Suara.com - Jumat, 8 Oktober 2021 sebanyak 173.329 dinyatakan lolos seleksi tahap 1 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru. Banyaknya orang yang ikut seleksi ini menimbulkan rasa penasaran berapa gaji PPPK sebenarnya?
Dalam artikel ini, Suara.com tidak hanya membahas berapa gaji PPPK, tapi juga tunjangan, hingga jatah cuti mereka.
Sebelumnya, perlu kalian ketahui pengumuman hasil seleksi PPPK 2021 ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
"Saya ingin mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada 173.329 guru-guru honorer yang sekarang sudah mendapatkan formasi dan akan diangkat menjadi PPPK," ujar Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudataan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) pada konferensi persnya.
Rincian Gaji PPPK
Besaran gaji PPPK telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden (PP) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK;
- Gaji PPPK Golongan I: Rp 1.794-900 - Rp 2.686.200
- Gaji PPPK Golongan II: Rp 1.960.200 - Rp 2.843.900
- Gaji PPPK Golongan III: Rp 2.043.200 - Rp 2.964.200
- Gaji PPPK Golongan IV: Rp 2.129.500 - Rp 3.089.600
- Gaji PPPK Golongan V: Rp 2.325.600 - Rp 3.879.700
- Gaji PPPK Golongan VI: Rp 2.539.700 - Rp 4.043.800
- Gaji PPPK Golongan VII: Rp 2.647.200 - Rp 4.124.900
- Gaji PPPK Golongan VIII: Rp 2.759.100 - Rp 4.393.100
- Gaji PPPK Golongan IX: Rp 2.966.500 - Rp 4.872.000
- Gaji PPPK Golongan X: Rp 3.091.900 - Rp 5.078.000
- Gaji PPPK Golongan XI: Rp 3.222.700 - Rp 5.292.800
- Gaji PPPK Golongan XII: Rp 3.359.000 - Rp 5.516.800
- Gaji PPPK Golongan XIII: Rp 3.501.100 - Rp 5.750.100
- Gaji PPPK Golongan XIV: Rp 3.649.200 - Rp 5.993.300
- Gaji PPPK Golongan XV: Rp 3.803.500 - Rp 6.246.900
- Gaji PPPK Golongan XVI: Rp 3.964.500 - Rp 6.511.100
- Gaji PPPK Golongan XVII: Rp 4.132.200 - Rp 6.786.500
Sesuai perarturan tersebut dijelaskan pula jika PPPK dapat menerima kenaikan gaji istimewa atau gerakan gaji istimewa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masih dalam Peraturan Presiden (PP) nomor 98 Tahun 2020, dijelaskan bahwa tunjangan PPPK setidaknya berasal dari 6 jenis tunjangan:
Baca Juga: Apa Beda PPPK dan PNS? Simak Penjelasan Status, Gaji, hingga Masa Pensiunnya
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan jabatan
- Tunjangan jabatan struktural
- Tunjangan jabatan fungsional
- Tunjangan pangan
- Tunjangan lainnya
PPPK juga memiliki hak atas cuti, sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK
Berikut 4 jenis cuti yang menjadi hak PPPK:
- Cuti tahunan
PPPK yang telah menempuh masa kerja setidaknya satu tahun secara terus menerus memiliki ha katas cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja. - Cuti bersama
Hak cuti bersama bagi PPPK sama seperti yang diperoleh PNS. PPPK yang tidak memperoleh hak cuti bersama atas dikarenakan jabatan yang dimilikinya akan memperoleh hak cuti pengganti yaitu jumlah cuti tahunan yang ditambah dengan jumlah cuti pertama yang tidak bisa mereka peroleh. - Cuti melahirkan
Cuti melahirkan akan diberikan pada saat kelahiran anak pertama sampai anak ketiga dengan maksimal jangka waktu cuti 3 bulan. - Cuti sakit
Hak cuti sakit dapat diperoleh PPPK yang sakit lebih dari satu hari sampai Batasan 14 hari. Hak cuti ini dapat diambil jika PPPK mengajukan permintaan tertulis pada PPK atau pejabat berwenang dengan syarat melampirkan surat keterangan dokter
Pengembangan Kompetensi untuk PPPK
Hak pengembangan kometensi dapat diperoleh PPPK sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Instansi terkait. Karena jumlahnya terbatas, pengembangan kompetensi biasa diberikan dengan memperhatikan hasil kinerja PPPK.
Perlindungan Jaminan untuk PPPK
Berita Terkait
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga