasi Penuh, Vaksinasi Jadi Syarat Utamanya
"Semakin cepat divaksin, risiko terpapar Covid-19 yang parah dapat dihindari," kata Riris.
Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengakui ada sebagian masyarakat yang pilih-pilih merek vaksin. Umumnya, hal itu karena beredarnya hoaks tentang efek samping vaksin.
Ia berharap masyarakat segera mengikuti vaksinasi dengan merek apa pun. Tujuannya agar Indonesia segera keluar dari pandemi dan terciptanya kekebalan komunal.
Hingga saat ini Indonesia telah mendatangkan 225,4 juta dosis vaksin. Rinciannya, vaksin Sinovac dalam bentuk jadi sebanyak 33 juta dosis, Sinovac dalam bentuk bulk 153,9 juta dosis, AstraZeneca 19,5 juta dosis, Moderna delapan juta dosis, Pfizer 2,75 juta dosis dan Sinopharm 8,25 juta dosis.
Hingga Sabtu (11/9) sebanyak 72.248.720 orang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama, 41.534.340 menerima vaksin dosis kedua, dan 775.725 sudah memperoleh vaksin dosis ketiga. Target sasaran program vaksinasi nasional sebanyak 208.265.720. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Pabrik Mau Beroperasi Penuh, Vaksinasi Jadi Syarat Utamanya
-
Alami Long COVID-19, Ini Saran Dokter yang Harus Dilakukan
-
Studi Terbaru: Orang Tidak Vaksinasi, 11 Kali Lebih Mungkin Meninggal karena Covid-19
-
Hasil Studi AS: Orang Tanpa Divaksin Covid-19, 11 Kali Berpotensi Mati
-
Varian Mu Masuk Kategori VOI dari WHO, Apa Bedanya dengan Kategori VOC?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'