Suara.com - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat periode 2021-2026. Ketua Umum MIPI Bahtiar dalam sambutannya menyampaikan, pelantikan kepengurusan MIPI pada 14 September 2021 tersebut bertepatan dengan Hari Kunjung Perpustakaan di Indonesia, sekaligus Bulan Gemar Membaca.
Masih dalam momentum yang sama, kata Bahtiar, program MIPI ke depan juga akan diarahkan untuk memperkuat ketersediaan buku yang berkenaan dengan ilmu pemerintahan.
“Sejumlah pekerjaan rumah tentu harus kami selesaikan, termasuk penerbitan buku,” kata Bahtiar, di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Selasa (14/9/2021).
Lebih lanjut, Bahtiar menjelaskan, dari hampir 271 juta penduduk Indonesia, setidaknya setiap orang membutuhkan tiga buku per tahun. Artinya, setiap tahun seharusnya dibutuhkan sekitar 800 juta buku.
Namun kenyataannya, terjadi kesenjangan antara ketersediaan buku dengan jumlah orang yang membutuhkan. Bahkan, menurutnya, setiap satu judul buku itu terdapat 9 orang yang mengantre untuk mendapat giliran.
“Idealnya menurut UNESCO, satu orang, paling tidak ada tiga buku, buku bacaan baru. Bukankah ini gap yang jauh sekali,” ujarnya.
Tantangan itulah yang akan dijawab oleh MIPI sebagai organisasi yang terdiri dari ilmuwan, pemerhati, dan praktisi pemerintahan. MIPI akan merancang terbitnya buku-buku pemerintahan yang akan disusun oleh pengurus dan anggota yang ada di pusat maupun daerah, hingga kampus-kampus. Karya-karya terbaik yang dihadirkan kemudian akan didistribusikan pada masyarakat.
Di samping itu, di bawah kepemimpinan Bahtiar, MIPI akan menyelesaikan tiga buku yang sangat mendasar tentang ilmu pemerintahan Indonesia. Beberapa di antaranya buku putih tentang pemerintahan, etika pemerintahan dasar, dan konsep dasar ilmu pemerintahan.
“Buku itu bisa ditulis oleh ilmuwan, oleh pemerhati, atau oleh praktisi pemerintahan. Mungkin MIPI bisa menjalankan, taruhlah seperti itu, membangun misi bagaimana merangsang para penulis,” tuturnya.
Baca Juga: Jemput Bola, Kemendagri Buatkan KTP-el Bagi Masyarakat Adat Baduy
Berita Terkait
-
Kepada Peserta yang Ikut Seleksi PNS, Kemendagri: Diharapkan Sesuai Panggilan Hidup
-
BKN Apresiasi Penerapan Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan SKD di Kemendagri
-
MIPI Angkat Webinar Inovasi Pengentasan Kemiskinan Bidang Pertanian dan Peternakan
-
PKK Pusat Salurkan 10 Ribu Paket Sembako kepada Masyarakat Terdampak Pandemi
-
Terharu Didoakan Kader PDIP, Megawati Menahan Tangis Tepis Hoaks Sakit
Terpopuler
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah
-
John Herdman Dikontrak PSSI 4 Tahun
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
Terkini
-
Jurnalisme Masa Depan: Kolaborasi Manusia dan Mesin di Workshop Google AI
-
Suara.com Raih Top Media of The Year 2025 di Seedbacklink Summit
-
147 Ribu Aparat dan Banser Amankan Misa Malam Natal 2025
-
Pratikno di Gereja Katedral Jakarta: Suka Cita Natal Tak akan Berpaling dari Duka Sumatra
-
Kunjungi Gereja-Gereja di Malam Natal, Pramono Anung: Saya Gubernur Semua Agama
-
Pesan Menko Polkam di Malam Natal Katedral: Mari Doakan Korban Bencana Sumatra
-
Syahdu Misa Natal Katedral Jakarta: 10 Ribu Umat Padati Gereja, Panjatkan Doa untuk Sumatra
-
Melanggar Aturan Kehutanan, Perusahaan Tambang Ini Harus Bayar Denda Rp1,2 Triliun
-
Waspadai Ucapan Natal Palsu, BNI Imbau Nasabah Tidak Sembarangan Klik Tautan
-
Bertahan di Tengah Bencana: Apa yang Bisa Dimakan dari Jadup Rp 10 Ribu Sehari?