Bisakah Kasus Dugaan Politikus dan Pejabat Perkosa Empat Murid SMA Dibongkar?

Suara.com - Setelah eks tahanan politik Papua Ambrosius Mulait menyampaikan dugaan adanya kasus pemerkosaan terhadap empat remaja putri di Papua, lewat media sosial, isu bergulir cepat.

Keempat murid SMA yang masih berusia 16 tahun tersebut diduga diperkosa oleh pejabat dan politikus.

Sejumlah politikus di Senayan merespons dan mereka mendesak pihak berwajib mengusut sampai tuntas. Bahkan seorang politikus berkata dengan emosional, "Kalau perlu pelakunya ditembak jika melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri."

Politikus yang mendukung pelakunya ditembak jika melawan petugas adalah Habiburokhman, seorang kader Partai Gerindra yang kini menjadi anggota Komisi III DPR.

Dia sekaligus membantah isu yang berkembang yang menyebutkan kader Gerindra terlibat dalam kasus tersebut. Habiburokhman sudah menghimpun informasi dari internal partai dan hasilnya, "Tidak ada satupun kader kami yang terlibat masalah ini."

Dia meminta polisi bertindak tegas.  Dia berkata, "Siapapun pelakunya harus segera ditangkap karena ini benar-benar biadab. Kalau perlu pelakunya ditembak jika melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri." 

Demikian pula anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani, meminta polisi mengungkap kasus tersebut dan menghukum pelakunya. 

Kasus pemerkosaan bukan delik aduan, tetapi delik biasa. Jadi, kata Arsul, walaupun misalnya sudah ada perdamaian antara pelaku dan korban, kemudian korban menarik laporan, maka hal itu tidak menghapuskan sifat pidana dari peristiwa pemerkosaan tersebut.

"Perdamaian yang terjadi paling jauh hanya memperingan hukuman. Bisa dimasukkan dalam poin tentang hal-hal yang meringankan. Tapi bukan menghentikan tindak pidana," tuturnya.

Baca Juga: Dugaan Pemerkosaan Remaja Putri Oleh Oknum Pejabat Papua, DPR: Hukum Harus Tetap Berjalan

Jika ada yang menyebut jalur perdamaian dalam kasus pemerkosaan disebut restorative justice, menurut Arsul, itu salah kaprah. Penerapan restorative justice hanya untuk kasus non kekerasan fisik tertentu.

"Maka menurut saya ini salah kaprah. Restorative justice itu untuk tindak pidana yang non-kekerasan fisik tertentu, bukan untuk tindak pidana dengan kekerasan fisik seperti penganiayaan dan pemerkosaan," katanya.

Dugaan kasus pemerkosaan berawal dari ajakan paman korban dengan mengiming-iming korban jalan-jalan ke Jakarta pada pertengahan April 2021, demikian cuitan Ambrosius.

"Ajak korban ke Jakarta tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga pada pertengahan bulan April 2021 lalu, dan modus hanya mau kasih uang pada bulan Juni, tetapi berubah menjadi aksi penculikan terencana dengan pemaksaan memberikan minuman alkohol, mengajak ke bar, menganiaya," kata Ambrosius.

Korban juga mendapatkan teror agar memenuhi semua permintaan pelaku.

"Salah satunya, orang tua korban tidak akan pernah memberikan uang sebagaimana yang diberikan oleh pelaku, pelaku akan memberikan promosi jabatan kepada orang tua korban dan bahkan korban akan diajak untuk menangani proyek proyek pembangunan di Papua dan lain-lain," kata Ambrosius.

Usai diancam, korban diberi minuman keras hingga tak sadarkan diri. Satu dari empat korban bahkan telah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual berkali-kali dari oknum pejabat.

"Semua perlakuan biadab para pelaku predator seks ini akhirnya terkuak setelah pihak keluarga mendengar adanya desas desus keberangkatan anak-anak mereka," tuturnya.

Kasus tersebut pernah dilaporkan ke Polsek Heram, Papua. Namun pengacara maupun keluarga korban justru diajak berunding agar kasus diselesaikan secara kekeluargaan, demikian dikatakan Ambrosius.