Jurnalis Asia Tenggara Bahas Isu Disinformasi dan Demokrasi

Suara.com - Sejumlah jurnalis dari Asia Tenggara akan membahas isu disinformasi dan demokrasi di kawasan dalam seri webinar dan lokakarya daring bertajuk Journalism and Democracy in the Age of Pandemic and Disinformation yang dihelat oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara.

Kegiatan yang berlangsung berkat dukungan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi di bawah program The Asia-Pacific Regional Support for Elections and Political Transitions (RESPECT) ini akan diselenggarakan selama 4 hari, yakni di tanggal 15 dan 16 September serta 22 dan 23 September 2021.

Diskusi publik mengenai tantangan media dalam memproduksi isu politik dan pemilihan umum di tengah disinformasi akan menjadi seri pembuka dalam kegiatan yang menghadirkan sejumlah jurnalis dari pelbagai negara di Asia Tenggara.

Antara lain, Direktur Eksekutif Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ), Carmella S. Fonbuena, Editor Eksekutif TEMPO, Yandrie Arvian dan Editor The Isaan Record Thailand, Hathairat Phaholtap. Sementara pengampu lokakarya jurnalisme data yang berlangsung pada hari ke-2 akan diampu oleh pendiri Data-N Malaysia, Kuek Ser Kuang Keng.

Pada Rabu, 22 September 2021, lokakarya dilanjutkan dengan menghadirkan Direktur Eksekutif Cambodian Center for Independent Media (CCIM), Danilo Caspe dan Redaktur Pelaksana Cj.my, Maran Perianen.

Dalam sesi ini, para pembicara akan memberi keterampilan dan mengungkapkan bagaimana praktik jurnalisme warga di negara masing-masing.

Rangkaian kegiatan webinar ini akan ditutup dengan dikusi publik yang menyoroti kondisi kebebasan pers di tengah pandemi Covid-19 dan pengumuman pemenang ExcEl Award Competition 2021.

Adapun pembicara dalam sesi terakhir, Kamis, 23 September 2021 ialah Gemma B. Mendoza (Rappler/Philippines), Anita Wahid (Mafindo/Indonesia) dan Zikri Kamarulzaman, Malaysiakini News Editor (Malaysia). Salah satu pembicara, yakni Gemma akan mengungkapkan bagaimana perjuangan jurnalis di Filipina meraih kemerdekaan pers.

Indeks Kebebasan Pers yang dirilis Reporters Without Borders pada April 2021 menunjukkan potret buruk kebebasan pers di tiga perempat dari 180 negara.

Baca Juga: ELSAM: RUU Perlindungan Data Pribadi Berpotensi Jerat Jurnalis

Di Asia Tenggara, Vietnam menduduki peringkat terendah dalam hal kebebasan pers, sedangkan Timor Leste teratas dengan skor indeks kebebasan pers 29,11 poin. Indonesia, Malaysia menyusul dengan skor indeks masing-masing 37,4 dan 39,47. Thailand dan Filipina berada di bawah Malaysia dengan skor 45,22 dan 45,64.

Oleh sebab itu, menurut Direktur Eksekutif PPMN, Eni Mulia, peran media di tengah pandemi saat ini sangat penting. Jurnalis harus bisa memastikan kredibilitas beritanya sebelum disampaikan kepada publik.

“Pandemi telah memperparah kondisi media yang sebelumnya juga sudah terdisrupsi berbagai masalah. Tetapi jurnalisme dan media harus tetap bekerja memenuhi hak untuk informasi yang penting dan berkualitas dan sangat mungkin mempengaruhi keselamatan warga dalam situasi kritis seperti saat ini,” ungkap Eni, Senin, 13 September 2021.

Lewat webinar dan pelatihan daring ini, Eni berharap masyarakat mendukung kerja-kerja jurnalistik. “Diperlukan kepedulian semua pihak termasuk warga secara luas untuk bisa memilah dan mendukung media dan informasi yang berkualitas untuk menjaga keberlangsungan demokrasi,” ucapnya.

Sementara itu, Chief of Party RESPECT, Theresia Joice Damayanti mengaku senang dapat kembali terlibat dalam kegiatan yang digelar PPMN dan Perludem. “Program RESPECT memberikan jalan bagi para jurnalis untuk mengintegrasikan jurnalisme ke dalam proses demokrasi, sehingga publik mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Joice, Senin, 13 September 2021.

Sebelumnya, RESPECT menjalin kemitraan dengan PPMN untuk meluncurkan situs Datatalk.asia pada awal Februari 2021 lalu.

Datatalk.asia merupakan portal yang memuat data terbuka pemilu di Asia Tenggara, khususnya data pemilih, hasil dan pelanggaran pemilu di Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Kerja bersama kali ini, menurut Joice, merupakan komitmen lembaganya terhadap peran media massa dalam mengawal proses demokratisasi, termasuk pemilihan umum di kawasan.

“Media dapat memberikan informasi penting dan tepat waktu tentang pemilu, kandidat, serta dapat memverifikasi secara independen terhadap proses pemilu,” tambahnya.